Kementerian Perdagangan Indonesia berencana untuk mengeluarkan aturan baru yang mengatur pertukaran aset kripto, yang mewajibkan dua pertiga dewan direksi dan komisaris untuk menjadi warga negara Indonesia dan berdomisili di negara tersebut, kata seorang wakil menteri Selasa.
Langkah itu dilakukan menyusul masalah keuangan yang dihadapi oleh pertukaran cryptocurrency yang berfokus di Asia Tenggara, Zipmex, yang untuk sementara waktu mencegah pengguna menarik dana. “Kami tidak mau sembarangan memberikan izin, jadi hanya yang memenuhi syarat dan kredibel,” kata Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga kepada wartawan usai rapat dengar pendapat di parlemen.
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kementerian akan segera menerbitkan aturan baru, katanya, tanpa memberikan jangka waktu. Ini juga akan membutuhkan pertukaran untuk menggunakan pihak ketiga untuk menyimpan dana klien dan untuk melarang pertukaran menginvestasikan kembali aset kripto yang disimpan, menurut dokumen yang dikeluarkan oleh kementerian.
Penjabat kepala Bappebti Didid Noordiatmoko mengatakan pada sidang parlemen bahwa memastikan dua pertiga dari dewan adalah orang Indonesia yang berbasis di negara itu “dapat mencegah manajemen puncak melarikan diri ketika masalah menimpa bursa.” Ditanya tentang rencana untuk meluncurkan bursa aset kripto Indonesia , yang sempat molor dari tahun lalu, Sambuaga mengatakan rencana tersebut diharapkan bisa selesai tahun ini.
Cryptocurrency telah mendapatkan popularitas di ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan total volume transaksi aset crypto naik lebih dari 1.000% pada tahun 2021 menjadi Rp 859,4 triliun ($ 57,37 miliar), menurut data Bappebti.
(Dengan wawasan dari Reuters)
Jadi baca: BuyUcoin menjalin kemitraan dengan Jump.trade untuk monetisasi berbasis NFT
“Penyelenggara. Pakar budaya pop yang sangat menawan. Penginjil perjalanan kelas atas. Pemecah masalah yang tak tersembuhkan.”
