Beranda ›› Headline ›› Polres Labuhanbatu Terus Selidiki Kasus Korupsi Sertifikasi Guru

Polres Labuhanbatu Terus Selidiki Kasus Korupsi Sertifikasi Guru

Rantauprapat, suarasumut.com  –  Polisi Resor (Polres) Labuhanbatu terus menyelidiki kasus korupsi dana tunjangan profesi guru Rp 2,9 M dan potongan pajak Pph 21 PNS Labuhanbatu Rp 2,053 M yang diduga melibatkan Ketua DPRD Labuhanbatu Dahlan Bukhori.

“Tergantung hasil sidik, kalau ada bukti yg mengarah ke pelaku lain pasti kami sidik, semua tergantung bukti dan saksi,” ujar Kapolres Labuhanbatu, Ajun Komosaris Besar Polisi, Teguh Yuswardhie, SIK, MH, Kamis (7/10) sore melalui pesan singkat Wartawan.

Menurut Teguh, hasil pengembangan sangat penting adanya untuk mengungkap apakah ada tersangka baru nantinya. “Tergantung hasil lidik, dalam kasus tersebut. Kalau tidak terbukti berarti kasus kemarin hanya Halomoan saja,” ujarnya.

Sejak awal kasus ini menuai banyak keganjilan dan disinyalir dana tersebut mengalir ke pelbagai pihak. Bahkan, ditengarai juga mengalir ke kalangan anggota dan mantan anggota dewan Labuhanbatu.

Pada bundel LHP BPK bernomor : 186.C/S/XVIII.MDN/05/2011 itu, mendapati indikasi penyalahgunaan dana potongan pajak TA 2008 sebesar Rp2,053 M dan dana tunjangan profesi guru Rp2,9 M.

Dalam LHP dinyatakan berdasarkan catatan tertulis, Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Labuhanbatu Halomoan alias Lomo menyebutkan, uang pajak mengalir sebesar Rp1,660 M.
Perinciannya, Rp455 juta dibayarkan ke oknum Kepala Dinas Pendidikan TA 2007 ditambah Rp704 juta pada TA 2008.

Kalangan Legislatif juga menikmati aliran dana tersebut yakni Rp301 juta sepanjang TA 2007 dan TA 2008. Dana tersebut juga mengalir, sebesar Rp31,495 juta dibayarkan ke S selaku Kasubag Umum Dinas Pendidikan Labuhanbatu.

Sebesar Rp 8 juta dibayarkan untuk oknum wartawan. Uang sejumlah Rp1,6 juta untuk PR Kasi Kebudayaan Dinas Pendidikan Labuhanbatu. Sebesar Rp100 juta dibayarkan ke IS, Kasubbid DPPKAD TA 2008, Rp40 juta ke MS, Kabid PLS dan Rp18,625 juta.

Sedangkan khusus terkait aliran dana Sertifikasi Guru periode Juli – Desember 2010, sebesar Rp2,9 M. Aliran dana yang tak dibayarkan untuk 233 orang guru itu dibayarkan ke dana beasiswa miskin yang pada TA 2009 sebelumnya belum terbayarkan, untuk itu dipergunakan dana sebesar Rp800 juta.

Kemudian, sebesar Rp60 juta diberikan ke DB, salahseorang oknum anggota DPRD Labuhanbatu di Komisi C. Dan, sebesar Rp25 juta ke oknum anggota DPRD berinisial AA melalui M Kasubbag Keuangan Dinas Pendidikan Labuhanbatu. Sebesar Rp30 juta diberikan ke anggota DPRD berinisial MM, Senilai Rp15 juta ke anggota DPRD berinisial UT.

Sedangkan Rp300 juta dipergunakan Lomo untuk membeli rumah pribadi dan Rp15 juta untuk keperluan pribadi.

Tak hanya itu, sebesar Rp90 juta mengalir ke DPRD Labuhanbatu untuk LKPJ Tahun 2009 melalui IS, Kasubbid DPPKAD dan Rp30juta untuk inspektorat Propsu melalui IS, Kasubbid DPPKAD .

Bendahara Pengeluaran Lomo hanya dapat menjelaskan pengeluaran sebesar Rp1,3 M, sedangkan sisanya sebesar Rp1,5 M tak dapat dijelaskan karena H tak ingat lagi.

Mantan Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Halomoan Harahap sendiri sudah divonis dalam kasus itu di Pengadilan Tipikor Medan.

Dia dinyatakan menyalahgunakan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan negara.(ab/ss/rp)

Lihat Juga

PD Gerakan Pemuda Alwashliyah Labusel Dilantik

Labusel | suarasumut.com  –  Pengurus Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Alwashliyah (GPA) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilantik …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.