Beranda ›› Headline ›› Sidang 1.108 Tilang Terindikasi Ilegal, Masyarakat Mengeluh Di PN Rantauprapat

Sidang 1.108 Tilang Terindikasi Ilegal, Masyarakat Mengeluh Di PN Rantauprapat

Rantauprapat, suarasumut.com – Sidang perkara tilang sebanyak 1.108 kasus dari Polri Resor Labuhanbatu di Pengadilan Negeri (PN) Rantauprapat terindikasi illegal (diputus diluar persidangan,red). Pasalnya, data putusan perkara secara verstek oleh Hakim Tunggal, Taufik Abdul Halim Nainggolan sangat berbeda jauh dengan data putusan verstek di Kejaksaan Negeri Rantauprapat.

Pantauan suarasumut.com, Jumat (12/6), sekitar pukul 10.30 WIB, dari 3 ruang sidang yang ada di PN Rantauprapat, hanya di ruang sidang Tirta terlihat digelar sidang perdata dengan Majelis Hakim, Jhonson FE Sirait SH, Jazuri SH MH, dan Rinaldi SH. Sementara, ruang sidang Cakra maupun Garuda, tidak terlihat tanda-tanda dilaksanakannya aktifitas persidangan.

Sementara, sekitar pukul 10.59 WIB, pintu masuk ruangan Kaur Kepegawaian PN Rantauprapat terlihat antrian masyarakat (pelanggar lalu-lintas,red) yang hendak mengambil barang bukti perkara tilang yang disebut telah disidangkan itu. Tak jarang, rat wajah yang mengambil barang bukti tilang kelihatan ketat menunjukan rasa kecewa.

Humas sekaligus Wakil Ketua dan juga Coordinator Pengawas PN Rantauprapat, R Aji Suryo SH MH mengaku, dia tidak mengetahui jumlah perkara tilang yang disidangkan. Menurut R Aji Suryo, data tersebut agar dipertanyakan kepada Panitera Bagian Pidana. “Apa-apa itu? Kalian-kalian saja yang konfirmasi. Gak tau saya jumlahnya, Tanya bagian pidana saja,” kata R Aji Suryo saat disebutkan, jadwal persidangan perkara tilang tak diumumkan di monitor informasi PN Rantauprapat.

Dia juga menjelaskan, perkara tilang yang disidangkan gak harus menunggu para pelanggar lalu-lintas. Lanjutnya, Hakim dapat memutus perkara dalam sidang secara verstek. “Kan gak mungkin harus menunggu para pelanggar (lalu-lintas). Hakim dapat memutus secara verstek. Denda yang ditetapkan berbeda-beda, melihat jenis pelanggarannya,” sebut R Aji Suryo.

Ironisnya, bukan hanya R Aji Suryo yang tidak mengetahui jumlah perkara tilang yang disidangkan, tapi Hakim Taufik Abdul Halim Nainggolan juga tidak mengetahui jumlah perkara tilang yang telah disidangkannya. Menurut Taufik Abdul Halim Nainggolan, dirinya hanya mengingat jumlah pelanggar yang menghadiri sidang, sedangkan 3 nama pelanggar tersebut juga tidak diingatnya. “Gak tau berapa jumlah (perkara) nya. Hanya 3 orang yang menghadiri sidang, selebihnya diputus verstek. Gak tau nama-namanya. Tanya Panitera saja,” kata Taufik Abdul Halim Nainggolan enteng.

Selaku Panitera atas perkara tilang yang disidangkan oleh Hakim Tunggal Taufik Abdul Halim Nainggolan, Plt Kaur Kepegawaian, Masnah Sembiring menyebutkan, jumlah perkara tilang yang disidangkan sebanyak 1.128 pelanggar, dan hanya 3 pelanggar yang menghadiri sidang. Masnah Sembiring juga mengaku, sidang perkara tilang digelar sekitar pukul 09.30 WIB. “Hanya 3 orang yang disidang, selebihnya diputus secara verstek,” kata Masnah Sembiring.

