Beranda ›› Foto & Video ›› Poldasu, KPPU Usut Dugaan Korupsi Nias Barat

Poldasu, KPPU Usut Dugaan Korupsi Nias Barat

Medan, suarasumut.com  –  Laporan Korwil FKI-1 atas dugaan tindak pidana korupsi Dinas PU dan penyalah gunaan wewenang yang Pokja Diskes Kab. Nias akhirnya ditanggapi serius pihak POLDASU dan KPPU perwakilan sumatera utara, pengurus Korwil FKI-1 Kep.Nias diwakili Yason Hulu dan Folachomi Tel memenuhi undangan POLDASU,  Selasa (30/9/2014) perihal Verifikasi materi aduan dengan nomor polisi : B /14/80/IX/014 dan B/14/78/IX/104. Acara ferifikasi digelar di ruang gelar perkara Dit.Reskrimsus Poldasu dipimpin oleh Kompol Darwin Sinaga bersama puluhan orang penyidik perkara, dimulai pukul 13.00 dan berakhir sekitar pukul 16.15 wib.

Didepan Tim Verifikasi Yason Hulu menguraikan materi dugaan penyelewengan yang terjadi pada dinas PU Kab. Nias Barat adalah ketidak jelasan pengelolaan anggaran tahun 2012 pertama penggunaan biaya konsultasi perencanan dan pengawasan senilai Rp. 7.019.000.000.- dan biaya langsung personil non personil senilai Rp.5.808.041.501 diduga fiktif. Kedua terjadinya kekurangan folume pekerjaan ‘tambal sulam’ pada sejumlah bangunan gedung dan jalan diantaranya pembangunan Kantor Dinas PU senilai Rp. 1.977.600.000.-, kantor DPRD senilai Rp. 3.426.890.- dan kantor BAPPEDA nilai Rp. 3.426.890.-, lanjutan pembangunan jalan ruas simpang tiga orahili senilai Rp. 492.975.000.-, lanjutan peningkatan jalan ruas Hili’uso lahagu Rp.1.489.374.000.-, Lanjutan pembangunan jalan soiiwa ambukha Rp. 390.707.000.-, lanjutan pembangunan jalan ruas dangagari Rp. 590.901.000.- , pembangunan jembatan Famolo ruas jalan Hilifadolo Rp. 488.652.600.-, lanjutan pembangunan jalan ruas Loloana’a Rp.538.273.000.-, Pekerjaan peningkatan jalan Ruas Onolimbu – lolohia senilai Rp. 1.083.443.000.- Pekerjaan peningkatan jalan pasar baru menuju tolu banua senilai Rp.1.477.380.000.-, Pekerjaan Lanjutan peningkatan jalan ruas Fadoro/Mandrehe – Sitolu’ewali senilai Rp. 1.558.170.700.-, ketiga terdapat delapan paket pekerjaan yang telah putus kontrak harusnya pihak PPK bersama Pengguna Anggaran (PA) mewajibkan perusahaan dimaksud menyetorkan jaminan pelaksanaan, jaminan / sisa uang muka dan denda keterlambatan pekerjaan pada kas daerah tetapi hal itu tidak dilakukan seperti dibiarkan begitu saja, tentu atas kenyataan ini dengan nyata tela terjadinya tindakan melawan hukum, adanya penyalahgunaan jabatan / kewenangan, memperkaya diri sendiri, orang lain atau koorporasi, bukan hanya mengakibatkan merugikan keuangan Negara tetapi juga telah merampas hak – hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, tandasYason Hulu.

Selanjutnya Folachomi Tel menjelaskan, pelaksanaan Lelang Proyek yang dikelolah Oleh Dinas Kesehatan Kab. Nias Barat Tahun Anggaran 2014 dilakukan secara suka – suka, harusnya dalam pelaksanaannya diwajibkan berpedoman pada Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan perubahan Nomor 70 tahun 2012, juga pada LKPP tetapi faktanya peraturan dimaksud diabaikan malah seperti ter injak injak betapa tidak dari sekian persoalan yang terjadi setidaknya atas apa yang telah dialami oleh CV. BAJA PANI pada paket Pembangunan Poskesdes di Desa Tumori Faekhu Kec. Mandrehe yang bersumber dari dana DAK ; DAU semula CV. BAJA PANI ditetapkan sebagai pemenang penawaran terendah sebagaimana pengumuman LPSE, tetapi oleh Pokja Konstruksi ULP kembali menyatakan kalah tanpa klarifikasi Evaluasi Kualifikasi terhadap perusahaan dimaksud.

Lanjut Folachomi, ironisnya setelah CV. BAJA PANI dinyatakan kalah malah Pokja kembali mengundangnya untuk mengikuti pembuktian kualifikasi dengan nomor surat : 027/156/Pokja.K-Kes/2014, hal ini telah melanggar Perka LKPP No 6 Tahun 2012 BAB III bagian B.1.h bahwa perusahaan yang diundang pada Pembuktian Kualifikasi harusnya terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi.

Lebih anehnya lagi pada balasan surat sanggahan yang telah diajukan CV. BAJA PANI kepada pihak Pokja Konstruksi Dinas Kesehatatan ULP Kab. Nias Barat perihal keberatan atas penetapannya sebagai perusahaan yang kalah, oleh pihak pokja melalui suratnya Nomor : 027/228/Pokja. K-Kes/2014 tanggal 10 September 2014, menyatakan bahwa CV. BAJA PANI telah melakukan PENIPUAN atas akta perusahaan dan ancaman tanpa menujukan bukti yang akurat serta tindakan ferivikasi faktual sebelumnya terhadap perusahaan dimaksud, bahkan mengajukan kepada LKPP untuk dimasukan dalam daftar hitam. Dari kenyataan telah terjadinya tindakan penyalahgunaan wewenang, fitnah, kebohongan pablic, pemberian keterangan palsu, ungkap Folachomi didepan penyidik Poldasu.

Tim Verifikasi Poldasu juga mengajukan sejumlah pertanyaan sehingga terjadinya perdebatan yang cukup alot akhirnya Kompol Darwin Sinaga selaku ketua tim menarik kesimpulan, khususnya dugaan penyimpangan pada pengelolaan dana dinas PU TA. 2012 tindakan selanjutnya menunggu perintah atasan setelah kami laporkan hasil Verifikasi yang telah dilakukan hari ini, khusunya dugaan penyelewengan Pokja Diskes Kab. Nias Barat kami akan segera menindaklanjutinya setelah rekomondasi KPPU sudah turun yang akan kami koordinasikan selanjutnya, sambil mengarahkan pihak FKI-1 agar mendatangi pihak KPPU untuk menjelaskan lebih awal.

Selanjutnya perwakilan Korwil FKI-1 Kep.Nias melakukan audiensi di kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) perwakilan propsu, dan diterima oleh Ibu Sinta (perwakilan KPPU) mengatakan apa yang menjadi aspirasi Korwil FKI-1 Kep.Nias kami dari pihak KPPU segera menindaklanjutinya selambat lambatnya 30 hari atau 60 hari terhitung sejak laporan ini kami terima. [yh/ss/md]

Lihat Juga

PD Gerakan Pemuda Alwashliyah Labusel Dilantik

Labusel | suarasumut.com  –  Pengurus Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Alwashliyah (GPA) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilantik …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.