Beranda ›› Headline ›› Sekretaris Dinkes Labura Praperadilkan Kejari Rantauprapat

Sekretaris Dinkes Labura Praperadilkan Kejari Rantauprapat

Rantauprapat | suarasumut.com  –  Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Labuhanbatu Utara ( Labura ) tampaknya tak terima dijadikan sebagai tersangka oleh Kejari Rantauprapat, alhasil Ia (dr Asal Meliala) Praperadilkan Kejari Rantauprapat di Pengadilan Negeri Medan.

Menurut dr Asal Meliala (48) warga jalan rawa, Kelurahan Tegal Sari 3, Kecamatan Medan Denai menilai, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan nomor print-08/N.2.16/Fd.1/11/2015 tertanggal 10 Nopember 2015 yang ditanda tangani oleh termohon 2 yaitu Hermon Dekristo,SH,MH (Kejari) telah menetapkan status termohon sebagai tersangka.

Padahal, sebagaimana diketahui untuk menetapkan sebagai tersangka tidak terlepas dari KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undagan yang berlaku.

Selanjutnya, praperadilan yang dilayangkan tersangka dr Asal melalui Kuasa Hukumnya Bismar Parlindugan Siregar,SH menuliskan,untuk bisa menetapkan seorang tersangka penyidik haruslah memperlihatkan beberapa ketentuan seperti Pasal 1 angka 14 KUHAP yang menjelaskan.

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana,”terangnya melalui surat tertulis tertanggal 15 Maret 2016.

Pasal 17 KUHAP juga menjelaskan,perintah penagkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup,bahwa prasa bukti permulaan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 angka 14 dan frasa bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang terdapat dalam pasal 17 KUHAP terkait degan adanya pasal 44 ayat 2 undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi yang mensyaratkan sekurang-kurangnya ditemukan 2 alat bukti sebagai parameter.

Berdasarkan hal itu, termohon 1 sampai termohon 5 telah menetapkan status tersangka pada pemohon tanpa memenuhi kreteria alat bukti yang telah ditentukan didalam KUHAP. Hanya mempertimbangkan surat perintah penyidikan atas nama tersangka Fahruddin Siregar dan Adi Supardi alasan termohon 1 sampai 5 menjelaskan adanya laporan telah terjadi tindak pidana korupsi pengadaan alat-alat kesehatan kedokteran umum yang bersumber dana APBD Labura sebesar Rp 1.600.000.000 (Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) di Dinas Kesehatan Labura.

Padahal yang diinginkan UU adalah alat bukti,sedagkan surat perintah penyidikan yang dikeluarkan termohon 1 sampai 5 merupakan perintah internal yang berlaku bagi jajarannya saja terhadap seseorang yang diduga kuat melakukan suatu tindak pidana, lalu dimana bukti konkrit atas tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepada pemohon.

Untuk itu, tanpa disertai bukti awal termohon 2 terkesan memaksakan keadaan yang belum sempurna untuk dijadikan sebagai tersangka,”jelas Asal melalui surat tertulisnya.

Sementara Kejari Rantauprapat belum berhasil dikonfirmasi atas hal tersebut.(ab/ss/rp)

Lihat Juga

PD Gerakan Pemuda Alwashliyah Labusel Dilantik

Labusel | suarasumut.com  –  Pengurus Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Alwashliyah (GPA) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilantik …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.