Beranda ›› Foto & Video ›› Warga & Kepling Resah, Urusan Di Kantor Lurah Tanjung Leidong Rumit

Warga & Kepling Resah, Urusan Di Kantor Lurah Tanjung Leidong Rumit

Labura, suarasumut.com – Untuk penyelesain urusan administrasi di kantor pemerintahan itu seharusnya warga bukannya dipersulit dan bukan dengan cara-cara berbelit. Lain halnya dengan Kantor Lurah Tanjung Leidong,Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara banyak warga resah dan tidak terima perlakuan oknum oknum pegawai yang meminta sesuatu diluar kewajaran.

Banyak warga Tanjung Leidong mengeluhkan kinerja para oknum pegawai yang selalu mempersulit urusan dengan dalih yang tidak masuk akal, dan selalu menjadi ajang untuk menerima uang supaya setiap urusan administrasi dipermudah.

Bahkan pengakuan dari salah seorang warga menyebutkan bahwa setiap urusan yang berhubungan dengan kantor kelurahan harus dibarengi uang, bukan hanya operator yang bekerja disana tapi juga Lurahnya pun sepertinya mendukung dan melakukan pembiaran para oknum oknum pegawainya untuk melakukan pengutipan yang sifatnya memberatkan para warga.

“ Ketika saya mengajukan permohonan surat rekomendasi sertifikat tanah, oknum pegawai RD sebagai staf operator kelurahan lakukan pungli sebesar Rp.100 ribu, saya sebagai warga sangat berharap kepada Bupati Labura, Bapak H. Kharuddin Syah,SE untuk memerintahkan bawahannya supaya oknum seperti diberi sanksi,”keluhnya kepada suarasumut.com dengan meminta supaya identitasnya tidak disebut.

Hal serupa, juga di jelaskan salah satu Kepala Lingkungan di Kelurahan Tanjung Leidong, kepada awak media suarasumut.com, Minggu (24/8). Praktek pungli yang kerab dilakukan oknum kelurahan ini sudah sangat meresahkan warganya.

Terbukti, untuk melakukan administrasi surat menyurat baik urusan nikah dan persoalan pengurusan surat tanah, oknum Lurah AH selalu meminta uang, sehingga kesannya “kalau ada uang urusan beres”.

Mendengar penjelasan dari Bupati Labura H.Kharuddin Syah,SE ketika melakukan kunjungan di Kecamatan Kualuh Leidong baru-baru ini, dengan tegas menyatakan, apapun alasannya, Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak boleh melakukan hal diluar ketentuan. Apalagi, melakukan tindakan pungli yang merugikan warga masyarakat serta mempersulit dalam hal pengurusan administrasi..(hs/ss/kl)

Lihat Juga

Danramil 09/Sirombu Turut Sukseskan Program KB Manunggal

Nias Barat | suarasumut.com  –  Beberapa tahun belakangan pemerintah melibatkan TNI dalam mensukseskan program KB …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.