Beranda ›› Headline ›› Polres Labuhanbatu Tetapkan Pemalsuan Gelar Sebagai Kesalahan Administrasi

Polres Labuhanbatu Tetapkan Pemalsuan Gelar Sebagai Kesalahan Administrasi

 

Mantan Dosen Tempuh Jalur Polda Sumut

Rantauprapat | suarasumut.com –  Rahmad Sihombing (42) warga jalan Kampung Baru Gang Pribadi no 71 Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu selaku mantan Dosen di Universitas Islam Labuhanbatu (Unisla), akan menempuh jalur perlindungan hukum ke Mapolda Sumut.

Pasalnya, Polres Labuhanbatu menetapkan kasus penggantian gelar S.Sos nya menjadi SPd oleh pihak Unisla, hanya ditetapkan sebagai kasus kesalahan administrasi.

Pengakuan Rahmad Sihombing kepada wartawan, Rabu (30/3) di Rantauprapat menjelaskan, berdasarkan gelar perkara oleh Polres Labuhanbatu, seorang penyidik bernama Aiptu L Pandiangan selaku penyidik dihadapan sejumlah saksi mengatakan itu hanya kesalahan administrasi.

“Intinya saya tidak terima dengan gelar perkara di Polres Labuhanbatu. Diawal pemeriksaan setelah saya laporankan, polisi menetapkan pasal 68 ayat (3) UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas jo pasal 263 subsider 266 dari KUHPidana, terkait kasus yang saya alami,” ujarnya.

Ditegaskannya, dirinya selaku korban pemalsuan gelar akan melayangkan surat ke Mapolda Sumut dan Mabes Polri. “Akan saya kirim secepatnya. Karena ini jelas murni pemalsuan oleh universitas,”tegas Rahmad lagi.

Dikisahkan, tahunya Rahmad Sihombing akan pemalsuan gelar SSos nya menjadi SPd ketika dia akan mengkuti program beasiswa S2 pemerintah sesuai UU no 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menjelaskan Dosen harus minimal Kualifikasi S2.

Ketika dirinya mempersiapkan persyaratan diantaranya Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) yang diambilnya dari website Dikti, dilihatnya NIDN nya bernomor 0111097401 dan gelarnya menjadi SPd.

Perubahan gelar itupun dipertanyakannya kepada Wakil Rektor I Bidang Akademik Unisla yakni Drs Abdul Manan Ritonga. “Saat itu dikatakan itu hanya kesalahan ketik,” ujar Rahmad.

Setelah dirinya lulus program S2 dari USU pada 11 Mai 2012 silam, diapun mendapat gelar MSP. Sebelum lulus, dirinya menandatangani kesepakatan dengan Unisla dan USU agar kembali menjadi dosen di Unisla.

Namun tanpa dasar yang jelas, Rahmad Sihombing tidak lagi menjadi Dosen di Unisla dengan alasan bahwa mata pelajaran Pancasila Kewiraan telah dihapus pihak universitas.

Keanehan lain terlihat saat dirinya melihat datanya dari website Dikti pada 15 Januari 2013. Disana tertulis, status aktifitas dirinya di Unisla telah keluar, NIDN nya berubah menjadi 9901004192 dan parahnya gelarnya masih SPd serta riwayat pendidikannya berasal dari USU bidang ilmu Teknik Mesin dengan gelar ST.

“Semua jadi berubah setelah pihak Unisla mengirimkan data saya ke Dikti. Karena data di website Dikti itu merupakan kompilasi data pelaporan perguruan tinggi masing-masing,” tuturnya.

Melihat pemalsuan gelarnyan Rahmad Sihombing melaporkannya ke Polres Labuhanbatu pada 2 Juli 2014 dengan nomor stpl/827/VII/2014/SU/RES-LBH terkait menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari bersangkutan.

Ditanya apa kegunaan pihak Unisla mengganti gelar SSos nya menjadi SPd, Rahmad menduga hal itu untuk memperpanjang ijin penyelenggaraan program studi Pendidikan Bilogi sesuai dengan Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI nomor:108/DIKTI/Kep/2001 yang menetapkan bahwa Dosen Tetap S1 minimal enam orang disetiap perguruan tinggi.

“Saya menduga keras itulah kepentingan Unisla mengganti gelar saya menjadi SPd, artinya itu pemalsuan gelar saya juga laporan ke Dikti. Inikan bentuk tindakan pidana yang sangat jelas, tetapi mengapa jadi kesalahan administrasi,” tanya Rahmad Sihombing.

Lebih jauh dipaparkan Rahmad Sihombing, saat gelar perkara di Polres Labuhanbatu pada 30 Maret 2016, dirinya serta Rajo Makmur Siregar dan Hilman Habibi sebagai saksi telah hadir sejak pukul 10.00 WIB, sedangkan Abdul Manan Ritonga selaku terlapor tidak menghadirinya.

“Herannya lagi saya, kami sudah hadir sejak pukul 10.00 WIB sesuai undangan, tetapi gelar dilaksanakan pukul 12.00 WIB. Jadi, setelah digelar sebentar, masuknya shalat Dzuhur, ya tidak bisa ngapa-ngapai saya jadinya. Maka saya akan meminta perlindungan hukum ke Polda Sumut dan Mabes Polri dengan membawa semua bukti yang ada,” tegas Rahmad Ritonga lagi.

Sementara, hingga saat ini, Rektor Unisla H Abdul Manan Ritonga dan Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu AKP Hadi S Siagian, belum dapat dikonfirmasi terkait penanganan kasus pemalsuan gelar tersebut.(ab/ss/rp)

Lihat Juga

Bupati Nias Ajak Gelar Turnamen Volly Bina Atlet Nias

Nias | suarasumut.com –  Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli,MM mengajak semua pihak untuk menggelar turnamen …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.