Beranda ›› Headline ›› Penyidikan Berlarut, LSM ICW Labuhanbatu: Penyidik Terindikasi Diintervensi

Penyidikan Berlarut, LSM ICW Labuhanbatu: Penyidik Terindikasi Diintervensi

Rantauprapat, suarasumut.com  –  Sejak 24 Juni lalu, perkara penghalangan dan penganiayaan wartawan yang dilakukan oleh Adam Siregar supir pribadi Ketua Pengadilan Negeri (PN) Rantauprapat, Tumpal Sagala SH masing terkatung-katung dalam penyidikan di Resort Labuhanbatu. Tak pelak, elemen masyarakat menduga hal tersebut dikarenakan adanya interpensi terhadap penyidik Resor Labuhanbatu.

Hal tersebut dikatakan Ketua LSM Information Coruption Watch (ICW) Labuhanbatu, Jansen Nainggolan menyebut penyidik Polres setempat terindikasi diintervensi oleh Ketua PN Rantauprapat. Menurut Jansen Nainggolan, penyidik Polres Labuhanbatu dalam surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) telah menciptakan kesulitan (hambatan) penyidikan.

“Saya melihat dalam SP2HP tertanggal 10 Agustus 2015, penyidik Polres Labuhanbatu menciptakan kesulitannya sendiri dengan memunculkan surat edaran (SE) Mahkamah Agung (MA) Nomor 4 Tahun 2002 tentang pejabat pengadilan yang melaksanakan tugasnya (yustisial,red) tidak dapat diperiksa, baik sebagai saksi atau tersangka. Sementara, maksud dari surat edaran tersebut diperuntukan untuk mengayomi penjabat pengadilan dari masyarakat pencari keadilan yang tidak dapat menerima kenyataan atas tugas yang dilakukan oleh pejabat pengadilan dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan (eksekusi,red),” kata Jansen Nainggolan, Senin (19/10)

Lanjut Jansen Nainggolan, dirinya dapat memaklumi dan menerima hambatan tersebut jikalau SE MA Nomor 4 Tahun 2002 tersebut dijadikan alasan Ketua PN Rantauprapat sebagai jawaban atas pemanggilan sebagai saksi. Namun, lanjutnya lagi, sesuai SP2HP tanggal 10 Agustus tersebut, dicantumkannya SE MA Nomor 4 Tahun 2004 sebagai hambatan tanpa didasari alasan yang jelas. “Apa dasar dicantumkannya surat edaran Mahkamah Agung itu sebagai hambatan penyidikan? Adakah Ketua PN Rantauprapat menolak diperiksa sebagai saksi dengan alasan surat edaran dimaksud? Kalau tidak ada, layaklah masyarakat berprasangka penyidik diintervensi,” sebut Jansen Nainggolan.

Selain itu, Jansen Nainggolan menyebut penyidik Polres Labuhanbatu seakan mempertontonkan kebodohan dalam melakukan proses penyidikan perkara nomor LP/1059/VI/2015/SU/RES-LBH tanggal 24 Juni 2015. Dimana SP2HP perkara tertanggal 10 Agustus 2015 masih tahapan penyelidikan, sementara surat perintah penyidikan nomor SP.Sidik/743/VI/2015/Reskrim telah diterbitkan pada tanggal 24 Juni 2015.

“Sesuai keterangan korban, Lamhot J Sitorus, hingga saat ini penyidik masih memberikan 2 SP2HP yang pada intinya menjelaskan perkara tersebut masih tahap penyelidikan, bukan penyidikan. Anehya, surat perintah penyidikan sudah terbit pada tanggal 24 Juni 2015,” sebut Jansen Nainggolan sembari menyebutkan, penyidik Polres Labuhanbatu mempertontonkan kebodohannya kepada public.

Untuk itu, Ketua LSM ICW Labuhanbatu itu berharap Kapolres, AKBP Teguh Yuswiardhie melaksanakan tugasnya secara professional agar tidak merusak citra Polri di Resor Labuhanbatu. Pasalnya, penyidikan yang berlarut-larut tanpa dasar yang jelas dapat menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan supremasi hukum.

“Saya berharap Kapolres Labuhanbatu selaku atasan penyidik untuk professional dalam melaksanakan tugas penyidikan dalam naungannya. Berlarut-larutnya perkara ini dapat membuat masyarakat tidak percaya terhadap supremasi hukum yang diamanatkan kepada Polri,” harap Jansen Nainggolan.

Seluler pribadi Kasat Reskrim Resor Labuhanbatu, AKP Hady S Sagian saat dikonfirmasi langsung terijek setelah nada dering panggilan masuk bordering 1 kali. Sementara dikonfirmasi via short massage service (SMS), anggota Polri yang berpangkat balok 3 kuning itu tak kunjung memberikan balasan.

Sekedar untuk diketahui, sekalipun surat perintah penyidikan telah diterbitkan sejak 24 Juni 2015 lalu, namun hingga saat ini surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) perkara tak kunjung dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Rantauprapat. Selain itu, penyidik dikepemimpinan AKBP Teguh Yuswiardhie juga tak kunjung melakukan pemanggilan terhadap Adam Siregar dan Tumpal Sagala.

Namun anehnya, penyidik malah mengaku telah melayangkan surat pemanggilan terhadap Dewan Pers sebagai saksi ahli atas perkara tindak pidana penghalangan tugas Jurnalis. Sementara, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dari 6 fungsi Dewan Pers, tidak satupun berkaitan dengan penyelesaian perakara pidana atas tindak pidana yang dialami oleh Jurnalis dalam melaksanakan kegiatan Pers. “Surat panggilan terhadap Dewan Pers sudah kita kirimkan 2 minggu lalu,” kata Penyidik Pembantu, Aiptu TP Situmorang 2 pekan lalu.

Bahkan saat itu TP Situmorang menunjukan sikap berang untuk membantah ucapan penyidikan perkara tersebut diitervensi oleh Ketua PN Rantauprapat. Namun saat ditanya dasar dicantumkannya SE MA Nomor 4 Tahun 2002 sebagai alasan penghambat proses penyidikan, TP Situmorang mengakui mereka sendiri yang mencari aturannya. “Tidak ada penyidikan diintervensi bosss… Semua aturan kita pedomani,” sebut TP Situmorang saat itu. (ls/ss/lb)

Gambar sisip 1

Lihat Juga

Bupati Nias Ajak Gelar Turnamen Volly Bina Atlet Nias

Nias | suarasumut.com –  Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli,MM mengajak semua pihak untuk menggelar turnamen …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.