Beranda ›› Foto & Video ›› Proyek Alkes RSUD Gunungsitoli : Hakim Diminta Beri Petunjuk Jika Gugatan Kurang Jelas

Proyek Alkes RSUD Gunungsitoli : Hakim Diminta Beri Petunjuk Jika Gugatan Kurang Jelas

Nias | suarasumut.com — Direktur CV.Karya Sendoro Sonitehe Telaumbanua, SH meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk memberi petunjuk jika gugatan CV.Karya Sendoro terhadap Bupati Nias dan Direktur Rumah Sakit Umum Gunungsitoli kurang jelas.

Sonitehe menegaskan, CV.Karya Sendoro telah melakukan perbaikan gugatan sesuai putusan Majelis Hakim sebelumnya yang dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Khamozaro Waruwu, SH, MH.

Permintaan tersebut dilontarkan Direktur CV.Karya Sendoro Sonitehe Telaumbanua, SH pada sidang pembacaan gugatan CV.Karya Sendoro terhadap surat putusan Bupati Nias dan Direktur RSUD Gunungsitoli yang dipimpinKetua Majelis Hakim Muhammad Y Sembiring, SH didampingi Hakim Kennedy Sitepu, SH, MH dan Agung Laia, SH, MH di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Jalan Pancasila, Desa Mudik, Kota Gunungsitoli, Senin (21/3).

Kepada Majelis Hakim, Sonitehe menyerahkan perbaikan materi dan bukti, serta berharap tidak ada lagi kekurangan dalam materi gugatan CV.Karya Sendoro, karena telah diperbaiki berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli saat memutuskan gugatan CV.Karya Sendoro terhadap Bupati Nias dan Direktur RSUD Gunungsitoli tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) karena dianggap cacat formil tahun 2015.

Namun permintaan Direktur CV.Karya Sendoro sempat ditolak Ketua Majelis Hakim Muhammad Y Sembiring, SH, dan menegaskan jika Majelis Hakim hanya menjalankan sesuai prosedur, sehingga tidak boleh ada yang ditambahkan dan dikurangi, dan apa yang sesuai dengan persidangan yang harus dijalani.

Penolakan tersebut juga dikuatkan anggota Majelis Hakim Agung Laia, SH, MH, dimana menurut Hakim Agung, saat ini materi sidang masih seputar tanya jawab, dan berharap bukti dan perbaikanmateri gugatan diserahkan pada sidang pembuktian, supaya tergugat tidak keberatan dan menduga ada keberpihakan hakim dalam kasus tersebut.
Selain itu, Agung memberitahu, materi perkara merupakan kewenangan Majelis Hakim, dan bukan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebelumnya hanya menentukan apakah gugatan CV.Karya Sendoro disidangkan di PTUN, Pengadilan Agama atau di Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Namun, Direktur CV.Karya Sendoro menentang keras pernyataan Majelis Hakim sehingga sempat terjadi perdebatan. Perdebatan terhenti dan sidang kembali dilanjutkan ketika Direktur CV.Karya Sendoro mengajukan buku tentang gugatan perdata agar dibaca kembali oleh Majelis Hakim.

Dimana dalam buku tersebut menurut Direktur.CV.Karya Sendoro pada persidangan telah ditentukan pada pasal 119 HIR/143 Rbg hukum perdata, bahwa Pengadilan memberi petunjuk kalau gugatan yang diajukan penggugat kurang jelas. Sehingga dia berharap kekurangan gugatan CV.Karya Sendoro tidak dijadikan jebakan ketika pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli seperti sebelumnya.

Kerugian Material Dan Immaterial Rp 8 Milliar

Pada pembacaan gugatan CV.Karya Sendoro terhadap Bupati Nias dan Direktur RSU Gunungsitoli, diketahui jika objek gugatan adalah Surat Keputusan Buparti Nias nomor: 640/1512/Adm.pemb tanggal 18 Desember 2012 tentang sanggahan banding.

Selain itu, Surat Keputusan Direktur RSU Gunungsitoli nomor : 027/8276/PPK tanggal 27 Desember 2012 tentang pernyataan pembatalan pengumuman panitia pengadaan RSUD Gunungsitoli nomor : 02/PBJ-Alkes/RSUD-GS/XI/2012 tanggal 16 Nopember 2012.

Dalam gugatannya, CV.Karya Sendoro menyatakan jika Bupati Nias sebagai tergugat I telah melanggar asas asas umum pemerintah yang baik, menerbitkan surat keternagan palsu terkait sanggahan banding PT.Winatindo Bratasena, main hakimsendiri dengan menerbitkan surat vonis hukum terkait tudingan PT.Winatindo Bratasena dan melakukan tindakan abuse of power.

Karena Bupati Nias sebagai tergugat I dan Direktur RSU Gunungsitoli sebagai tergugat II telah membatalkan kemenangan penggugat pada proyek Alkes RS dan menimbulkan akibat hukum bagi diri penggugat. Penggugat dalam gugatannya mengklaim mengalami kerugian material sebesar Rp 3 milliar dan Immaterial sebesar Rp 5 milliar.

Usai pembacaan gugatan CV.Karya Sendoro, kuasa hukum Bupati Nias Agusmar Zalukhu, SH meminta waktu selama dua minggu kepada Majelis Hakim untuk menyiapkan materi jawaban gugatan CV.Karya Sendoro. Sidang kemudian ditutup dan dilanjutkan kembali pada pada 4 April 2016 dengan agenda mendengar jawaban tergugat.(ih/ss-ni)

Lihat Juga

PD Gerakan Pemuda Alwashliyah Labusel Dilantik

Labusel | suarasumut.com  –  Pengurus Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Alwashliyah (GPA) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilantik …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.