Beranda ›› Bisnis & Ekonomi ›› PKH Palas Diduga Tidak Mengacu Juknis?

PKH Palas Diduga Tidak Mengacu Juknis?

Palas | suarasumut.com  –  Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Padang Lawas (Palas) diduga tidak mengacu kepada Petunjuk Teknis (Juknis) Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Tahun 2018.

Dalam Juknis tersebut, ada Alur Kerja Penyaluran Bantuan Sosial PKH. Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial PKH. Pertama, Pembukaan Rekening Penerima Bantuan Sosial. Kedua, Sosialisasi dan Edukasi Penyaluran PKH. Ketiga, Distribusi KKS kepada KPM. Keempat, Penyaluran Bantuan PKH. Kelima, Penarikan/Pencairan Dana Bantuan Sosial. Keenam, Rekonsiliasi hasil penyaluran Bantuan Sosial PKH. Ketujuh, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Bansos.

Misalnya, Penarikan atau pencairan dana BSNT di Kecamatan Barumun yang dilaksanakan di Gedung Asrama Haji pada waktu yang lalu. Peserta KPM datang yang jumlahnya mencapai ribuan orang dilayani Agen Bank Mandiri didampingi Pendamping Sosial PKH dan mendapat pengawalan dari Polisi.

Dalam penarikan ataupun pencairan dana BSNT tersebut, Agen Bank Mandiri langsung memberikan Uang dan Struk atau Bukti Transaksi. Anehnya, peserta KPM tidak ada membawa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kemudian Agen Bank Mandiri juga tidak ada membawa atau alat EDC Bank Mandiri sewaktu di Gedung Asrama Haji.

Hasil penelusuran dilapangan, salah satu KPM di Desa di Kecamatan Barumun mengatakan bahwa dirinya dimintai Kartu KKS (ATM dan PIN) oleh oknum Pendamping Sosial PKH berinisial N Hasibuan. Kemudian pada saat ditanyakan apakah ada menerima Buku Tabungan, dia mengatakan tidak ada menerima sampai saat ini.

Kalau dilihat dari Juknis, Penarikan atau Pencairan dana BSNT adalah, a. KPM melakukan transaksi penarikan dana PKH (transfer dan tarik tunai) yang dapat dilakukan di e- warong/Agen Bank/ATM. b. Dana PKH yang terdapat di
rekening tabungan KPM dapat ditarik sesuai dengan kebutuhan. c. Untuk selanjutnya, setiap KPM melakukan
pengecekan saldo di setiap tahap penyaluran. d. KPM lansia dan disabilitas melakukan transaksi penarikan dana PKH oleh pendamping sosial dilakukan di e-warong dan/atau agen bank. e. Transaksi penarikan bantuan oleh pendamping sebagaimana pada poin d wajib didampingi keluarga/wali dari penerima dan langsung diserahkan kepada keluarga/wali sesuai dengan jumlah yang telah ditarik.

Kalau dilihat dari pencairan yang dilaksanakan di Gedung Asrama Haji, sama dengan poin d. KPM lansia dan disabilitas melakukan transaksi penarikan dana PKH oleh pendamping sosial dilakukan di e-warong dan/atau agen bank. (sl/ss-pl)

Lihat Juga

Danramil 09/Sirombu Turut Sukseskan Program KB Manunggal

Nias Barat | suarasumut.com  –  Beberapa tahun belakangan pemerintah melibatkan TNI dalam mensukseskan program KB …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.