Beranda ›› Headline ›› Soal Pemalsuan Gelar Sarjana Dosen, Polisi Ngaku Tunggu Keterangan Saksi Ahli Dirjen Dikti

Soal Pemalsuan Gelar Sarjana Dosen, Polisi Ngaku Tunggu Keterangan Saksi Ahli Dirjen Dikti

Rantauprapat, suarasumut.com – Pihak Polres Labuhanbatu akhirnya angkat bicara soal kasus pemalsuan gelar sarjana dosen di Universitas Islam Labuhanbatu (Unisla). Dalam kasus ini, polisi mengaku masih terus melakukan penyelidikan namun masih dalam proses menunggu hasil keterangan dari pihak Dirjen Dikti yang ditetapkan sebagai saksi ahli.

“Kasusnya masih lanjut, tapi kita masih tunggu keterangan saksi ahli dari pihak Dirjen Dikti,” ujar Kanit Tipiter Polres Labuhanbatu Ipda P Sitinjak SH yang dikonfirmasi wartawan, Senin (22/6).

Namun Sitinjak yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon mengaku tak mengetahui secara pasti kapan permohonan permintaan keterangan dari saksi ahli itu dilayangkan ke pihak Dirjen Dikti. Dan dia juga mengaku tak dapat memastikan kapan keterangan dari saksi ahli itu dapat diperoleh. “Tapi nanti coba saya tanyak langsung sama penyidiknya, karena kebetulan saya ini lagi di Polda,” ungkapnya.

Sementara Rahmad Sihombing, mantan dosen Unisla yang membuat laporan pengaduan atas kasus pemalsuan gelar sarjana itu mengaku sudah tidak pernah lagi mendapat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan dari pihak Polres Labuhanbatu, termasuk pemberitahuan tentang permintaan keterangan dari saksi ahli tersebut.

“Sejak saya lapor pada Juli 2014 lalu, saya hanya dapat dua kali surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan. Terakhir kali pada 29 September 2014, yakni pemberitahuan tentang rencana pemanggilan paksa terhadap terlapor lantaran sudah dua kali tidak menghadiri panggilan penyidik tanpa keterangan jelas. Setelah itu tidak ada lagi. Makanya saya heran, kok tiba-tiba polisi bisa beralasan masih menunggu hasil keterangan saksi ahli dari Dirjen Dikti tanpa memberitahukan perkembangan itu kepada saya sebagai pelapor,”ungkapnya.

Namun begitu, Rahmad tetap berharap agar pihak kepolisian tetap serius mengusut tuntas laporan pengaduannya itu.

“Dan kita tidak mau jawaban menunggu keterangan dari saksi ahli itu hanya dijadikan alasan saja untuk mengendapkan kasus ini. Karena beredar kabar kalau kasus ini sudah jadi ‘mainan’ oknum kasat reskrim yang baru saja pindah dari Polres Labuhanbatu. Maka harapan kita besar kepada Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu yang baru (AKP Hady Siagian SH SIK) untuk mengusut tuntas kasus ini,” jelasnya.

Sebab, kata Rahmad, banyak gelar sarjana dosen di Unisla yang diduga sengaja dipalsukan demi memenuhi persyaratan izin Program Study yang ditetapkan Kopertis dan Dirjen Dikti.

“Seperti yang juga terungkap tentang gelar Insinyur (Ir) palsu Dekan Fakultas Tehnik Unisla Nixson yang sebenarnya menyandang gelar Sarjana Tekhnik (ST). Nah, seperti inikan patut diusut, jika tidak akan berpengaruh pada kualitas pendidikan kita,”ucapnya.

Lain halnya dengan pengakuan Abdul Manan Ritongan yang mengaku tak tahu menahu persoalan pemalsuan gelar dosen di Unisla tersebut. Abdul Manan yang saat itu menjabat sebagai Purek II Unisla tersebut mengaku heran mengapa dirinya yang dilaporkan.

“Di Unisla itukan ada rektor dan sebagainya, jadi mengapa hanya saya yang dilaporkan. Biarkan saja lah situ,”ujar Abdul Manan yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Labuhanbatu Selatan tersebut.

Sementara seperti beritakan, pihak Satreskrim Polres Labuhanbatu didesak untuk segera menetapkan status tersangka terhadap oknum Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Labusel, Abdul Manan Ritonga, yang telah dilaporkan atas kasus pemalsuan gelar dosen di Universitas Islam Labuhanbatu (UNISLA).

Informasi dihimpun, Abdul Manan Ritonga yang juga menjabat sebagai Dekan MIPA UNISLA tersebut telah dilaporkan ke Mapolres Labuhanbatu sejak Juli 2014 lalu. Dia dilaporkan oleh Rahmad Sihombing, salah seorang mantan dosen Unisla yang mengaku menjadi korban lantaran gelar Sarjana Sosial (S.Sos) yang disandangnya, telah dipalsukan menjadi Sarjana Pendidikan (Spd). Dimana, gelar SPd palsu milik dosen tersebut sengaja dibuat diduga untuk memenuhi persyaratan laporan kepada Direktur Jendral Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti).

Laporan pengaduan itupun kemudian resmi diterima pihak Polres Labuhanbatu dengan nomor laporan polisi : LP/932/VII/2014/RES-LBH. Dalam laporan tersebut, Abdul Manan Ritonga sebagai terlapor diduga telah melakukan tindak pidana dengan melanggar pasal 68 ayat (3) dari UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Jo Pasal 263 subsider 266 KUHPidana.

Atas laporan itu, pihak Polres Labuhanbatu diketahui telah mulai melakukan penyelidikan dengan memintai keterangan sejumlah saksi. Bahkan, sesuai dengan surat pemberitahuan perkembangan penyelidikan bernomor B/892.a/IX/2014/Reskrim, pihak Polres Labuhanbatu mengaku akan menjemput paksa Abdul Manan Ritonga karena telah 2 kali tidak menghadiri panggilan polisi tanpa alasan yang sah.

Namun anehnya, setelah hampir setahun kasus tersebut dilaporkan, penanganan kasus itu diduga dihentikan begitu saja tanpa adanya keterangan jelas.

“Maka kita mendesak kepada pihak Polres Labuhanbatu segera menetapkan tersangka dalam kasus pemalsuan gelar ini. Kalau tidak, jangan salahkan masyarakat berfikiran kalau polisi sengaja mengendapkan kasus ini kalau telah
menerima sesuatu,” ujar Muktar E, SPd, salah seorang tokoh pengamat pendidikan di Labuhanbatu, Minggu (21/6).(ab/ss/rp)

Lihat Juga

PD Gerakan Pemuda Alwashliyah Labusel Dilantik

Labusel | suarasumut.com  –  Pengurus Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Alwashliyah (GPA) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilantik …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.