Ketika Pemerintah Indonesia berupaya memanfaatkan kekuatan metaverse, sangat penting bagi pembuat kebijakan untuk memprioritaskan keamanan siber dan perlindungan data sebelum terjun terlebih dahulu ke inovasi yang dipimpin digital, tulis Albert Jehoshua Rapha.
Sejak Mark Zuckerberg mengumumkan rencananya untuk mewujudkan konsep ‘metaverse’ – a jaringan dunia maya – pada Oktober 2021, hype sudah meluas, termasuk di Indonesia. Kegembiraan untuk merangkul teknologi realitas campuran ini tidak hanya dirasakan oleh warga yang paham teknologi, tetapi juga sektor publik.
Pemerintah ingin memanfaatkan potensi metaverse untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik, serta meningkatkan kolaborasi antara lembaga pemerintah lokal dan nasional.
Penetrasi Internet Indonesia diperkirakan mencapai 82,5 persen dalam lima tahun ke depan, jadi strategi berbasis digital ini masuk akal, dan dapat memperkuat pemerintahan yang berpusat pada rakyat melalui hubungan yang dimediasi teknologi antara pemerintah dan warganya.
Di seluruh Indonesia, langkah-langkah telah diambil untuk merangkul teknologi metaverse. Awal tahun ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sepakat untuk mendirikan kemitraan strategis dengan Grup WIRsebuah perusahaan teknologi augmented reality terkenal di Asia Tenggara.
Kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan kota pintar jakarta visi, sambil memanfaatkan platform metaverse. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bercita-cita untuk memberikan pengalaman yang lebih nyaman bagi warga dalam mengakses dan memperoleh layanan publik dengan platform ini.
Demikian pula Kementerian Dalam Negeri Kovi Otta adalah platform virtual yang dapat membantu pemerintah daerah untuk melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat. Dalam praktiknya, pemerintah daerah akan dapat mengadakan konsultasi waktu nyata di metaverse.
Dengan beralih ke model ini, Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik berharap korupsi di pemerintah daerah bisa berkurang.
Namun, di tengah dorongan untuk mendigitalkan pemberian layanan dan bisnis pemerintah, ada kekhawatiran serius tentang kemampuan keamanan siber pemerintah.
Menurut terbaru laporan menurut Indeks Keamanan Siber Nasional Estonia, kinerja Indonesia terhadap indikator keamanan siber utama buruk. Secara khusus, Indeks menemukan bahwa pengembangan kebijakan keamanan siber Indonesia dan perlindungannya terhadap layanan digital dan esensial masih kurang.
Hingga saat ini, ada dua kerentanan keamanan siber yang sudah berlangsung lama di sektor publik Indonesia, yaitu serangan digital dan pembobolan data.
Indonesia memiliki sejarah menghadapi serangan digital yang menargetkan situs web pemerintah. Menurut laporan menurut SAFEnet, pada tahun 2021 teridentifikasi 17 serangan digital terhadap pemerintah. Meskipun jumlah ini lebih rendah dari 38 insiden yang terjadi pada tahun 2020, dampak dari serangan ini meningkat, dengan konsekuensi yang mengkhawatirkan bagi data warga.
Salah satu kasus paling mengejutkan terjadi pada Oktober 2021, ketika seorang hacker menyusup ke subdomain milik Badan Siber dan Kripto Nasional. Peran badan tersebut adalah untuk mencegah dan mendeteksi serangan siber – sebuah ironi yang disayangkan.
Kedua, data yang disimpan oleh instansi pemerintah di semua tingkatan tetap rawan bocor. Di tingkat nasional, salah satu data paling parah pelanggaran Pada tahun 2021 melibatkan database Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, di mana data pribadi hingga 279 juta orang Indonesia diyakini telah bocor dan disiapkan untuk dijual secara online. Laporan SAFEnet juga menyoroti dua kasus di tingkat daerah – bocornya data 815 guru di Kabupaten Tangerang dan lebih dari 1.000 atlet dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau.
Harapan untuk sektor pemerintah tumbuh ketika undang-undang baru tentang pengelolaan keamanan informasi dalam sistem pemerintahan secara resmi diumumkan pada Mei 2021. Namun, tetap perlu didukung oleh komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk penegakan jangka panjang.
Pemerintah Indonesia juga perlu membuat pedoman yang jelas bagi lembaga penegak hukum sehingga mereka dapat menghukum penggunaan data warga negara secara ilegal. Ini adalah daerah di mana Indonesia membandingkan dengan buruk dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand semuanya menerapkan undang-undang yang mencakup privasi data pribadi.
T
Untungnya, ada undang-undang perlindungan data pribadi yang sedang dibahas di DPR RI. itu lama ditunggu RUU Perlindungan Data Pribadi Pribadi, yang telah diciutkan sebagai undang-undang prioritas sejak 2014, harus segera diperkenalkan agar Indonesia tidak tertinggal lebih jauh dalam hal ini.
Di tengah antusiasme metaverse dari sektor publik, ketahanan siber dan perlindungan data pribadi harus menjadi prasyarat sebelum menerapkan inovasi berbasis digital dalam layanan publik. Memacu inovasi digital dalam pelayanan publik memang perlu, namun untuk saat ini pengamanan sistem siber milik pemerintah dan perlindungan data warga negara Indonesia harus menjadi prioritas utama.
“Penyelenggara. Pakar budaya pop yang sangat menawan. Penginjil perjalanan kelas atas. Pemecah masalah yang tak tersembuhkan.”
