Beranda ›› Headline ›› Penyidikan Perkara Tanpa Batas Di Wilayah Polres Dan Kejaksaan

Penyidikan Perkara Tanpa Batas Di Wilayah Polres Dan Kejaksaan

Rantauprapat, suarasusmut.com – Penegakan supremasi hukum di wilayah hukum Polres Labuhanbatu dan Kejaksaan Negeri Rantauprapat tanpa batas waktu. Pasalnya, baik Polres maupun Kejaksaan cenderung membatasi dan menutupi informasi adminsitrasi peyidikan dan pengawasan penyidikan yang sedang dilakukan.

Informasi yag dihimpun suarasumut.com hingga, Rabu (10/12), penyidikan di Polres Labuhanbatu sering ditemukan tanpa dibarengi pengiriman surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Negeri Rantauprapat. Sehingga penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tanpa batas waktu karena tidak dalam pengawasan penuntut umum.

Penyidikan perkara pidana tanpa batas ini semakin diperparah oleh sikap pihak Kejaksaan Negeri Rantauprapat yang tidak memberikan berpedoman dengan Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor PER-036/A/JA/09/2011 tentang standar operasional (SOP) penanganan perkara tindak pidana umum. Dalam aturan itu ditentukan jangka waktu SPDP dan penelitian berkas.

Sesuai Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Perja Nomor PER-036/A/JA/09/2011secara tegas diatur, jika dalam kurun waktu 30 hari sejak diterimanya SPDP, penyidik belum menyampaikan hasil penyidikan, penuntut umum meminta hasil penyidikan kepada penyidik. Seanjutnya, setelah 30 penyidik tidak menyerahkan berkas perkara tahap I, SPDP dikembalikan kepada penyidik.

Kasipidum Kejaksaan Negeri Rantauprapat, Alan Baskara saat disambangi dikantornya menyebutkan, dalam hal berkas perkara dikembalikan (P-19), penyidikan perkara dilakukan oleh penyidik tanpa dibatasi waktu pengembalian berkas. Sementara Pasal 12 ayat (1) hingga ayat (6) Perja Nomor PER-036/A/JA/09/2011 secara tegas dan jelas mengatur batas waktu pengembalian berkas paling lama 14 hari sejak penerimaan berkas oleh penyidik. “Tidak ada batasan,” kata Alan Baskara saat ditanya batas waktu melengkapi berkas yang dikembalikan (P-19) dan jika penyidik tidak mengembalikan maka penyidikan tersebut menjadi tidak sah.

Hal seirama dikatakan penyidik AKP Hendra Eko T yang menjabat sebagai Kasat Reksrim Polres Labuhanbatu, berkas perkara yang dikembalikan sejak 14 Oktober 2014 masih dalam melengkapi. Tentunya, irama jawaban Kasat Reskrim, AKP Hendra Eko T dan Kasipidum, Alan Baskara mengindikasikan, banyaknya perkara pidana dilakukan tidak sesuai dengan peraturan. “Ia (P-19 sejak Oktober). Masih kita lengkapi,” kata Hendra Eko T enteng beberapa waktu lalu saat dikonfirmasi via Posel pribadinya.

Sebelumnya disebutkan, staf Kasipidum, Zunaidi penerimaan SPDP atas perkara pemalsuan STNK oleh Zulfikar Ritonga dan Budi Askana Nasution tertanggal 26 September 2014. Ironisnya, atas perkara tersebut, penyidik Polres Labuhanbatu terlebih dahulu mengirimkan berkas perkaranya tertanggal 24 September 2014. “Berkas diterima tangga 24 September dan dikembalikan tanggal 14 Oktober. SPDP diterima tanggal 26 September,” kata Zunaidi singkat.

Sekedar untuk diketahui, sejumlah peyidikan oleh penyidik Polres Labuhanbatu cenderung tanpa dibarengi pengiriman SPDP kepada pihak Kejaksaan Negeri Rantauprapat. Perkara tersebut diantara penyidikan perkara tindak pidana keterbukaan informasi public, Plt Sekdakab Labuhanbatu, Ali Usman Harahap yang diatur Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. (ls/ss/lb)

Lihat Juga

Banggar DPRD Dan TPAD Pemkab Labusel Bahas APBD 2020

LABUSEL | suarasumut.com  –  Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) bersama Tim Anggaran …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.