Beranda ›› Headline ›› Sonitehe Anggap Bupati Nias Kehilangan Ingatan Dan Lupa

Sonitehe Anggap Bupati Nias Kehilangan Ingatan Dan Lupa

Nias | suarasumut.com – Direktur CV. Karya Sendoro Sonitehe Telaumbanua,S.H menganggap Bupati Nias Drs.Sokhiatulo Laoli, MM telah kehilangan ingatan, dan lupa jika perkara yang digugat CV.Karya Sendoro di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sebelumnya telah digugat di PTUN hingga Kasasi Mahkamah Agung.

Sonitehe juga mengatakan, jawaban Bupati Nias hanya sebagai gerakan refleksi lidah yang sewaktu waktu dapat diputar kekiri dan dapat diputar kekanan, sehingga berbagai jawaban Bupati Nias dia istilahkan sebagai “The King Can Do Wrong,”yang artinya raja selalu benar.

Tanggapan tersebut disampaikan Direktur CV.Karya Sendoro Sonitehe Telaumbanua, SH dalam replik CV.Karya Sendoro terhadap jawaban Bupati Nias, yang dibaca pada sidang gugatan CV.Karya Sendoro terhadap Bupati Nias dan Direktur RSUD Gunungsitoli di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Jalan Pancasila, Desa Mudik, Kota Gunungsitoli, Senin (9/5).

Pada sidang yang Ketua Majelis Hakim Muhammad Y Sembiring, S.H didampingi Hakim Kenedy P Sitepu, SH, MH dan Agung CFD Laia, SH, MH, dalam replik yang dibaca Sonitehe Telaumbanua sebanyak 16 halaman, tujuannya untuk mematahkan seluruh eksepsi dan jawaban Bupati Nias yang telah disampaikan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dua minggu lalu oleh kuasa hukum Bupati Nias Agusmar Zalukhu, SH.

Salah satu esepsi yang dipatahkan direktur CV.Karya Sendoro adalah mengenai kompetensi Absolut yang menganggap keputusan yang diterbitkan Bupati Nias dalam membatalkan kemenangan CV.Karya Sendoro. Bupati Nias menganggap Pengadilan Negeri Gunungsitoli tidak berwenang, dan wewenang untuk mengadili gugatan tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menanggapi esepsi tersebut, Sonitehe Telaumbanua, SH menganggap Bupati Nias telah kehilangan ingatan dan sudah lupa bahwa perkara tersebut sebelumnya telah diproses di PTUN hingga Kasasi Mahkamah Agung.

PTUN dan Mahkamah Agung telah menetapkan jika Pengadilan yang berhak atau berwenang mengadili perkara yang disengketakannya adalah Pengadilan Negeri. Bahkan pihak Bupati Nias telah menyetujui putusan di tingkat pertama dan tingkat banding melaui kontra memori banding dan kasasi tentang putusan PTUN yang merujuk Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan yang berwenang mengadili objek sengketa.

Namun, setelah masuk ke Pengadilan Negeri atas rujukan Mahkamah Agung, Bupati Nias kembali berkilah dan membalikkan fakta jika yang berwenang mengadili objek sengketa adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

“Bupati Nias sebelumnya juga telah mengetahui bahwa rujukan tersebut telah dibenarkan pada putusan Sela Pengadilan Negeri Gunungsitoli melalui persidangan sebelumnya yang dipimpin Majelis Hakim Khamozaro waruwu, SH, MH. Mohon maaf kalau saya mengistilahkan bahwa jawaban Bupati Nias hanya gerakan refleksi lidah yang sewaktu waktu dapat diputar kekiri dan kekanan tergantung selera,” ucap Sonitehe saat membaca repliknya.

Mengenai jawaban Bupati Nias yang mempersoalkan kenapa Gubernur Sumatera Utara tidak diikut sertakan sebagai tergugat, dalam repliknya Sonitehe menerangkan bahwa sumber dana pengadaan benar adalah Bantuan Daerah Bawahan Propinsi Sumatera Utara TA 2012.

Namun, menyertakan Gubernur Sumatera Utara sebagai pihak yang ikut digugat, menurut Sonitehe sangat tidak relevan. Sebab materi gugatan CV.Karya Sendoro adalah keputusan Bupati Nias yang melakukan perbuatan sewenang wenang dalam membatalkan CV.Karya Sendoro sebagai pemenang tender.

Sehingga mengenai asal usul dana pelaksanaan proyek pengadaan tersebut yang berasal dari Bantuan Daerah Bawahan Propinsi Sumatera Utara sama sekali tidak ada hubungannya dalam gugatan. Dana pengadaan tersebut juga telah menjadi penerimaan daerah Kabupaten Nias.

Jika telah tertampung pada DPA P-APBD Kabupaten Nias TA 2012, sesuai Surat Gubernur tanggal 7 Nopember 2012, maka secara hukum, yang menjadi pemegang kekuasaan umum keuangan daerah ditingkat Kabupaten sesuai pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 adalah Bupati sebagai Kepala Daerah dan bukan Gubernur.

Artinya, tidak ada korelasi yang mengatakan bahwa harus ada tanggungjawab Gubernur terhadap perilaku kesewenang wenangan Bupati Nias dalam hal membatalkan kemenangan CV.Karya Sendoro atau penggugat. Sehingga berbagai jawaban yang disampaikan Bupati Nias diistilahkan oleh Sonitehe sebagai “The King Can do Wrong,” yang artinya raja selalu benar.

Usai pembacaan replik oleh Direktur CV.Karya Sendoro, Ketua Majelis Hakim kemudian mempertanyakan kepada kuasa hukum Bupati Nias Agusmar Zalukhu, SH waktu menyampaikan duplik atas replik CV.Karya Sendoro.
Kuasa Hukum Bupati Nias meminta waktu selama dua minggu kepada Majelis Hakim untuk mempersiapkan duplik. Sebelum menutup sidang, Ketua Majelis Hakim menetapkan jika sidang kembali digelar dua minggu kedepan, Senin (23/5).(ih/ss-ni)

Lihat Juga

Banggar DPRD Dan TPAD Pemkab Labusel Bahas APBD 2020

LABUSEL | suarasumut.com  –  Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) bersama Tim Anggaran …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.