Beranda ›› Headline ›› Soal Pengelolaan Dan Pemanfaat Hutan Lindung Bufferzona, Tigor Terbitkan Rekomendasi “Abal-abal”

Soal Pengelolaan Dan Pemanfaat Hutan Lindung Bufferzona, Tigor Terbitkan Rekomendasi “Abal-abal”

Rantauprapat, suarasumut.com  –  Terkait soal mengenai pengelolaan dan pemanfaatan areal kawasan hutan lindung BUFFERZONA untuk Plasma PT.HPP, Tigor terbitkan rekomendasi “abal-abal. Pasalnya, saat Tigor menjabat sebagai Bupati Labuhanbatu menerbitkan surat rekomendasi nomor:522.525/3116/DISHUTBUN/2013 atas pengelolaan dan pemanfaatan areal penggunaan lain pada Hak Guna Usaha (HGU) PT.Hijau Pryan Perdana (HPP) tertanggal 9 September 2013.

Dalam rekomendasi tersebut,Tigor memberikan izin kepada PT.HPP untuk pengelolaan dan pemanfaatan areal kawasan hutan BUFFERZONA untuk dijadikan plasma dikelola salah satu kelompok. Selain itu,dalam rekomendasi tersebut Pemkab Labuhanbatu juga membuat kesepakatan dengan PT.HPP.

Dalam menanggapi terbit surat rekomendasi Tigor atas pengelolaan dan pemanfaatan areal kawasan hutan lindung Bufferzona,Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Strata Rakyat Nasional (ASTRAN) Labuhanbatu Zulpan Ajhari Siregar memprotes terbitnya surat rekomendasi tersebut.

Sebab, jelasnya, surat rekomendasi bernomor agenda DISHUTBUN dinilai cacat hukum.Kata Zulpan,Dishutbun Labuhanbatu tidak berhak mengeluarkan legalisasi berkaitan dengan lahan. Ia juga menemukan kejanggalan dalam penerbitan surat rekomendasi tersebut yakni surat rekomendasi tersebut tidak tembuskan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI atau Menteri Agraria.

Sementara diketahui bahwa mengenai HGU juga permasalahan lahan adalah merupakan kewenangan dari BPN. Dalam surat rekomendasi tersebut, jelas bahwa Tigor mensyahkan areal kawasan hutan lindung Bufferzona termasuk HGU PT.HPP tanpa menyebutkan jumlah luas areal.

Padahal, letak posisi atau bentuk areal kawasan hutan lindung Bufferzona diapit dua perusahaan perkebunan kelapa sawit raksasa yakni PT.Citra Sawit Mandiri (CSM) dan PT.HPP sehingga diragukan pertanggungjawabannya.Surat rekomendasi yang diterbitkan Tigor bahwa areal kawasan hutan lindung Bufferzona diakuinya HGU PT.HPP tanpa dijelaskan jumlah luas areal yang dialihkan serta mengalihnamakan kepada salah satu kelompok juga tidak adanya lampiran dari BPN atau Menteri Agraria.

Lebih rinci zulpan menjelaskan bahwa terjadinya perubahan atau perombakan HGU diputuskan di Pengadilan sehingga Tigor diduga telah melanggar kewenangannya. Ia juga menduga Tigor telah menumpangtindihkan HGU PT.HPP atas terbitnya surat rekomendasi tersebut. Sebab, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota hanya sebatas pemberian izin awal pengurusan HGU yakni izin prinsif dan izin lokasi. (ta/ss/lb)

Lihat Juga

PD Gerakan Pemuda Alwashliyah Labusel Dilantik

Labusel | suarasumut.com  –  Pengurus Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Alwashliyah (GPA) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilantik …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.