Beranda ›› Headline ›› Rp. 804 M APBD Labura Tahun Anggaran 2015 “Cacat Hukum”

Rp. 804 M APBD Labura Tahun Anggaran 2015 “Cacat Hukum”

Aek Kanopan, suarasumut.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 dinilai cacat hukum. Penilaian ini muncul dari 16 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) yang tidak turut hadir dalam pengesahan Ranperda APBD tersebut.

Hal ini disampaikan Ketua Fraksi PKB Ir Yusrial Suprianto Pasaribu dan Ketua Fraksi PDI P Agustinus Simamora MSi bersama beberapa anggota dewan lainnya yang tidak hadir dalam rapat paripurna tersebut. “Pengesahan APBD TA 2015 tersebut tidak sah dan cacat hukum. Karena tidak sesuai dengan PP 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib (Tatib) DPRD, dan tidak sesuai dengan Tatib DPRD Labura” kata Anto, saat dikonfirmasi (22/12), kemarin.

Ia menjelaskan, sesuai PP 16 Tahun 2010 dan Tatib DPRD Labura, setiap pengambilan keputusan dalam rapat paripurna harus dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota dewan. Dimana dari 35 anggota DPRD Labura, sah atau tidaknya rapat paripurna setidaknya harus dihadiri sedikitnya 23 anggota dewan. Namun pada rapat paripurna tentang pengesahan APBD TA 2015 kali ini hanya dihadiri 19 orang, dan ini tentunya tidak kuorum atau tidak sah.

Lebih lanjut Anto mengatakan, tenggang waktu penyampaian Rancangan APBD Labura TA 2015 ini kepada DPRD Labura dinilai terlalu buru-buru. Sehingga pembahasan di dewan sangat singkat yakni hanya 2 hari saja. ” Terkesan ada unsur kesengajaan agar anggota dewan tidak leluasa untuk melakukan pembahasan. Dan hal ini sudah sering terulang dalam setiap pengesahan APBD Labura sebelumnya. Dan hal inilah yang menyebabkan kita tidak hadir dalam rapat paripurna pengesahan APBD Labura tersebut,” pungkasnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Perwakilan Fraksi Persatuan Nasional Misno. Ia sangat menyayangkan sikap pemkab dan pimpinan dewan yang terkesan terlalu memaksakan pembasan Ranperda APBD ini. “Ini terlalu dipaksakan hingga kami tak memiliki waktu yang memadai untuk mempelajarinya,” kata Misno yang diamini oleh rekan satu fraksinya, Afriyanti Simangunsong,Ssi.

Diperoleh kesimpulan, tidak hadirnya sebanyak 16 orang anggota DPRD Labura yeng terdiri Fraksi PKB, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Persatuan Nasional dan anggota fraksi lainnya merupakan bentuk protes atas sikap pimpinan DPRD Labura dan Pemkab Labura yang selama ini dinilai tidak kooperatif dan sewenang-wenang. Untuk ini, ke enam belas anggota dewan ini akan segera menyurati Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) sebagai bentuk protes atas pengesahan APBD Labura TA 2015 yang dinilai sah dan cacat hukum.

Sebelumnya, rapat paripurna DPRD Labura tentang agenda Pengesahan APBD Labura TA 2015 yang dipimpin langsung oleh Drs. Ali Tambunan selaku Ketua DPRD Labura sempat diskors sebanyak tiga kali. Namun hingga pengesahan, anggota dewan yang hadir hanya 19 orang dan 16 anggota lainnya tidak hadir. Dalam rapat paripurna tersebut, yang membacakan pandangan fraksi hanya dari fraksi Golkar, Fraksi Hanura, Fraksi Amanat Keadilan, Fraksi Gerindra dan Fraksi PPP.

Hadir dalam rapat paripurna tersebut Bupati Labura H. Kharuddin Syah Sitorus, Sekda Labura Sampurna MSi dan beberapa pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Labura. (rz/ss/lb)

Lihat Juga

Tingkatkan Produksi Minyak, Pertamina Disarankan Fokus Kegiatan WOWS

JAKARTA | suarasumut.com  –  Menanggapi pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.