Beranda ›› Kabar Sumut ›› Dairi ›› Proyek PPIP Di Desa Bukkit Sarat Penyimpangan

Proyek PPIP Di Desa Bukkit Sarat Penyimpangan

Dairi, suarasumut.com – Proyek Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) pembuatan perehaban perpipaan (saluran air), Desa Bukkit Tinggi,Kecamatan Pegagan Hilir, Dairi yang sumber dananya berasal dari Anggaran Belanja Negara (APBN) 2012 , banyak penyimpangan.

Pasalnya, proyek dengan anggaran Rp 250 juta di desa tersebut, yang dikerjakan dilapangan hanya perehaban kecil perpipaan air (saluran air) dengan mengecat ulang dan hanya mengganti sebagian pipa penyambungan air, padahal menurut RAB (Rancanagn Anggaran Biaya) semua Pipa harus diganti yang baru.

Jono Sihombing (43)warga Desa Juma Ramba, Kecamatan Sumbul penyedia bahan-bahan bangunan untuk proyek perpipaan mengakui banyak kecurangan dalam proyek tersebut.

’’Pengerjaan proyek PPIP di Desa Bukkit Tinggi itu itu tidak jelas. bahan-bahan yang saya beli dari panglong seperti pipa dan semen sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) tidak dipergunakan oleh pengelola proyek yaitu OMS (Organisasi Masyarakat) di desa itu, malah Ketua OMS dan Kepala Desa Halomoan Situmorang menjual bahannya ke Tiga Lingga,”terang Jono.

‘’Buktinya perehaban hanya hanya 8 pipa baru dan pipa yang dipakai sekarang adalah pipa lama yang sudah ada sebelumnya. Dan ,padahal RAB(Rancangan Anggaran Biaya)semua Pipa harus diganti yang baru. Nyatanya inilah bahan-bahannya dijual lagi.’’ujar Jono, Jumat(10/10)

‘’Maksud pengurus OMS dan Kepala Desa membeli dan menjual kembali bahan-bahan hanya mendapatkan bukti kwitansi pembelian barang –barang sebagai laporan pertanggungjawaban ke Dinas Cipta Karya dan Konsultan,’’tambahnya.

Yang paling fatal, ada sebagian pipa dipasang tapi pipanya ditanam hanya 30 cm seharusnya pipanya ditanam minimal 80 cm dan sekarang bisa dilihat pipanya sudah dibongkar masyarakat karena pecah.

Jono juga mendesak supaya penegak Hukum segera memeriksa pengerjaan proyek PPIP di Desa Bukkit Tinggi.
‘’Saya minta penegak hukum segera memeriksa Kepala Desa Bukkit Tinggi, Ketua OMS dan konsultan, dan saya akan bongkar semua permainan mereka,’’tegas Jono

Ironisnya, pengerjaan P2IP tersebut sebelumnya tidak ada koordinasi dengan LPMD dan BPD setempat, menurut sumber, bahwa pengerjaan proyek tersebut dikontrakjualkan, itupun tanpa ada musyawarah terlebih dahulu dengan LPMD dan BPD.

Kepala Desa Bukkit Tinggi, Halomoan Situmorang saat dikonfirmasi suarasumut.com melalui seluler membantah semua yang dituduhkan Jono Sihombing. Saat diminta media ini ketemu langsung Halomoan Situmorang mengelak dengan berbagai alasan.

Untuk anggaran Tahun 2012, sebanyak 18 desa dari 8 kecamatan di Kabupaten Dairi memperoleh dana masing-masing Rp250 juta dari APBN sebagai Desa sasaran dalam Program Pengembangan Infrastruktur Pedesaan(P2IP).(vd/ss/dr)

Lihat Juga

Banggar DPRD Dan TPAD Pemkab Labusel Bahas APBD 2020

LABUSEL | suarasumut.com  –  Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) bersama Tim Anggaran …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.