Pilkada Serentak 9 Desember 2020, Ini Aturan Libur bagi Pekerja

KOMPAS.com – Presiden Jokowi mengumumkan bahwa tanggal 9 Desember 2020 ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada).

Mengenai hal itu, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengungkapkan bahwa para pengusaha agar memberikan kesempatan kepada pekerja/buruh untuk menggunakan hak pilihnya.

Selain itu, meskipun tidak semua daerah melangsungkan Pilkada, Menaker Ida juga menegaskan bahwa Hari Libur Nasional 9 Desember juga berlaku bagi daerah yang tidak melaksanakan Pilkada.

“Bagi pekerja/buruh yang daerahnya melaksanakan Pilkada dan harus bekerja pada hari pemungutan suara, maka pengusaha mengatur waktu kerja sedemikian rupa agar pekerja/buruh dapat menggunakan hak pilihnya,” ujar Menaker Ida dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com pada Selasa (8/12/2020).

Baca juga: Berikut Daftar 270 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 9 Desember 2020

Upah lembur

Ia menambahkan, bagi pekerja/buruh yang bekerja pada hari pemungutan suara, maka berhak atas upah kerja lembur dan hak-hak lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Begitupun dengan pekerja/buruh yang daerahnya tidak melaksanakan Pilkada dan tetap harus masuk kerja, maka pelaksanaan hak-haknya sama, yakni berhak atas upah kerja lembur dan hak-hak lainnya,” lanjut dia.

Aturan libur Pilkada bagi pekerja/buruh

Aturan mengenai libur pekerja dijelaskan dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/14/HK.04/XII/2020 tentang Hari Libur Bagi Pekerja/Buruh Pada Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Baca juga: Besok Nyoblos, Ini Saran Epidemilog untuk Cegah Penyebaran Covid-19 di Pilkada 2020

Berikut 5 poin inti dalam SE tersebut:

1. Sesuai Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2020 ditetapkan hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 sebagai hari libur nasional dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara serentak.

2. Hari libur nasional tersebut juga berlaku bagi daerah yang tidak melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (selanjutnya pemilihan dimaksud disebut pemilihan kepala daerah atau disingkat Pilkada).