Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD meminta pemerintah Jakarta untuk lebih menegakkan protokol kesehatan yang ada di tengah kekhawatiran kemungkinan lonjakan kasus COVID-19, terutama setelah pertemuan massal kontroversial yang diadakan oleh Front Pembela Islam (FPI). ) selama akhir pekan.
Mahfud mengatakan, pemerintah sangat kecewa dengan laporan pelanggaran aturan jarak fisik di antara ribuan tamu yang menghadiri pernikahan publik ulama penentang dan putri pemimpin FPI Rizieq Shihab di Tanah Abang, Jakarta Pusat pada hari Sabtu.
Dia mengklaim pemerintah sudah menginstruksikan Gubernur Jakarta Anies Baswedan untuk memastikan kepatuhan publik terhadap protokol COVID-19 di antara para tamu menjelang pernikahan.
“Pemerintah sebenarnya mengingatkan Gubernur DKI Jakarta agar meminta penyelenggara acara memastikan kepatuhan terhadap protokol kesehatan,” kata Mahfud dalam jumpa pers, Senin.
“Penegakan protokol kesehatan di Jakarta adalah tanggung jawab pemerintah ibu kota, sesuai dengan hierarki kekuasaan dan hukum.”
Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa kerumunan besar hanya akan meningkatkan risiko penularan COVID-19 di antara masyarakat, oleh karena itu membatalkan upaya mitigasi pandemi bersama selama delapan bulan terakhir.
Mereka yang sengaja berkumpul dalam jumlah besar dan juga mengabaikan protokol kesehatan bertindak sebagai “calon pembunuh” kelompok rentan, kata Mahfud.
“Tokoh masyarakat dan tokoh agama diharapkan bisa menjadi teladan dan menjadi panutan agar masyarakat taat pada protokol kesehatan,” ujarnya.
Menanggapi pernyataan pemerintah pusat, Anies mengatakan, pihaknya melalui Kantor Walikota Jakarta Pusat sudah mengingatkan kepada penyelenggara acara untuk menerapkan protokol jarak fisik pada acara pernikahan publik yang sekaligus sekaligus memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut.
“Begitu kami menerima kabar tentang acara tersebut, kami secara proaktif mengingatkan [the event organizers] dari aturan yang ada, ”kata Anies, mengklaim pihaknya akan segera menindaklanjuti mereka yang terbukti melanggar protokol kesehatan.
Rizieq, yang kembali ke Indonesia Selasa lalu setelah kira-kira tiga tahun mengasingkan diri di Arab Saudi, sekali lagi mendapati dirinya menjadi subjek kontroversi, dengan kritik yang mengecam sikapnya yang angkuh terhadap tindakan jarak fisik.
Badan Ketertiban Umum Jakarta (Satpol PP) menampar ulama api itu dengan denda Rp 50 juta (US $ 3.536) setelah dinyatakan bersalah karena mengabaikan protokol kesehatan COVID-19 dengan tidak membatasi jumlah tamu yang menghadiri pernikahan putrinya pada hari Sabtu.
Menantu Rizieq, Hanif Alatas, mengaku telah membayar denda tersebut oleh keluarganya.
Di hari kedatangan Rizieq, ribuan pendukungnya – termasuk anggota FPI – berbaris menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, untuk menyambut kedatangannya yang menyebabkan kemacetan parah di jalan menuju bandara. Pertemuan massal serupa juga terjadi di daerah Puncak di Ciawi, Kabupaten Bogor di Jawa Barat selama kunjungannya ke pesantren setempat pada 13 November.
Persaudaraan Alumni 212, sebuah kelompok Islam garis keras yang terkait erat dengan FPI, sebelumnya mengumumkan bahwa mereka akan menggelar reuni massal lain di Monumen Nasional (Monas) di Jakarta Pusat pada 2 Desember, memicu kekhawatiran akan kelompok infeksi COVID-19 baru di ibukota.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku pihaknya belum menerima usulan acara dari kelompok tersebut, sementara juga mencatat bahwa Monas akan tetap ditutup selama sisa masa transisi pembatasan sosial skala besar (PSBB) saat ini.
“Sampai hari ini, kami belum menerima surat atau proposal apa pun, dan itu perlu diperhatikan [holding a mass event] di Monas masih tidak memungkinkan, ”kata Ahmad seperti dikutip Kompas TV.
“Rentan terhadap sikap apatis. Penggila musik yang setia. Pembuat masalah. Analis tipikal. Praktisi alkohol. Pecandu makanan. Penggemar TV yang bergairah. Pakar web.”
