Beranda ›› Headline ›› Perkara Plt Sekdakab Labuhanbatu Dituding Disusupi Penyidik Ilegal

Perkara Plt Sekdakab Labuhanbatu Dituding Disusupi Penyidik Ilegal

Rantauprapat, suarasumut.com – Melalui surat gugatanya, Lamhot J Sitorus menuding penyidikan perkara keterbukaan informasi public atas nama tersangka Ali Usman Harahap, Plt Sekdakab Labuhanbatu disusupi penyidik illegal dan liar. Pasalnya, surat perintah penghentian penyidikan (SP3) Nomor S.Sidik/86.b/XII/2014/Reskrim tanggal 8 Desember 2014 itu tidak ditujukan kepada penyidik I, Iptu J Simanjuntak melainkan Iptu Eri Prasetyo.

Informasi yang dihimpun suarasumut.com hingga Sabtu (11/4), surat perintah penyidikan (Sprindik) Nomor SP-Sidik/86/I/2014/LB, tanggal 13 Januari 2014 merupakan salasatu dasar diterbitkannya Nomor SP3 Nomor S.Sidik/86.b/XII/2014/Reskrim tanggal 8 Desember 2014. Saat diterbitkannya Sprindik tersebut, Iptu JF Simanjuntak bertindak sebagai penyidik I selaku Kanit Ekonomi sejak Januari hingga September 2014.

Namun karena terjadi pemutasian pada bulan September 2014, Kanit Ekonomi dijabat oleh Iptu Eri Prasetyo, sehingga Iptu J Simanjuntak tidak memiliki peran lagi atas penyidikan perkara di unit tersebut. Tak pelak, Iptu Eri Prasetyo yang menggantikan Iptu JF Simanjuntak selaku penyidik I dan penerima SP3 Nomor S.Sidik/86.b/XII/2014/Reskrim tanggal 8 Desember 2014 dianggap illegal dan liar.

Atas tudingan Lamhot J Sitorus yang diuraikan dalam surat gugatan Praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Rantauprapat dengan nomor register 04/Pra.Pid/2015 tanggal 24 Februari 2015 itu, Kapoldasu, Kapolres Labuhanbatu, dan Kasat Reskrim menerbitkan nomor Sprindik No. SP-Sidik/86.a/IX/2014/Reskrim tanggal 25 September 2014.

“Terkait dengan legalitas penyidik Iptu Eri Prasetyo dalam penghentian penyidikan, adalah dalil yang mengada-ada, sebab pemohon (Lamhot J Sitorus,red) tidak menyebutkan landasan yuridisnya. Sebab dengan tidak dicantumkannya surat perintah penyidikan lanjutan No. SP-Sidik/86.a/IX/2014/Reskrim tanggal 25 September 2014 sebagai dasar pada surat ketetapan nomor : S.Tap/86.a/XII/2014/Reskrim tanggal 8 Desember 2014, adalah telah sesuai dengan Juknis administrasi penyidikan dilingkungan Polri,” kata termohon II, III, dan IV melalui kuasanya di PN Rantauprapat.

Atas jawaban tersebut, terbitnya Sprindik No. SP-Sidik/86.a/IX/2014/Reskrim tanggal 25 September 2014 terindikasi diterbitkan setelah adanya tudingan Lamhot J Sitorus di PN Rantauprapat. Sebab, dasar penerbitan SP3 akan menjadi tidak lengkap dan Sprindik No. SP-Sidik/86.a/IX/2014/Reskrim akan tetap berlaku sepanjang tidak dijadikan sebagai dasar penerbitan SP3.

Sekedar untuk diketahui, Kapolri selaku termohon I hingga sidang Praperadilan ke-4 di PN Rantauprapat tdak hadir. Sehingga, gugatan Praperadilan Lamhot J Sitorus dilanjutkan hakim Arman Siregar sekalipun termohon yang hadir hanya Kapoldasu, Kapolres Labuhanbatu, dan Kasat Reskrim melalui kuasanya. (ls/ss/lb)

Lihat Juga

Danramil 09/Sirombu Turut Sukseskan Program KB Manunggal

Nias Barat | suarasumut.com  –  Beberapa tahun belakangan pemerintah melibatkan TNI dalam mensukseskan program KB …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.