Beranda ›› Headline ›› Tigor Dituding Pemimpin Diktator

Tigor Dituding Pemimpin Diktator

Rantauprapat, suarasumut.com – Sejumlah Kepala Desa (Kades) yang telah habis masa jabatannya menuding Bupati Labuhanbatu dr.H.Tigor Panusunan Siregar,SpPD sebagai pemimpin diktator. Pasalnya, Pemkab Labuhanbatu menunda bahkan mengulur waktu pemilihan sejumlah Kades hingga habis masa Pilkada 2015 mendatang, dan alasan ini tentunya tidak dapat diterima.

“Saya mewakili Kades yang telah habis masa jabatannya merasa Bupati tidak adil atas penundaan dan penguluran Pilkades beberapa desa di Labuhanbatu yang mana seharusnya penundaan dan penguluran waktu Pilkades terlebih dahulu dijelaskan oleh Pemkab,”ungkap Kades Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir, Syawal kemarin di kediamannya.

Dengan penundaan dan penguluran Pilkades beberapa desa di Labuhanbatu,katanya,justru akan membawa presedent buruk terhadap masa kepemimpinan Tigor sebagai Bupati.Sebab,jelasnya,di desa masyarakat sangat membutuhkan kehadiran Kades sebagai pelayanan yang mana dalam urusan birokrasi desa adalah ujung tombaknya.

Menurutnya,kalaupun penundaan dan penguluran Pilkades beberapa desa di Labuhanbatu telah ditentukan dengan adanya peraturan atau undang-undang yang baru seharusnya terlebih dahulu disosialisasikan seperti apa pelaksanaan peraturan atau undang-undang tersebut.

“Kalau memang Pilkades beberapa desa di Labuhanbatu terganjal dengan adanya peraturan atau undang-undang seharusnya Pemkab mensosialisasikan terlebih dahulu, kenapa di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labusel bisa menyelenggarakan Pilkades kemaren,”cetusnya merasa heran.

Ketua Panitia Pilkades Sei Sentosa Kecamatan Panai Hulu Ahmad Fadly Harahap,Spd menjelaskan bahwa penundaan dan penguluran Pilkades di daerahnya disebabkan dengan adanya peraturan baru. Namun,katanya lagi,bahwa pembentukan panitia Pilkades Sei Sentosa jauh hari sudah terbentuk sebelum adanya peraturan baru.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Paguyuban Anti Diskriminasi
Indonesia (DPD Padi) Labuhanbatu Dhani Siahaan dalam menanggapi perihal ditunda dan diulurnya Pilkades beberapa desa oleh Pemkab adalah bentuk tindakan diskriminasi.

Pemkab Labuhanbatu melalui Kabag Humasy Drs.Sugeng Minggu,(17/08) menjelaskan bahwa perihal penundaan dan penguluran Pilkades beberapa desa telah sesuai dengan surat edaran dari Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) yang mana hal tersebut bertujuan untuk tidak mengganggu masa Pemilihan Presiden (Pilpres).”Itu telah sesuai dengan surat edaran Gubsu,”ujarnya.(ta/ss/lb)

Lihat Juga

Wakil Bupati Labusel Lepas Pawai Takbir Kendaraan Hias Idul Adha 1440 H/2019 M

Labusel | suarasumut.com –  Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) mengelar Pawai Takbir Hari Raya Idul …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.