Anehnya, sekalipun hanya 3 yang diputus dengan kehadiran pelanggar, namun Masnah Sembiring mengaku, jumlah barang bukti yang dikembalikan ke Kejaksaan Negeri Rantauprapat sekitar 550 perkara. Ditanya jumlah jenis kendaraan yang disidangkan, Masnah Sembiring mengaku tidak mengetahuinya. “Sekitar 550 dikembalikan. Gak taulah, masih kami periksa, mungkin sampai malam kami kerja,” jawab Masnah Sembiring, sembari menyebutkan, hasil perhitungannya nanti dapat diminta dari Panitera Bagian Pidana.

Panitera Pengganti, Mahmuddin Siregar yang ditemui di ruang kerjanya Bagian Pidana menyebutkan, dirinya hanya mengetahui jumlah perkara namun tidak menghitung jumlah jenis kendaraan pelanggar lalu-lintas yang disidangkan itu. Mahmuddin Siregar menegaskan, eksekutor perkara tilan tersebut adalah Jaksa Penuntut Umum. “Gak menghitung. Jaksa eksekutornya,” jawab Mahmuddin Siregar.

Sulitnya informasi diperoleh di PN Rantauprapat itu menunjukan indikasi penyimpangan peradilan yang digelar. Dimana, sesuai data dari pihak Kejaksaan Negeri Rantauprapat, jumlah perkara tilang yang diputus secara verstek sebanyak 340 berkas, sedangkan yang selesai diputus sebanyak 768 berkas. “Jumlah seluruhnya 1.108, roda 2 sebanyak 658, roda 4 sebanyak 70, roda 6 sebanyak 35, dan truk sebanyak 5. Yang selesai diputus 768, sisanya verstek,” kata Mahrujar pegawai Kejaksaan Negeri Rantauprapat yang mengambil berkas dan barang bukti perkara dari PN Rantauprapat.

Keluhkan Denda Tilang

Berdasarkan pantauan sekitar pukul 10.59 WIB, seorang ibu bernama Widia Safitri mengleuhkan besaran denda yang diminta oleh pegawai PN Rantauprapat itu. Menurut Widia Safitri, biasanya denda tilang di PN Rantauprapat hanya sebesar Rp50 ribu, namun nyatanya dibebankan sebesar Rp80 ribu. “Biasanya Rp50 ribunya mengambil SIM di Pengadilan. Ini diminta Rp80 ribu,” kata Widya Safitri yang saat itu terlihat sedang melakukan transaski denda tilang dengan Panitera Pengganti bernama Sumardi.

Anehnya, saat Widya Safitri ditanya permasalahan tentang keluhannya, Sumardi yang sedang memegang uang Rp50 ribu malah menanyakan awak media ini besaran denda yang biasanya diterapkan di PN Rantauprapat itu. Karena disebutkan besaran denda itu hanya diketahui oleh pihak PN Rantauprapat, Widya Safitri semakin mengeluh sambil menyebutkan bahwa dirinya seorang sarjana. “Saya pun sarajananya. Masyarakat yang membayar denda di Pengadilan untuk memastikan uang (denda) itu masuk ke Negara. Tapi kalau seperti ini, lebih baiklah bayar ditempat, bayar sama pak Polisi,” keluh Widya Safitri lagi.

Entah argument apa yang terjadi, akhirnya barang bukti berupa SIM milik suaminya harus ditebus dengan uang Rp78 ribu di PN Rantauprapat itu. Menurut Widya Safitri, dirinya tidak mengiklaskan besaran denda tilang tersebut. “Rp78 ribu. Kalau benarnya abang wartawan. Tolonglah diberitakan ini. Saya tidak ikhlaskan denda sebesar itu,” kata Widya Safitri yang sedang menggendong anaknya itu sambil berlalu meninggalkan kantor PN Rantaprapat. (ls/ss/lb)

Lihat Juga

PD Gerakan Pemuda Alwashliyah Labusel Dilantik

Labusel | suarasumut.com  –  Pengurus Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Alwashliyah (GPA) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilantik …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.