Beranda ›› Headline ›› Soal Dana Sertifikasi Guru & Pajak, Polisi Diminta Bidik Penerima Aliran Dana Korupsi Di Labuhanbatu

Soal Dana Sertifikasi Guru & Pajak, Polisi Diminta Bidik Penerima Aliran Dana Korupsi Di Labuhanbatu

Rantauprapat, suarasumut.com – KEPOLISIAN Resor Labuhanbatu diminta kembali membidik para pihak yang diduga terlibat menerima aliran dana korupsi dari dana Sertifikasi Guru dan dana potongan pajak Pph pasal 21 di Labuhanbatu.

Sebab, aliran uang dari dana tunjangan profesi guru Tahun Anggaran (TA) 2010 yang merugikan keuangan Negara itu hingga mencapai angka Rp2,9 miliar. Demikian halnya dengan penggelapan uang potongan pajak Pph 21 dan PPn TA 2008 mencapai nilai Rp2,4 miliar.

Meski dalam kasus itu sudah menjerat dan mempidanakan dua orang yang pada saat itu menjabat Adi Susanto Purba sebagai Sekretaris Dinas dan Halomoan sebagai Bendahara Dinas Pendidikan Labuhanbatu tapi para pihak sebagai penerima aliran dana korupsi tersebut sama sekali belum tersentuh hukum.

“Sebagaimana pengakuan kedua terpidana terungkap aliran dana. Tapi, pihak penyidik tidak mengembangkan area penyidikan. Penyidik hanya focus ke kedua pelaku, yakni Adi Purba alias Adi dan Halomon alias Lomo,” ungkap Anto Bangun, Sekretaris Tim Investigasi Penyelamatan Aset Negara Republik Indonesia (TIPAN RI) Daerah Labuhanbatu, kemarin.

Padahal, kata dia menjelaskan keduanya (Adi dan Lomo, red) di Pengadilan Tinggi Medan dan juga sesuai laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Sumut mengungkapkan aliran dana sertifikasi guru dan potongan pajak Pph21 itu.

Misalnya saja, kata dia, berdasarkan data kas tanggal 8 April 2011 lalu, tim BPK RI menemukan dana pajak tahun 2008 sebesar Rp2 miliar tidak disetor ke Kas Negara dan dipergunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran selama TA 2007 dan TA 2008 yang tidak ditetapkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Labuhanbatu. Dan dalam TA 2010 BPK RI menemukan dana sertifikasi guru tidak dibayarkan kepada 233 orang guru.

Kata Anto, aliran dana itu juga terendus diberikan oleh Halomoan Bendahara Dinas Pendidikan kepada sejumlah para pihak. Misalkan, uang senilai Rp30 juta dan sejumlah Rp15 juta diberikan ke beberapa oknum anggota DPRD Labuhanbatu. Bahkan, diberikan Rp90 juta ke DPRD Labuhanbatu untuk LKPJ TA 2009.

Pihak TIPAN RI daerah Labuhanbatu sendiri, kata Anto Bangun sudah melayangkan surat permohonan agar dilakukannya penyidikan kembali kasus aliran dana korupsi itu. Bahkan, surat TIPAN RI Labuhanbatu teregister bernomor : PD.TIN-RI/LB/B/57/VIII/14 itu ditembuskan langsung ke Presiden RI di Jakarta beserta tembusan ke pihak lainnya.

Diantaranya, KPK RI dan Kepala Kepolisian RI di Jakarta, Kapoldasu di Medan dan Kapolres Labuhanbatu di Rantauprapat. “Kita sudah layangkan surat permohonan agar dapat diambilo tindakan dan perlakuan yang sama terhadap para pelaku yang diduga turut serta menikmati atau menerima atau mengambil keuntungan dari uang hasil korupsi di dua kasus itu,” tegasnya.(ao/ss/rp).

Lihat Juga

Wakil Bupati Labusel Lepas Pawai Takbir Kendaraan Hias Idul Adha 1440 H/2019 M

Labusel | suarasumut.com –  Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) mengelar Pawai Takbir Hari Raya Idul …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.