Beranda ›› Headline ›› Soal Banyaknya Kasus Korupsi Di Wilayah Hukum Kejari Labuhanbatu, Kajari Diminta ”Bangun Dari Tidur ”

Soal Banyaknya Kasus Korupsi Di Wilayah Hukum Kejari Labuhanbatu, Kajari Diminta ”Bangun Dari Tidur ”

Labuhanbatu, suarasumut.com – Terkait pemeriksan yang dilakukan seksi pidana khusus kejari Rantauprapat kepada beberapa orang pegawai dinas peternakan perikanan dan kelautan (diskanla)Pemkab Labuhanbatu. Soal adanya dugaan korupsi proyek pengadaan kapal tahun anggaran 2012/2013 yang dikelola oleh Diskanla yang menelan biaya milyaran rupiah.

Tim penyidik kejari diminta periksa Nirwan Latif Siregar mantan Kadiskanla yang pada masa pengerjaan proyek dimaksud bertindak sebagai KPA(Kuasa Pengguna Anggaran) yang jelas dianggap merupakan orang yang paling bertanggung jawab.

Desakan atau pun permintaan agar Nirwan Latif Siregar diperiksa soal dugaan korupsi pengadaan kapal dan dianggap orang yang paling bertanggung jawab atas proyek dimaksud muncul dari berbagai kalangan termasuk dari ketua LSM SIKAP((SuaraInformasi Korupsi Angaran Pemerintah) Kabupaten Labuhanbatu Fendry Nababan.

Fendry menilai,sepertinya kejariRantauprapat sudah menggeliat dan terbangun dari tidur panjangnya. Karena menurut Fendry, selama ini kejari Rantauprapat seperti gak mau tau dengan banyaknya dugaan korupsi di Labuhanbatu raya ini.

Kepala Kejaksaan Negeri Rantauprapat (kajari) Hermon Dekristo ketika dikonfirmasi wartawan, Sabtu(13/12) sekira pukul 17.00 wib melalui seluler, soal adanya desakan agar Nirwan Latif Siregar diperiksa terkait dugaan korupsi proyek pengadaan kapal, dan apakah ada kemungkinan bisa jadi tersangka, akan tetapi walaupun konfirmasi melalui SMS yang dikirimkan dalam keadaan terkirim, yang bersangkutan sampai berita ini dilansir enggan menjawab.

Sementaraitu PPK(Pejabat Pembuat Komitmen)Diskanla Labuhanbatu dr.Rusdi Lubis yang pada pengerjaan proyek pengadaan kapal tersebut hanya bertindak sebagai panitia ketika dikonfirmasi diruang kerjanya,Jumat(12/12) mengatakan” memang benar proyek itu ada dan saya pada saat itu hanya ikut sebagai panitia, PPK proyek itu pak Gultom waktu itu, Kadisnya atau KPAnya
pak Nirwan Latif Siregar,”beber Rusdi Lubis.

Lebih lanjut dr.Rusdi Lubis mengatakan, proyek pengadaan kapal itu anggarannya berasal dari DAK(Dana Alokasi Khusus)dengan dana pendamping dari APBD. ”karenapenggunaan dana DAK harus ada dana pendampingnya makanya kami usulkandiAPBD,”ujar dr.Rusdi menuturkan.

Sementaraitu Kapolres Labuhanbatu AKBP.Teguh Yuswardhie,Sik,SH ketika dikonfirmasi soal adanya informasi penyidik Tipikor Polres Labuhanbatu juga sedang melakukan penyidikan dalam perkara yang sama, membantah adanya informasi tersebut dan Kapolres menegaskan bahwa pihaknya sampai sekarang masih tetap komit dengan MOU dengan pihak Kejaksaan, terkait penanganan tindak pidana korupsi.”kami masih tetap komit mas,”ucap Kapolres.(ta/ss/rp)

Lihat Juga

Tingkatkan Produksi Minyak, Pertamina Disarankan Fokus Kegiatan WOWS

JAKARTA | suarasumut.com  –  Menanggapi pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.