Beranda ›› Headline ›› Soal Vonis 1 Tahun, Tokoh Muda Labuhanbatu Minta KY Periksa Ketua PT Medan Dan Ketua PN Rantauprapat

Soal Vonis 1 Tahun, Tokoh Muda Labuhanbatu Minta KY Periksa Ketua PT Medan Dan Ketua PN Rantauprapat

Rantauprapat, suarasumut.com – Semakin santernya putusan perkara narkotika jenis sabu-sabu seberat 31,46 gram divonis 1 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Rantauprapat yang diketuai Armansyah Siregar SH MH menuai kontroversi ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Labuhanbatu. Tak pelak, tokoh muda Kabupaten Labuhanbatu, Marulin Hasbi Hasibuan meminta Komisi Yudisial (KY) memeriksa Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Medan dan Ketua PN Rantauprapat.

Pasalnya, putusan perkara terdakwa Syirwan Sabran Ambarita yang merupakan oknum anggota Polri di Resor Labuhanbatu divonis 1 tahun penjara itu dinilainya tidak objektif dan menciderai asas-asas umum peradilan, yakni asas persamaan dihadapan hukum. Menurutnya, banyak perkara di Pengadilan Negeri (PN) Rantauprapat yang memvonis terdakwa diatas 1 tahun atas kepemilikan sabu-sabu dibawah 5 gram. “Saat ini hakim seyogyanya tidak bermain-main dalam membuat putusan, ini zaman keterbukaan informasi public, setiap putusan yang diperiksa Hakim dapat diketahui secara umum oleh masyarakat. Masyarakat dapat mengetahui vonis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat terhadap terdakwa yang memiliki 0,06 gram divonis 4 tahun. Ini terdakwa yang memiliki sabu-sabu 31 gram lebih malah divonis 1 tahun penjara, dimana rasa keadilan, setiap orang mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum,” kata Marulin Hasibuan kepada suarasumut.com, Selasa (23/6).

Lanjut Marulin Hasbi Hasibuan, setelah dirinya menelusuri status pemutasian, Hakim Armansyah Siregar ternyata telah masuk daftar Tim Promosi dan Mutasi (TPM) Hakim tertanggal 13 Maret 2015 lalu. Sementara, lanjutnya lagi, sesuai data yang diperolehnya, perkara terdakwa Syirwan Sabran Ambarita dilimpahkan dari Kejaksaan Negeri Rantauprapat tertanggal 16 Maret 2015. “Seharusnya, demi objektifitas pemeriksaan perkara, Hakim Armansyah yang sudah masuk daftar mutasi tanggal 13 Maret itu tidak diberikan lagi menangani perkara terdakwa Syirwan yang baru dilimpah tanggal 16 Maret . Ini merupakan bentuk pengangkangan Ketua Pengadilan terhadap Keputusan Mahkamah Agung Tahun 2013 tentang Pembaruan Pola Mutasi Hakim,” jelas Marulin Hasbi yang mengaku sangat penasaran atas putusan perkara 159/Pid.Sus/2015/PN Rap yang diucapkan tanggal 16 Maret 2015 lalu itu.

Untuk itu, Marulin Hasbi Hasibuan berharap, Komisi Yudisal (KY) Republik Indonesia memeriksa Ketua PN Rantauprapat, Tumpal Sagala SH MH yang tidak mematuhi Keputusan Mahkamah Agung tahun 2013. Menurut Marulin Hasbi Hasibuan, demi terciptanya objektifitas dan profesionalisme prilaku Hakim di PN Rantauprapat, KY juga diharapkannya juga memeriksa Ketua Pengadilan Tinggi Medan. “Selain Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat dan Majelis Hakim yang diketuai Armansyah Siregar, KY juga harus memeriksa prilaku Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang wajib melaporkan pelaksanaan mutasi di wilayah kerjanya kepada Direktur Jendral Badan Peradilan Umum,” tegas Marulin Hasbi Hasibuan.

Humas sekaligus Wakil Ketua dan juga Koordinaor Pengawas PN Rantauprapat, R Aji Suryo SH yang dikonfirmasi melalui selulernya mengaku, larangan Hakim yang masuk daftar TPM menangani perkara baru merupakan produk Mahkamah Agung yang tidak bersifat mengikat atau hanya berupa acuan. R Aji Suryo mendalihkan, Hakim tidak diberikan menangani perkara baru merupakan petunjuk Mahkamah Agung yang dituangkan dalam surat edaran. “Darimana tau larangan itu? Itu sebagai acuan karena merupakan produk surat edaran Mahkamah Agung. Secara pasti saya tidak ingat bunyinya, tapi itu hanya acuan untuk dipedomani. Itu merupakan kebijakan Ketua Pengadilan,” jawab R Aji Suryo saat ditanyakan Ketua PN Rantauprapat memberikan Hakim Armansyah Siregar SH MH menangani perkara baru sementara Mahkamah Agung telah secara resmi mengumumkan hasil rapat TPM Hakim tertanggal 13 Maret 2015.

Secara terpisah, Humas Pengadilan Tinggi (PT) Medan, Bangun Ginting SH yang dikonfirmasi via short massage service malah enggan memberikan jawaban terkait Hakim Armansyah Siregar menerima pemeriksaan perkara baru setelah masuk daftar TPM Mahkamah Agung tanggal 13 Maret 2015. Hingga berita ini dikirim ke meja redaksi, Humas PT Medan itu tidak memberikan jawabannya. (ls/ss/lb)

Lihat Juga

PD Gerakan Pemuda Alwashliyah Labusel Dilantik

Labusel | suarasumut.com  –  Pengurus Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Alwashliyah (GPA) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilantik …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.