Beranda ›› Headline ›› Ribuan Sarjana Lulusan Unisla Diragukan Keabsahannya?

Ribuan Sarjana Lulusan Unisla Diragukan Keabsahannya?

Rantauprapat, suarasumut.com – Terkuaknya pemalsuan gelar dosen di Universitas Islam Labuhanbatu (Unisla) dianggap berpengaruh pada kualitas produk sarjana yang dihasilkan universitas swasta tersebut. Bahkan, ribuan sarjana yang telah diluluskan universitas berakreditas Ban PT itu diragukan keabsyahaannya.

“Karena peraturannya sudah jelas, yakni setiap universitas yang tidak memenuhi persyaratan dilarang mengeluarkan ijazah. Nah, sedangkan Unisla kita duga telah sengaja melakukan pemalsuan data untuk memenuhi persyaratan itu,” jelas Rahmad Sihombing, mantan dosen Unisla yang mengaku menjadi korban lantaran gelar sarjananya telah dipalsukan oknum petinggi di Unisla, Selasa (23/6).

Kata Rahmad, sejak berdiri tahun 1998 lalu, Unisla diperkirakan telah menamatkan sedikitnya hampir 5000-an mahasiswa bergelar sarjana strata satu (S1).

“Nah, jika kasus pemalsuan data ini terkuak, itu artinya, ijazah 5000-an lulusan sarjana dari Unisla juga diragukan keabsyahannya. Karena aturannya sudah jelas, universitas yang tidak memenuhi persyaratan dilarang mengeluarkan ijazah,” terangnya.

Lebih jauh, Rahmad yang mengaku memiliki data falid lantaran pernah juga menjadi staf di Unisla itu membeberkan, setidaknya ada 5 fakultas berdiri di Unisla, diantaranya, fakultas keguruan dan ilmu Pendidikan dengan program study pendidikan biologi, pendidikan matematikan, pendidikan bahasa Indonesia dan pendidikan bahasa Inggris. Fakultas Teknik dengan program study Teknik Sipil, Teknik Mesin dan Teknik Elektro. Fakultas Ekonomi dengan program study Managenen dan Akutansi. Fakultas Pertanian dengan program study Agro
Teknologi. Dan Fakultas MIPA dengan program study Biologi.

“Nah, untuk memenuhi pendirian fakultas dan program study inilah, kita duga para petinggi di Unisla itu melakukan manipulasi data hingga mendapatkan izin dari Kopertis dan Dirjen Dikti. Data yang dipalsukan pun termasuk gelar para dosen pengajar dan sejumlah dekan,” jelasnya.

Bahkan tak hanya itu, Menurut Rahmad, sejumlah persyaratan lainnya juga diduga banyak dipalsukan. “Seperti bangunan kampus dan kelengkapan laboratorium. Saya yakin pasti banyak data laporan palsu. Karena syarat pendirian fakultas dan program study itu sebenarnya tidak mudah, semuanya harus mengacu pada peraturan Mendiknas nomor 108,” bebernya.

Untuk itu, Rahmad mendesak pihak Polres Labuhanbatu dapat dengan segera mengusut tuntas segala bentuk kecurangan yang dilakukan para ‘mafia pendidikan’ di Unisla.

“Karena ini menyangkut masalah kualis pendidikan di Labuhanbatu kedepan. Polisi jangan ragu-ragu lagi menangani kasus ini jika tidak mau dikatakan telah main mata dengan para mafia pendidikan itu,” ungkapnya.

Sementara Purek II Unisla, Ismail, yang dikonfirmasi wartawan, Selasa (23/6), hanya mengatakan agar semua pihak menyerahkan persoalan itu kepada pihak yang berwenang. “Kalau sudah dilaporkan, biarkan polisi membuktikannya,” ujarnya. seperti diberitakan,

Sementara seperti beritakan, pihak Satreskrim Polres Labuhanbatu didesak untuk segera menetapkan status tersangka terhadap oknum Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Labusel, Abdul Manan Ritonga, yang telah dilaporkan atas kasus pemalsuan gelar dosen di Universitas Islam Labuhanbatu (UNISLA).

Informasi dihimpun, Abdul Manan Ritonga yang juga menjabat sebagai Dekan MIPA UNISLA tersebut telah dilaporkan ke Mapolres Labuhanbatu sejak Juli 2014 lalu. Dia dilaporkan oleh Rahmad Sihombing, salah seorang mantan dosen Unisla yang mengaku menjadi korban lantaran gelar Sarjana Sosial (S.Sos) yang disandangnya, telah dipalsukan menjadi Sarjana Pendidikan (Spd).

Dimana, gelar SPd palsu milik dosen tersebut sengaja dibuat diduga untuk memenuhi persyaratan laporan kepada Direktur Jendral Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti).

Laporan pengaduan itupun kemudian resmi diterima pihak Polres Labuhanbatu dengan nomor laporan polisi : LP/932/VII/2014/RES-LBH. Dalam laporan tersebut, Abdul Manan Ritonga sebagai terlapor diduga telah melakukan tindak pidana dengan melanggar pasal 68 ayat (3) dari UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Jo Pasal 263 subsider 266 KUHPidana.

Atas laporan itu, pihak Polres Labuhanbatu diketahui telah mulai melakukan penyelidikan dengan memintai keterangan sejumlah saksi. Bahkan, sesuai dengan surat pemberitahuan perkembangan penyelidikan bernomor B/892.a/IX/2014/Reskrim, pihak Polres Labuhanbatu mengaku akan menjemput paksa Abdul Manan Ritonga karena telah 2 kali tidak menghadiri panggilan polisi tanpa alasan yang sah.

Namun anehnya, setelah hampir setahun kasus tersebut dilaporkan, penanganan kasus itu diduga dihentikan begitu saja tanpa adanya keterangan jelas. Belakangan, pihak Polres Labuhanbatu membantah menghentikan perkara itu, namun masih tetap melakukan penyelidikan yakni dalam proses menunggu keterangan saksi ahli dari pihak Dirjen Dikti.(ab/ss/rp)

Lihat Juga

PD Gerakan Pemuda Alwashliyah Labusel Dilantik

Labusel | suarasumut.com  –  Pengurus Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Alwashliyah (GPA) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilantik …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.