Beranda ›› Headline ›› Polisi Diminta Tangkap Mafia Tanah Gunakan Surat Palsu

Polisi Diminta Tangkap Mafia Tanah Gunakan Surat Palsu

Rantauprapat, suarasumut.com – Polisi melalui Polres Labuhanbatu diminta untuk melakukan upaya penangkapan
terhadap mafia tanah yang diduga gunakan surat palsu yaitu Tio Hock Seng Alias Aseng warga penduduk jalan Jut Nyak Dien Kelurahan Siringo ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu beserta Otto warga penduduk Perkebunan Harian Maju Desa Pare Pare Hilir Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara yang telah dengan sengaja menggunakan surat palsu tanah.

“Kami sebagai ahli waris sebagai pemilik tanah di Desa Pare Pare Hilir ini atas dasar putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung RI sebagai pemenang dalam gugatan atas tanah yang diperkarakan ini meminta supaya Kapolres Labuhanbatu AKPB Teguh Yuswardhie, agar melakukan upaya hukum untuk menangkap Tio Hock Seng Alis Aseng serta Otto yang telah dengan sengaja menggunakan surat palsu untuk meng kuasai tanah dan lahan tanaman sawit di Desa Pare Pare Hilir,”kata Nadirsyah (53) dan Tengku M Aripsyah (35 ) beserta seluruh keluarga sebagai ahli waris kepada Wartawan, Sabtu (11/07) di jalan Gajah Mada Marbau.

Menurut ahli waris Tengku Nadirsyah ( kuasa para ahli waris Tengku Syahrum ) mengatakan, tanah mereka seluas 488,4860 Ha yang telah diukur melalui Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 17 – 18 Februari 2015 di Desa Pare Pare Hilir Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara. Hasil pengukuran peta peninjauan lapangan BPN dengan memakai alat GPS merk Garmin seri 64.S.

Dihadiri oleh Kepala Desa Pare Pare Hilir, Kepala Desa Pulo Bargot dan Kepala Desa Tubiran serta petugas dari Mapolres Kabupaten Labuhanbatu, petugas Mapolsek Marbau, anggota TNI dari Kodim 0209 Labuhanbatu dan para ahli waris Tengku Syahrum juga dihadiri sejumlah masyarakat setempat, dengan berita acara peta BPN ditanda tangani oleh Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Cinta Pandia SH dan Calon Surveyor Pemetaan BPN Kabupaten Labuhanbatu Chandra Wira Tindaon.

“Itukan sudah dilakukan pengukuran oleh BPN atas dasar putusan surat Komnas Ham, surat dari BPN RI, surat Kapolres Kabupaten Labuhanbatu, Kanwil BPN Prov Sumut dan surat kami sebagai ahli waris,“ujar Tengku Nadirsyah.

Dijelaskan Tengku Nadirsyah lagi, dalam pengukuran di Desa Pare Pare Hilir tersebut juga turut diundang Tio Hock Seng Alias Aseng Cs. Namun, Tio Hock Seng alias Aseng tidak hadir dan tidak diketahui apa alasan yang pasti ketidak hadiran Tio Hock Seng alias Cs tersebut. “ Tio Hock Seng Cs yang meng kuasai tanah dan lahan yang bertanaman pohon kelapa sawit tersebut tidak hadir waktu pengukuran oleh BPN itu,“sebut Tengku Nadirsyah dan Tengku M Aripsyah.

Sementara itu, tempat kejadian perkara ( TKP ) di Desa Pare Pare Hilir Kecamatan Marbau Kabupaten Labura. Diketahui, bahwa tanah dan lahan tanaman kelapa sawit tersebut sudah dikuasai oleh Tio Hock Seng Alias Aseng Cs dengan menggunakan diduga surat palsu atas tanah seluas lebih kurang 488 hektar. “Ini adalah lahan kami dan surat tanahnya ada ini,“sebut Otto orang kepercayaan Tio Hock Seng kepada wartawan seraya menunjuk surat ganti rugi tanah dari Sahat Rusli Alis Ahok penduduk Perkebunan Grojokan Kecamatan NA IX-X Labura.

Ironis, Tio Hock Seng alias Aseng melalui orang kepercayaannya yang meng kuasai tanah serta kebun kelapa sawit yang disebut mereka, kebun Harian Maju Tio Hock Seng itu, masih menggunakan surat palsu atas tanah tersebut. Padahal, surat itu telah dinyatakan adalah surat palsu oleh Kapolres Kabupaten Labuhanbatu AKBP Teguh Yuswardhie SIK MH melalui Kasat Reserse Kriminal Labuhanbatu AKP Hendra Eko Triyulianto SH SIK dengan surat kepada BPN Kabupaten Labuhanbatu Nomor : B/3949/VIII/2014/Reskrim tanggal Agustus 2014 dan surat Kapolres Labuhanbatu nomor : B/6451/X/2012/Reskrim tertanggal 12 Oktober 2012, surat Kapolres Labuhanbatu nomor : B/6984/XI/2012/Reskrim tertanggal 05 Nopember 2012 dan surat Kapolres Labuhanbatu : B/7940/XII/2013/Reskrim tertanggal 09 Desember 2012 perihal penjelasan mengenai surat tanah ganti rugi tertanggal 30 Juli 1960 atas nama Tengku Syahrizal Bin Tengku Amirsyah Alias Atan yang dijual kepada Sahat Rusli Alias Ahok Grojokan Kecamatan NA IX – X Labura.

Dijelaskan, Bahwa keputusan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomnor : 597/ PID.B/2003/PN-RAP dinyatakan bahwa Tengku Shayrizal Bin Tengku Amirsyah Als Atan telah terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan, surat tersebut digunakan satu lembar surat keterangan tertanggal 30 Juli 1960, dengan tuduhan Pasal 263 KUHPidana. Ditambahkan lagi, surat BPN Kabupaten Labuhanbatu nomor 600/1212/VIII/2014 tertanggal 26 Agustus 2014 tentang Warkah SKPT yang dilegalisir dan ditanda tangani oleh Kepala BPN Labuhanbatu Drs Aminuddin Siregar menyatakan bahwa surat tersebut tertangal 30 Juli 1960 SKPTnya tidak ada ditemukan di arsip ataupu dokumen BPN Labuhanbatu.

Namun, surat palsu tersebut masih tetap dipergunakan oleh Tio Hock Seng Alias Aseng bersama Otto di tanah lahan kebun Harian Maju Desa Pare Pare Hilir Kecamatan Marbau Kabupaten Labura pada tanggal 11 Juli 2015 dan diperlihatkan kepada wartawan serta kepada orang ramai untuk guna meng kuasai tanah dan lahan perkebunan Tengku Nadirsyah Bin Tengku Syahrum.(ab/ss/rp)

Lihat Juga

PD Gerakan Pemuda Alwashliyah Labusel Dilantik

Labusel | suarasumut.com  –  Pengurus Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Alwashliyah (GPA) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilantik …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.