Sudah lebih dari sembilan bulan sejak Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengumumkan kasus COVID-19 pertama di Indonesia pada bulan Maret, tetapi negara belum melihat banyak peningkatan dalam tingkat pengujiannya.
Meskipun ada kampanye peningkatan kesadaran COVID-19, dugaan kasus COVID-19 dan kontak dekat dari kasus yang dikonfirmasi masih mengalami kesulitan mendapatkan tes polymerase chain reaction (PCR).
Warga Banjarnegara Tati, 46, misalnya, mengalami batuk kronis dan demam, namun puskesmas yang dikunjungi tidak bisa melakukan tes PCR.
“Saat saya pergi ke Puskemas untuk kedua kalinya, [the doctor] meminta saya untuk menjalani tes PCR di Rumah Sakit Umum Daerah [RSUD],” dia bilang kompas.id bulan lalu.
Karena dia hampir tidak memiliki pengetahuan tentang COVID-19, saran dokter membuatnya bingung.
Namun saran tersebut ia ikuti dan langsung pergi ke RSUD Hj. Anna Lasmanah di Banjarnegara, Jawa Tengah.
Dia mengatakan tes tersebut berjalan dengan lancar, tetapi biayanya Rp 700.000 (US $ 49,56).
Tes ini cukup mahal bagi sebagian orang, termasuk Narti, seorang ojek supir (ojek), yang setiap hari bertugas mengangkut petugas dan pasien Puskemas.
Lukman, warga Cibinong, Jawa Barat, menemui kendala berbeda untuk menjalani pemeriksaan di RSUD Cibinong.
“Baru-baru ini saya mengetahui bahwa kami baru bisa mendapatkan tes PCR di RSUD Cibinong setelah menjalani tes cepat. Jika hasilnya tidak reaktif, maka kami tidak bisa melakukan tes PCR, ”ujarnya.
Sekretaris Dinkes Bogor Achmad Zaenudin mengakui, pemerintah daerah tidak lagi menyediakan anggaran untuk tes massal dengan PCR, menjelaskan bahwa mereka kini mengalihkan anggaran ke fasilitas isolasi sendiri.
Ia beralasan, penanganan COVID-19 termasuk peran aktif masyarakat dalam mencegah penyebaran penyakit tersebut dan gugus keluarga telah menjadi penyebab banyak kasus belakangan ini.
“Buang-buang uang kalau kita hanya menyiapkan peralatan untuk tes PCR,” ujarnya.
Pemkab Banjarnegara juga belum memprioritaskan uji coba massal.
Menurut data Pemprov Jateng, angka tes di Banjarnegara masih di bawah rekomendasi Badan Kesehatan Dunia (WHO) yakni satu tes per 1.000 orang per minggu. Pada akhir Oktober, tingkat pengujian kabupaten hanya 151 orang per minggu, padahal seharusnya 928 orang per minggu.
Namun, kabupaten hanya mengalokasikan Rp 13,7 miliar atau 0,6 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk upaya mitigasi COVID-19.
Minimnya anggaran tersebut bukan karena faktor lain, karena pemkab terus menggenjot proyek infrastruktur.
Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono memastikan pemerintah daerah tidak akan menurunkan anggaran pembangunan jalan sebesar Rp 300 miliar meski terjadi pandemi.
“COVID apa? Proyek infrastruktur [are necessary] karena mereka adalah fasilitas umum. Orang-orang sedang bekerja. Infrastruktur [projects] adalah prioritas utama kepala daerah. Kita tidak perlu memikirkan pendidikan atau kesehatan. Kami perlu memberikan akses, “katanya pada November.
Pada Juni lalu, Presiden Jokowi mengimbau pemerintah daerah segera mengucurkan dana untuk penanggulangan wabah COVID-19.
Jokowi mengatakan sangat penting bagi setiap gubernur, bupati, dan walikota untuk mempercepat realokasi anggaran daerah (APBD) untuk mendukung sektor kesehatan dan bisnis di masyarakat masing-masing.
Lebih lanjut, pihaknya mengharapkan realokasi anggaran dapat meningkatkan penyaluran bansos yang sebelumnya mengalami kendala karena beberapa faktor termasuk kesalahan data. (jes)
Periode premi Anda akan kedaluwarsa dalam 0 hari
tutup x
Berlangganan untuk mendapatkan akses tak terbatas Dapatkan diskon 50% sekarang
“Rentan terhadap sikap apatis. Penggila musik yang setia. Pembuat masalah. Analis tipikal. Praktisi alkohol. Pecandu makanan. Penggemar TV yang bergairah. Pakar web.”
