Beranda ›› Bisnis & Ekonomi ›› TV Kabel Taksa Vision Beroperasi Illegal Di Kota Aek Kanopan

TV Kabel Taksa Vision Beroperasi Illegal Di Kota Aek Kanopan

Aek Kanopan, suarasumut.com – Sebuah bisnis penyebarluasan siaran televisi kabel berbayar illegal ditemukan beroperasi di Kota Aekkanopan, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Tak memiliki ijin, namun bisnis yang dikelola dengan label Taksa Vision ini telah berhasil menggarap hingga ratusan rumah tangga di seputaran kota Aekkanopan.

Dalam operasinya, Taksa Vision ini juga tak memiliki sistem jaringan yang lengkap, terbukti, mereka sama sekali tidak memiliki tiang untuk media penyaluran kabel ke rumah-rumah pelanggan mereka. Pengabelan ini mereka lakukan dengan memanfaatkan tiang-tiang listrik milik PLN dan telepon milik Telkom. Tak hanya itu, meskipun tak memiliki ijin, bisnis televisi kabel berbayar illegal ini tak segan-segan untuk mengembangkan usahanya dengan cara membuat selebaran berbentuk iklan yang di pajang di beberapa tempat yang dianggap strategis.

Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Labuhanbatu Utara, Ramli Nainggolan, dengan tegas menyatakan bahwa usaha tersebut tidak memiliki ijin sama sekali. Ia menegaskan, pihak Taksa Vision belum pernah membuat pengajuan apapun terkait ijin usaha penyiaran siaran televisi kabel berbayar yang mereka kelola. “Tidak, usaha itu tidak memiliki ijin,” tegas Ramli yang dikonfirmasi via telepon genggamnya, kamis (16/10), kemarin.

Sementara itu, pihak Taksa Vision yang dikonfirmasi via ponselnya, cenderung mengabaikan pertanyaan yang diajukan padanya. Pengelola yang tidak berkenan menyebutkan identitasnya ini justru menantang wartawan untuk membuktikan tidak adanya perijinan usahanya. “Silahkan aja tanya ke perijinan, pak. Dan kalo memang perlu silahkan aja datang ke kantor kami di Rantauprapat, “ujarnya sebelum kemudian menutup pembicaraan.

Informasi dari sejumlah warga yang telah menjadi pelanggan jaringan televisi kabel berbayar ini, untuk pemasangan perdana, mereka dikenakan biaya yang relatif murah bila dibandingkan dengan jaringan resmi, yakni Rp. 185.000. Sedangkan untuk biaya bulanannya, pelanggan hanya dikenakan biaya sebesar Rp. 65.000.

Elemen pegiat anti korupsi, Khairul Hamdani Sitorus SP yang merupakan sekretaris LSM Information Corruption Watch (ICW) Kabupaten Labuhanbatu Utara, sangat menyayangkan sikap dari pengelola Taksa Vision yang tidak taat peraturan untuk mengurus ijin usahanya. “Ini kan terkait pelanggaran peraturan, jadi sudah seharusnya hal ini mendapat perhatian serius dari aparat hukum,”tegas pria yang juga aktif di organisasi kepemudaan ini.

Selain itu, ia juga mengaitkan hal ini dengan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara melalui Satpol PP nya sudah bisa mengambil tindakan tegas untuk menertibkan usaha tersebut, termasuk menutupnya. (rz/ss/lu)

Lihat Juga

PD Gerakan Pemuda Alwashliyah Labusel Dilantik

Labusel | suarasumut.com  –  Pengurus Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Alwashliyah (GPA) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilantik …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.