Beranda ›› Kabar Sumut ›› Gunungsitoli ›› Persyaratan Menjadi Cakades Telah Ditetapkan Dalam Perda
Ket foto : Ketua DPRD Kota Gunungsitoli
Ket foto : Ketua DPRD Kota Gunungsitoli

Persyaratan Menjadi Cakades Telah Ditetapkan Dalam Perda

Gunungsitoli | suarasumut.com  –  Syarat untuk maju atau mendaftar sebagai bakal calon kepala desa telah diatur dalam peraturan daerah dan peraturan Wali Kota Gunungsitoli.

Tidak ada alasan Guru Kontrak Daerah (GKD) wajib mundur jika mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa di Kota Gunungsitoli.

Hal tersebut ditegaskan Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Herman Jaya Harefa kepada media melalui pesan singkat yang dikirim, Rabu (31/10).

Mengenai kewenangan Wali Kota sebagai pembina Aparatur Sipil Negara dalam kebijakan terkait calon kepala desa dari GKD dapat dipahami, tetapi menurut dia penerapannya tidak sesuai.

Diman menerbitkan aturan GKD wajib mundur jika mendaftar sebagai balon kades, Pemerintah Kota Gunungsitoli tidak mematuhi regulasi, baik itu Perda maupun Perwal.

“Pedoman dan syarat menjadi kepala desa telah tercantum dalam perda dan perwal, sehingga surat persyaratan mundur dari GKD tidak bisa menjadi sebuah syarat bagi GKD untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala desa,”ungkapnya.

Jika seorang calon sudah mememuhi syarat sesuai Perda dan Perwal, maka yang bersangkutan harus ditetapkan sebagai calon kepala desa.

Soal kewajiban ada surat pengunduran diri jika GKD menjadi calon kades dilakukan terpisah, dan disampaikan kepada Pemko Gunungsitoli tanpa mengganggu proses penetapan pencalonan.

“Kalau mekanisme dicampur aduk, bisa mengakibatkan proses penetapan calon kepala desa tidak berjalan akibat intervensi surat yang salah kaprah dalam mengeluarkannya,”ucapnya.

Dia mempersilahkan Wali Kota Gunungsitoli memecat GKD yang telah ditetapkan menjadi calon tetap dan sudah ada nomor urut melalui Dinas yang bersangkutan apabila yang belum mundur dari GKD.

Intinya, Pemkot Gunungsitoli telah membuat sebuah kebijakan yang tidak ada hubungannya dengan syarat calon menjadi kades sesuai Perdagangan dan Perwal.

Sehingga akibat penerbitan surat edaran GKD wajib mengundurkan diri jika mendaftar sebagai balon kades telah menghalangi proses penetapan calon dan perolehan no urut para calon kades.

“Masyarakat memahami kewenangan Wali Kota Gunungsitoli dalam membina ASN yakni PNS dan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), tetapi harus melalui mekanisme dan aturan, tanpa mencampur adukan aturan yang satu dengan aturan yang lain,”tuturnya.

Tidak lupa dia juga mengingatkan Wali Kota Gunungsitoli untuk lebih jeli dan cermat melakukan pengawasan, sehingga tidak ada kepala desa yang merangkap sebagai GKD di Kota Gunungsitoli.

“Setahu saya di Kota Gunungsitoli ada dua kepala desa yang merangkap sebagai GKD di Kecamatan Gunungsitoli, sehingga penerapan kebijakan oleh Wali Kota Gunungsitoli tidak seperti membelah bambu, dimana yang satu diangkat sedangkan yang lain diinjak agar masyarakat tidak bertanya tanya,”ungkapnya.

Tidak lupa dia meminta Wali Kota agar memberikan petunjuk kepada kecamatan untuk meneruskan proses penetapan calon kepala desa sesuai Perda dan Perwal.

Sedangkan kewajiban calon kades dari GKD untuk mundur jangan dijadikan syarat untuk menetapkan mereka menjadi calon kepala desa, karena itu menjadi urusan GKD dengan Dinas Pendidikan dan bukan urusan GKD dengan panitia pemilihan kepala desa apalagi menjadi urusan GKD dengan camat.(al/ss-gs)

Lihat Juga

STMIK Kaputama Adakan Workshop Kurikulum KKNI Untuk Meningkatkan Kualitas Lulusan

Binjai | suarasumut.com  –  STMIK Kaputama menggelar workshop Penyusunan Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.