Beranda ›› Kabar Sumut ›› Dairi ›› Warga Yang Sudah Puluhan Tahun Tinggal Di Lahan Register Minta Kejelasan Pemerintah

Warga Yang Sudah Puluhan Tahun Tinggal Di Lahan Register Minta Kejelasan Pemerintah

Dairi, suarasumut.com – Ratusan warga yang bermukim di kawasan Hutan Register di Gunung Emas, Desa Lingga Raja, Kecamatan Pegagan Hilir meminta kejelasan status lahan mereka. Ratusan warga sudah bermukim di kawasan tersebut sebelum pemerintah menetapkan kawasan itu sebagai hutan lindung.

Para warga mengungkapkan tata ruang wilayah Kabupaten Dairi yang tidak berubah. Sehingga, sejumlah desa dan perkampungan masih berada dalam kawasan Regitser.

Mereka mengeluh karena sekian lama wilayah adatnya tidak diakui oleh pemerintah. Hutan adat yang sudah dikelola secara turun – temurun dari leluhur mereka justru dianggap sebagai hutan negara. Hutan ini bukan pemberian negara tapi kenapa dicaplok oleh Taman Nasional.

“Pemerintah harus tahu bahwa kami ini sudah hidup ratusan tahun yang lalu bukan baru sekarang,” ungkap Hery Bane dengan nada kesal.

Salah seorang tokoh Adat, J.Sinaga dalam pertemuan tersebut berharap bisa dilakukan pemetaan wilayah adat agar hak mereka bisa terlindungi. Beliau berharap Pemerintah Kabupaten Dairi segera melaksakan keputusan MK-35 yang mengakui hutan adat mereka.

Putusan MK – 35 tentang hutan adat menjadi urgen untuk di implementasikan segera oleh pemerintah, jika tidak sama saja pemerintah ikut berkontribusi besar memiskinkan masyarakat adat Pegagan Hilir khususnya Desa Lingga Raja II dengan membatasi akses mereka terhadap hak dalam kawasan hutan. Masyarakat juga sewaktu – waktu bisa di kriminalisasi kalau memanfaatkan hasil hutan dalam wilayah adatnya yang sudah berubah status.

Warga juga meminta perbaikan infrastruktur di Desa Lingga Raja lebih diperhatikan Pemerintah Kabupaten Dairi.
Demikian aspirasi sebagian besar warga yang menghadiri reses yang digelar Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Dairi Rukiatno Nainggolan, di Balai Desa Lingga Raja II. Sedikitnya 200 warga hadir pada kesempatan tersebut.

Reses anggota DPRD sangat perlu dilakukan untuk menampung aspirasi masyarakat terkait pembangunan di Kabupaten Dairi diberbagai bidang, hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Demikian disampaikan Ketua Komisi B DPRD Dairi , Rukiatno Nainggolan,SP saat melaksanakan kegiatan reses masa persidangan I Tahun 2014 di Desa Lingga Raja,Kecamatan Pegagan Hilir, Dairi, Sabtu(20/12)

Menurut Rukiatno Nainggolan kegiatan Reses ini telah diatur dalam UU Nomor 27 tahun 2009 pada pasal 318 ayat (2) dan (3). “Tujuan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat yang selanjutnya akan disidangkan sebelum aspirasi itu diusulkan masuk kedalam program pembangunan pemerintah Kabupaten Dairi,

” Keluhan dari warga lingga raja II menjadi masukan dan keluhan warga akan kami mohonkan ke Kementerian Kehutanan agar merevisi dari status kawasan Hutan di Lingga Raja karena ini merupakan kewenangan dari pusat, “kata Ruki.

Menurut politisi Partai Golkar itu , melalui kegiatan reses yang dilakukan ini anggota DPRD dapat mengetahui secara lebih jauh tentang kondisi masyarakat sehingga dapat mengoptimalkan pelaksanaan program serta evaluasi pembangunan Kabupaten Dairi khususnya Kecamatan Pegagan Hilir.

Selain melaksanakan tugas dan fungsi kedewanan, menurutnya kegiatan reses ini dilakukan untuk mendukung optimalisasi kinerja DPRD Dairi. Sebagaimana diketahui situasi dan kondisi masyarakat saat ini yang memiliki mobilitas yang sangat tinggi serta menuntut anggota DPRD untuk memiliki kemampuan yang cepat dan tinggi dalam menyerap apa yang terjadi di masyarakat dan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat di daerah pemilihan masing-masing anggota Dewan.

Dari kegiatan reses, akan didapat masukan dan usulan dari masyarakat terkait pembangunan, semua masukan yang dihasilkan dari reses harus menjadi catatan bagi anggota DPRD lalu dibawa kemasa persidangan/reses untuk di pertimbangkan serta ditindak lanjuti sekiranya aspirasi itu dapat dimasukkan kedalam rencana kerja tahun depan.

Dan sebenarnya, selain menyerap aspirasi Masyarakat di Dapil masing-masing juga sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Masyarakat sambil melihat kondisi daerah, serta melihat persoalan apa yang sedang terjadi ditengah-tengah masyarakat lalu disampaikan kepada pemerintah untuk ditindak lanjuti. “Oleh sebab itu, usulan masyarakat saat reses akan menjadi pertimbangan oleh Pemerintah untuk masuk dalam program Pembangunan tahun depan,”tegasnya.

Dalam reses tersebut hadir juga Kepala Desa Lingga Raja II dan Tokoh-tokoh Masyarakat dan tokoh Agama.(vd/ss/dr)

Lihat Juga

Tingkatkan Produksi Minyak, Pertamina Disarankan Fokus Kegiatan WOWS

JAKARTA | suarasumut.com  –  Menanggapi pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.