Kelompok Islam mengancam 212 unjuk rasa massa jika pilkada terus berjalan di tengah pandemi

Setelah tidak mendapatkan apa-apa selain tamparan ringan atas kejadian-kejadian yang ramai baru-baru ini, kelompok-kelompok Islam garis keras mengatakan mereka akan menentang larangan massa di Jakarta dan melanjutkan dengan rapat umum yang direncanakan jika Indonesia melanjutkan pemilihan daerahnya pada bulan Desember, karena tampaknya yang terbaik cara untuk memperbaiki kesalahan adalah dengan kesalahan lainnya.

Persaudaraan Alumni 212 (PA 212), sebuah organisasi payung yang terdiri dari beberapa kelompok Islam garis keras paling terkenal di Indonesia seperti Front Pembela Islam (FPI), berencana mengadakan rapat umum tahunannya di Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat pada 2 Desember. Unjuk rasa, yang pertama kali diadakan untuk menuntut pemenjaraan mantan Gubernur Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama karena penistaan ​​terhadap Islam, telah menjadi acara tahunan di mana puluhan ribu umat Islam berkumpul di tempat tersebut untuk merayakan persatuan mereka dan mengecam dugaan pelanggaran terhadap Islam.

Karena Jakarta masih diisolasi sebagian dan Monas ditutup untuk umum, Polda Metro Jaya menolak memberikan izin PA 212 untuk menggelar acara tahun ini.

Dalam konferensi pers kemarin, Ketua PA 212 Slamet Maarif mengatakan organisasi akan menghormati keinginan pihak berwenang, tetapi hanya jika pilkada serentak yang dijadwalkan pada 9 Desember juga ditunda. Sebelum Slamet, ada seruan dari berbagai kalangan untuk menunda pemilihan kepala daerah agar mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat.

“Jika pemerintah mengizinkan orang banyak [for campaigning and at the elections] nanti acara Reuni 212 tahun 2020 jalan terus, ”kata Slamet.

Jika acara diadakan pada 2 Desember, Slamet mengatakan peserta akan mengamati protokol kesehatan. Ia mengatakan organisasi tersebut akan menggelar doa massal meminta agar COVID-19 diberantas dari Indonesia.

PA 212 dan grup afiliasinya tidak memiliki rekam jejak yang bagus dalam kepatuhan protokol kesehatan. Baru minggu lalu, ribuan orang memenuhi Bandara Soekarno-Hatta untuk menyambut pulang pemimpin FPI Rizieq Shihab dari pengasingannya di Arab Saudi. Selain menyebabkan penundaan penerbangan dan kerusakan properti umum, berkumpul dalam jumlah besar dilarang di bawah tindakan lockdown parsial di Jakarta.

Polda Metro Jaya Nana Sudjana telah terjun dalam keramaian itu ditugaskan kembali minggu ini di tengah kemarahan karena Rizieq dan pendukungnya dapat mengadakan acara besar-besaran di tengah pandemi. Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan beberapa pejabat kota lainnya sedang dalam pemeriksaan polisi atas kemungkinan kelalaian dalam membiarkan peristiwa tersebut berlangsung, sehingga melanggar undang-undang karantina kesehatan.

Menyusul acara Rizieq, Pemprov DKI Jakarta menegaskan, pertemuan publik besar-besaran masih dilarang aturan berlaku untuk perayaan Natal dan Tahun Baru.

Berlangganan The Coconuts Podcast untuk berita tren teratas dan budaya pop dari Asia Tenggara dan Hong Kong.

READ  Juventus vs Napoli Batal Digelar, Menpora Italia Ungkit soal Protokol Pertandingan : Okezone Bola

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *