Beranda ›› Headline ›› TIM OBSERVASI DPD RI TINJAU KESIAPAN CALON PROPINSI KEPULAUAN NIAS

TIM OBSERVASI DPD RI TINJAU KESIAPAN CALON PROPINSI KEPULAUAN NIAS

NIAS, suarasumut.com – Tim Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang dipimpin Ketua Tim Kerja Pembentukan Otonomi Daerah DPD-RI, Prof. DR. Farouk Muhammad melakukan kunjungan ke Pulau Nias, Senin (19/5). Tujuan kedatangan Tim Komite I DPR-RI ke Pulau Nias adalah untuk meninjau langsung persiapan pembentukan calon Propinsi Kepulauan Nias (PKN).

Ketua Tim Prof.DR.Farouk Muhammad pada paparannya di Pendopo, rumah Dinas Bupati Nias, Jalan Soekarno, Kota Gunungsitoli mempertanyakan apakah pembentukan Propinsi Kepulauan Nias merupakan aspirasi dari masyarakat kepulauan Nias atau hanya merupakan aspirasi kalangan elit.

Pada kesempatan tersebut, dia juga mempertanyakan adminitrasi dan teknik dasar kelengkapan yang telah dimatangkan seluruh Kepala Daerah di Pulau Nias yang menjadi syarat pembentukan sebuah daerah otonom baru (DOB), karena dia tidak menginginkan adanya pro dan kontra pada pembahasan kelak yang berujung konflik antara sesama daerah yang kerap terjadi di daerah lainnya.

DPD-RI Yang berwenang Bentuk DOB

Farouk Muhhammad juga memberitahu, tujuan kedatangan tim ke Pulau Nias adalah kunjungan kerja dalam melakukan pengecekan serta mendengar aspirasi, karena yang memiliki wewenang paling besar dalam pembentukan DOB menurut dia adalah lembaga DPD-RI, sebab DOB tidak sah dibentuk jika tidak ada persetujuan DPD RI.

Dia juga mengakui, secara Geografis, Kepulauan Nias cukup baik. Tetapi secara Demografi dan sumber daya ekonomi, Ketua Komite I DPD RI mengatakan jika Kepulauan Nias masih jauh dari standar.

Pembentukan PKN Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik

Ditempat yang sama, Ketua BPP PKN Hermit Hia menjelaskan jika pembentukan PKN mengandung tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di wilayah Kepulauan Nias.
Dia juga memberitahu, sesuai amanah kepala daerah se Kepulauan Nias, BPP PKN telah berupaya untuk mengkoordinasikan penyiapan persyaratan pembentukan calon Propinsi Kepulauan Nias sesuai amanat PP Nomor 78 tahun 2007, tentang tata cara pembentukan , penghapusan dan penggabungan daerah.

Adapun persyaratan adminitratif yang telah dipenuhi menurut Ketua BPP PKN, yakni aspirasi masyarakat se Kepulauan Nias dalam bentuk keputusan BPD dari Desa dan keputusan LPM dari Kelurahan, keputusan masing masing kepala daerah dan DPRD Kabupaten/Kota se kepulauan Nias yang akan menjadi cakupan wilayah calon Propinsi Kepulauan Nias tentang persetujuan pembentukan calon Propinsi Kepulauan Nias.

Diantaranya adalah persetujuan menjadi cakupan wilayah PKN, persetujuan nama calon PKN, persetujuan lokasi calon ibukota PKN, persetujuan pengalokasian dukungan dana dalam penyelenggaraan pemerintah PKN selama dua tahun berturut turut, persetujuan dukungan dana untuk penyelenggaraan Pilkada pertama sekali di calon PKN, persetujuan kesediaan menyerahkan sebagian aset Kabupaten/Kota yang dibutuhkan untuk mendukung pemerintah calon PKN dan persetujuan memindahkan sebagian personil yang dibutuhkan calon PKN.

Syarat lainnya yang telah dipenuhi adalah, Keputusan Gubernur Sumatera Utara dan DPRD Propinsi Sumatera Utara tentang persetujuan pembentukan PKN, pelepasan Kabupaten/Kota yang menjadi cakupan wilayah calon Propinsi, lokasi Ibukota, dukungan dana penyelenggaraan pemerintahan dan Pilkada pertama serta penyerahan kekayaan daerah.

Untuk persyaratan teknis, BPP PKN telah melengkapi kajian terhadap faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat dan rentang kendali pemerintahan.

Syarat fisik yang telah dipenuhi, cakupan wilayah calon PKN telah terpenuhi dengan adanya persetujuan dari 5 Kabupaten/Kota, cakupan wilayah calon PKN yang digambarkan dalam peta, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintah seperti kantor Gubernur calon PKN dan kantor DPRD calon PKN diatas lahan seluas 6,6 hektar di Desa Ononamolo I Lot, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli.

Sarana perkantoran calon PKN pada tanah yang dihibahkan masyarakat yang sehampar dengan lokasi calon kantor Gubernur dan calon kantor DPRD PKN seluas 20 hektar di Desa Ononamolo I lot, Desa Faekhu dan Desa Lolomboli, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli.(sp/ss/ns)

Lihat Juga

Reckitt Benckiser Dan Kemenkes Kolaborasi Edukasi Pentingnya Menjaga Kesehatan

Jakarta | suarasumut.com  –  Kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya menjaga kesehatan masih sangat rendah. Baik …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.