Beranda ›› Headline ›› Pungli Tilang, PN Rantauprapat Langgar Keputusan Mahkamah Agung?

Pungli Tilang, PN Rantauprapat Langgar Keputusan Mahkamah Agung?

Rantauprapat, suarasumut.com – Pengambilan barang bukti pelanggaran (Tilang) lalu lintas di Pengadilan Negeri (PN) Rantauprapat terkesan menjadi ajang pungutan liar (Pungli) yang sarat dengan pelanggaran KUHAP dan Keputusan Mahkamah Agung. Anehnya, Koordinator Pengawas, R Aji Suryo SH MH selaku pelakasana Pengawasan Melekat pada Ketua PN Rantauprapat, Tumpal Sagala SH MH malah terkesan melakukan pembiaran atas keluhan masyarakat yang dijadikan objek Pungli.

Informasi yang dihimpun suarasumut.com, Senin (16/6), pada Jumat pecan lalu, jumlah pungutan denda 768 bukti pelanggaran (Tilang) lalu lintas sekitar Rp21,3 juta diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Rantauprapat. Padahal, sesuai data kalkulasi penyerahan Tilang kepada768 pelanggar itu, transaksi pungutan denda yang ditetapkan Rp80 ribu hingga Rp100 ribu (sekitar Rp61 juta hingga Rp76 juta)

Humas PN Rantauprapat, R Aji Suryo yang juga Wakil Ketua sekaligus Koordinator Pengawas di PN Rantauprapat menyebutkan, penyerahan Tilang oleh pihak PN Rantauprapat merupakan mutualisme dengan pihak pelanggar. Menurut R Aji Suryo, adanya kelebihan bayar denda kepada pihak PN Rantauprapat dikarenakan rasa kepuasan pelayanan. “Mungkin itu karena si pelanggar merasa terbantu, karena itukan harus dicarikan Tilangnya,” kata R Aji Suryo enteng.

Adanya keberatan masyarakat atas beban denda Rp80 ribu sementara sesuai data yang diperoleh putusan denda hanya sekitar Rp24 ribu, R Aji Suryo malah berkelit tidak mengetahuinya. Ditanya lagi langkah preventif selaku Koordinator Pengawas di PN Rantauprapat, R Aji Suryo malah mendalihkan langkah preventif dilakukannya hanya sekali dalam sebulan. “Kalau itu saya tidak tau, kalau saya tau akan saya panggil langsung orangnya. (langkah preventif) Kita lakukan setiap bulan,” jawab R Aji Suryo membela dirinya.

Disebutkan, penyerahan Tilang kepada pelanggar merupakan kewenangan Jaksa sebagaimana diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, R Aji Suryo malah menunjukan sikap yang seolah-olah dirinya tidak mengetahui keputusan tersebut. “Mana keputusannya,” tanya R Aji Suryo saat disebutkan dirinya memegang hard copy Keputusan Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 itu.

Sekedar untuk diketahui, Hakim Tunggal, Taufik Abdul Halim Nainggolan diketahui jumlah putusan verstek pelanggaran Tilang pada Jumat pecan lalu sebanyak 1.105 perkara dan 3 putusan dihadiri oleh pelanggar. Anehnya, sesuai data di Kejaksaan Negeri Rantauprapat, putusan verstek sebanyak 340 perkara dan putusan yang dihadiri pelanggar sebanyak 34o perkara. “Sudah disidangkan. Hanya 3 orang (pelanggar,red) yang hadir,” kata Taufik Abdul Halim Nainggolan saat itu.

Sementara, Widia Safitri yang saat itu mendampingi suaminya untuk mengabil Tilang di PN Rantauprapat mengeluhkan beban denda yang diterapkan padanya mereka. Menurut Widiya Safitri, awalnya mereka dibebankan sebesar Rp80 ribu namun setelah terjadi adu argument, beban denda menjadi Rp78 ribu. “Biasanya Rp50 ribu, ini Rp80 ribu,” keluh Widiya Safitri sembari menyebutkan denda yang dibayaran Rp78 ribu. (ls/ss/lb)

Lihat Juga

PD Gerakan Pemuda Alwashliyah Labusel Dilantik

Labusel | suarasumut.com  –  Pengurus Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Alwashliyah (GPA) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilantik …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.