JAKARTA: DPR akan menilai legal standing peraturan darurat yang ditandatangani Presiden Joko Widodo untuk menggantikan UU Cipta Kerja, kata wakil ketua DPR pada Selasa (10/1), ketika para aktivis menyerukan protes terhadap keputusan kontroversial tersebut.
Kelompok masyarakat sipil berencana untuk menggelar protes pada Selasa malam untuk menekan anggota parlemen untuk menolak peraturan darurat – yang secara resmi disebut peraturan pemerintah pengganti undang-undang – yang oleh beberapa ahli hukum dilihat sebagai taktik pemerintah untuk melewati debat yang tepat di parlemen.
“DPR sesuai dengan fungsi konstitusionalnya akan menilai apakah parameter urgensi yang mendesak dipenuhi untuk memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang,” kata Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel.
Disahkan pada tahun 2020, undang-undang Penciptaan Lapangan Kerja merevisi lebih dari 70 undang-undang lainnya dan dipuji oleh investor asing karena merampingkan aturan bisnis di ekonomi terbesar di Asia Tenggara, tetapi kontroversial karena dianggap merugikan hak-hak buruh dan mengikis perlindungan lingkungan.
Undang-undang itu dinyatakan inkonstitusional sebagian oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2021 karena konsultasi publik yang tidak memadai. Pengadilan memutuskan bahwa anggota parlemen harus menyelesaikan proses debat baru dalam waktu dua tahun.
“Penyelenggara. Pakar budaya pop yang sangat menawan. Penginjil perjalanan kelas atas. Pemecah masalah yang tak tersembuhkan.”
