Beranda ›› Headline ›› Soal Dana Sertifikasi Guru tahun 2014 Tak dibayar, Kadisdik Diminta Dicopot

Soal Dana Sertifikasi Guru tahun 2014 Tak dibayar, Kadisdik Diminta Dicopot

Rantauprapat | suarasumut.com  –  Sejumlah elemen masyarakat di Labuhanbatu meminta agar Kepala Dinas Pendidikan Labuhanbatu Sarimpunan agar dicopot dari jabatannya. Pasalnya, oknum Kepala Dinas tersebut dituding tidak mampu menyelesaikan masalah dana guru sertifikasi tahun 2014 senilai belasan milyar rupiah.

“Kalau benar terjadi penyimpangan yang sampai merugikan Negara dalalam penyaluran uang sertifikasi guru tahun 2014 lalu, kami meminta agar Bupati Labuhanbatu mencopot kepala Dinas pendidikan H Sarimpunan dari jabatannya karena dinilai tidak propesional,”kata Ketua LSM Topan RI Janes Ritonga (12/5) pada Wartawan.

Menurutnya, jika dilihat dari perjalanan uang sertifikasi guru tersebut, dimulai dari sejak dikucurkan dari Jakarta sampai ditarik lagi ke kas daerah hingga belum dibayarkan kepada yang berhak, ada kesan bahwa unsur kesengajaan dan penyimpangan didalamnya.

“Jadi kenapa untuk triwulan II bulan Juni dan triwulan IV untuk bulan Desember belum dibayarkan. Padahal petunjuk tekhnis penyaluran tunjangan guru PNSD melalaui tranfser daerah tahun 2014 pada mekanisme penyaluran tunjangan propesi di bagian Umum pada ayat k pasal 1 jelas menyebutkan, apa bila terjadi kekurangan atau kelabihan dana yang dialokasikan denga realisasinya, maka akan diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya,”bilang Janes.

Dijelaskannya, pembayaran uang sertipikasi guru itu dibayarkan pertriwulan dengan rincian, triwulan I, Januari, Pebruari, Maret. II, April, Mei,Juni, III, Juli, Agustus, Septembar dan IV, Oktober, Novembar, Desember. Sedangkan yang belum dibayarkan sesuai pengakuan guru adalah bulan Juni dan Desember 2014.

“Sudah sangat layak jika oknum kadis tersebut diganti oleh bupati. Nah, pada saat nanti bupati melakukan pergantian SKPD maka kami minta agar SKPD yang bermasalah dan tidak perduli nasib rakyat khususnya kaum guru, agar tidak lagi dijadikan kepala SKPD,” pinta Janes.

Hal Serupa juga disampaikan kalangan mahasiswa di Labuhanbatu. menurut mereka sudah selayaknya penegak hukum melakukan penyelidikan atas dana sertifikasi guru tahun 2014.

“Kepolisian dan kejaksaan sudah sangat layak melakukan penyelidikan atas kasus sertifikasi tersebut. nah, jika dalam bulan ini kasus itu tidak dilakukan penyelidikan oleh aparat penegak hukum di labuhanbatu ini, maka kami akan layangkan surat pengaduan ke Kajatisu, kapolda, Kajagung dan Kapolri. bahkan, bila perlu ke KPK di Jakarta. Agar menimbulkan efek jera bagi pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi,”pinta Aidil Syahputra Ketua Ikatan Mahasiswa Labuhanbatu.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Labuhanbatu Sarimpunan belum berhasil dikonfirmasi terkait permintaan kalangan masyarakat agar dirinya di copot dari jabatanyya.

“Nggak tahu kemana pak Kadis bang, biasanya diparkiran itu mobilnya. Kalau enngak ada, berarti beliau lagi keluar,” ucap salah seorang pegawai di kantor Dinas Pendidikan sambil menunjuk tempat parkir mobil Kadisdik.(ab/ss/rp)

Lihat Juga

Banggar DPRD Dan TPAD Pemkab Labusel Bahas APBD 2020

LABUSEL | suarasumut.com  –  Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) bersama Tim Anggaran …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.