Beranda ›› Headline ›› Poktan Posko II Opsus Riau Makmur Diduga Fiktif

Poktan Posko II Opsus Riau Makmur Diduga Fiktif

Rokanhilir, suarasumut.com – Kelompok Tani (Poktan) Posko II Opsus Riau Makmur didirikan pada tahun 1990 dengan persetujuan Gubernur KDH Tingkat I Riau, Nomor 525/PPD/983 tgl 12 April1990. SK Bupati KDH Tingkat II Bengkalis sebelum pemekaran menjadi Kabupaten Rokan Hilir Nomor 521/EK/90/5026,tgl 11 Juni 1990 dengan luas lahan 500 Hektare.

Pengurus baru sudah terbentuk periode tahun 2014-2019, tgl 26 Pebruari 2015 tetapi hingga saat ini poktan tersebut belum memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang sah sesuai perubahan pengurus, diduga fiktif. Sehingga tugas pokok pengurus sama sekali tidak jelas, demikian juga syarat menjadi anggota maupun hak dan kewajipannya di poktan itu tidak jelas alias kabur.

Menurut informasi yang diperoleh suarasumut.com,bahwa lahan kelompok tani tersebut hanya milik pengurus dengan pembina pada hal anggota yang sudah berjuang dan tercatat namanya dibuku pengurus sewaktu -waktu dapat dipecat karena tidak adanya AD/ART yang mengatur dan mengikat dalam keanggotaannya.Bahkan sesuai rilis pengurus poktan yang jabatannya ketua III di Poktan yang diterima suarasumut.com, yang berjudul “Hasil Rapat Dengan Pengacara M.Pandiangan,SH tgl 13 Maret 2015 di rumah sekretaris J.Situmorang”.

Maka untuk pengganti AD/ART poktan tersebut terbitkan peraturan pribadi yang disebut pengacara dalam rapat tersebut pada hal jabatannya di kelompok tani adalah pembina(Penasehat). Maka pengacara bersama beberapa orang pengurus menerbitkan hasil rapat fiktif sebagai berikut,
1.Penjelasan akta pengurus baru, bahwa pengurus maupun anggota harus bisa menjelaskan kepada siapapun bahwa akta pengurus baru kelompok tani tersebut adalah sah,karena sudah diakta notariskan (Berbadan hukum),
2.Peta lokasi lahan I – II adalah kewajipan dan tugas H.Tampubolon (Ketua III)dan Kusmin Nainggolan (Ketua I) menjelaskan kepada anggota kelompok 66.
3.Diareal 500 Ha sesuai SK Gubernur/SK Bupati harus mendaftar kepada poktan dengan memberikan iuran Rp 10/kg.
4.Pengacara M.Pandiangan,SH mempunyai dua posisi/kedudukan yaitu sebagai pembina kelompok tani penasehat hukum/pengacara.
5.Kantor sementara adalah di rumah J.Situmorang Cikampak Labusel.

Yang menjadi pertanyaan bagi para anggota poktan tersebut adalah siapakah yang berwenang dalam mengurusi anggota “Pembina atau Ketua I “, karena setahu anggota bahwa M.Pandiangan,SH adalah pengacara di kelompok Matio Situmorang,dkk seluas18 hetare yang juga arealnya berada di lokasi 500 ha, yang saat ini perkaranya telah banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru.

Selanjutnya Matio Situmorang, Selasa (2/6) menyebutkan bahwa Pembina poktan telah menerima uang sebesar Rp 50 Juta untuk dana memperbaharui surat poktan posko II opsus riau makmur dari gubernur dan bupati.
Namun hingga saat ini surat dimaksud belum juga selesai urusannya.Bahkan Marulam Pandiangan,SH selaku pembina dan kapasitasnya bukan sebagai pengacara di Poktan meminta dana lagi kepada Ketua I Kusmin Nainggolan sebesarRp 150 Juta,dengan dalih untuk dana mengurus surat pembaharuan kelompok tani dari instansi terkait.

Diduga antara pembina dengan ketua I ada persekongkolan untuk membodohi anggota.(jr/ss/ri)

Lihat Juga

PD Gerakan Pemuda Alwashliyah Labusel Dilantik

Labusel | suarasumut.com  –  Pengurus Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Alwashliyah (GPA) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilantik …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.