Beranda ›› Headline ›› Tokoh Muda Dan API Desak Pemkab Patuhi Prinsip Transparansi Penyusuan APBD

Tokoh Muda Dan API Desak Pemkab Patuhi Prinsip Transparansi Penyusuan APBD

Rantauprapat, suarasumut.com – Tidak transparannya Pemkab Labuhanbatu atas eksaminasi Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daearh (R-PAPBD) tahun anggaran (T.A) 2014, membuat tokoh muda, Marulin Hasibuan dan Aliansi Penyelamatan Indonesia (API), Andi Khoirul Harahap mencurigai kepentingan pejabat terakait. Untuk itu, mereka mendesak Pemkab Labuhanbatu mematuhi prinsip penyusunan APBD.

Kepada suarasumut.com, Rabu (10/12), Andi Khoirul Harahap menyebutkan, masyarakat Labuhanbatu layak mencurigai sikap ketertupan pejabat Pemkab Labuhanbatu atas eksaminasi Gubsu. Menurut Andi Khoirul Harahap, jika dalam penyusunan R-PAPBD T.A 2014 tidak menyimpang dari ketentuan, seyogyanya pejabat pemerintahan tidak menutupinya. “Ada isitilah, jika bersih kenapa harus risih. Dengan tertutupnya pejabat, itu mengindikasi pejabatnya risih karena tidak bersih,” kata Andi Khoirul tanpa menjelaskan maksud dari kata “tidak bersih”.

Menurut Andi Khoirul, penyusunan R-PAPBD T.A 2014 sangat kental mengesankan sikap pemaksaan. Bahkan sesuai informasi yang berkembang, lanjut Andi Khoirul, ada dana telah digunakan Pemkab Labuhanbatu yang tidak tertuang dalam APBD T.A 2014. “Kita lihat saja, paripurna hanya dilakukan dalam kurun waktu 7 hari kelender atau 5 hari kerja. Bahkan kita lihat adanya perubahan visi di nota keuangan menunjukan DPRD bersama eksekutif tidak mensingkronkan R-PAPBD dengan RPJMD,” sebut Andi Khoirul Harahap sembari menyebutkan, informasi yang dilansir media dana KONI sebesar Rp1,2 Milyar dicairkan melalui pendahuluan PAPBD.

Akses Informasi Tertutup, Celah Yudisial Riview Semakin Terbuka

Merespon sikap Pemkab Labuhanbatu yang menutup akses informasi kepada masyarakat mebuat tokoh muda Labuhanbatu, Marulin Hasibuan semakin gerah. Marulin Hasibuan menuding kebijakan pemerintah jauh dari partisipatif masyarakat adalah sikap inkonstusional. “Tidak ada dasar pejabat menutupi informasi penyusunan Perda APBD. Pemerintahan Labuhanbatu wajib melibatkan masyarakat, bukan malah menutupi dan membuat batasan-batasan. Ini kebijakan inkostitusional oknum pejabat yang merasa risih atas peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara,” kata Marulin Hasibuan.

Untuk itu, Marulin Hasibuan mendesak Bupati Labuhanbatu, dr Tigor Panusunan Siregar SpPD untuk menegur staf-stafnya yang tidak transparan kepada masyarakat khususnya jurnalis selaku penyaji informasi kepada masyarakat. Menurut Marulin Hasibuan, jika Keputusan Gubsu merupakan informasi public yang dikecualikan, seharusnya pejabat Pemkab Labuhanbatu tunjukan aturannya. “Saya minta kepada Bupati dr Tigor Panusunan Siregar agar menindak tegas staf-stafnya yang tidak mau mau menjadi pelayan. Jika informasi itu mau ditutupi, Bupati dan DPRD haruslah membuat Perda-nya, jangan asal-asal tutup akses informasi yang dibutuhkan masyarakat tanpa aturan yang jelas,” tegas Marulin Hasibuan sembari menyebutkan Keputusan dan pertimbangan dalam eksaminasi Gubsu atas R-PAPBD T.A 2014 merupakan informasi yang wajib disediakan setiap saat sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Pada saat yang sama, Nasir Wadiansah Harahap menyebutkan, tertutupnya akses informasi terhadap jurnalis menunjukan pejabat Pemkab Labuhanbatu khawatir atas penolakan pemberlakuan PAPBD T.A 2014. Maenurut Nasir Wardiansah, ditutupnya akases informasi kepada masyarakat membuka celah lebar upaya Yudisial Riview. “Akses informasi ditutup, celah melakukan yudisial review semakin terbukan lebar. Transparasi dan partisipasi masyarakat merupakan prinsip yang harus dilakukan pejabat Pemkab Labuhanbatu dalam penyusunan APBD,” kata Nasir Wadiansah.

Nasir Wadiansah Harahap menyebutkan, pejabat-pejabat teras Pemkab Labuhanbatu harus menyadari penggunaan keuangan dalam APBD harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Lanjutnya, jika akses informasi dan partisipasi masyarakat ditutup, layak diduga penyusunan PAPBD T.A 2014 adalah untuk kepentingan kelompok. “APBD itu harus digunakan untuk kepentingan masyarakat, jika informasi dan partisipasi ditutup, saya menduga kuat PAPBD 2014 untuk kepentingan kelompok-kelmpok pejabat pemerintahan,” tegas Nasir Wardiansah.

Dalam rasa gerahnya, Nasir Wardiansah mengaku akan melaporkan indikasi penggunaan anggaran penyusunan PAPBD T.A 2014. Hal tersebut dikatakannya, niat untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum telah dirancangnya jika pejabat eksekutif dan legislative bersikukuh memberlakukan PAPBD T.A 2014 yang telah menjadi sorotan masyarakat. “Selain rencaa yudisial review, kita sudah susun rencana melaporkan indikasi penyimpangan keuangan penyusunan PAPBD tahun anggaran 2014 ini,” ucap Nasir Wardiansah mengakhiri.
Secara terpisah, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Keuangan Daerah (DPPKAD) Labuhanbatu, Muhfli saat dikonfirmasi melalui selulernya menunjukan sikap menutupi akses informasi. Short massage service (SMS) dan kontak ponsel pribadinya dihubungi tak kunjung menjawab, sekalipun nada dering panggilan masuk berbunyi berulang kali. (ls/ss/lb)

Lihat Juga

Tingkatkan Produksi Minyak, Pertamina Disarankan Fokus Kegiatan WOWS

JAKARTA | suarasumut.com  –  Menanggapi pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.