Beranda ›› Headline ›› Penghentian Penyidikan Perkara Tersangka Ali Usman Harahap Terindikasi Menyimpang

Penghentian Penyidikan Perkara Tersangka Ali Usman Harahap Terindikasi Menyimpang

Rantauprapat, suarasumut.com  –  Penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) Nomor S.Sidik/86.b/XII/2014/Reskrim tanggal 18 Desember 2014 atas perkara tersangka Ali Usman Harahap yang menjabat sebagai Sekdakab Labuhanbatu terindikasi menyimpang. Pasalnya, penerbitan SP3 tersebut ditujukan kepada Kanit Ekonomi Polres Labuhanbatu, Eri Prasetyo sementara sebelumnya dijabat Iptu JF Simanjuntak

Informasi yang dihimpun suarasumut.com, Kamis (24/12), dalam SP3 Nomor S.Sidik/86.b/XII/2014/Reskrim tanggal 18 Desember 2014 ditujukan kepada penyidik Eri Prasetyo selaku Kanit II Ekonomi menggantikan Iptu JF Simanjuntak. Sedangkan sesuai SP2HP ke-5 Nomor B/77.c/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 menunjukan Iptu JF Simanjuntak sebagai penerima surat perintah penyidikan Nomor Sp.Sidik/86/I/2014/Reskrim tanggal 13 Januari 2014.

Tentunya kebearadaan penyidik Eri Prasetyo selaku Kanit II Ekonomi terindikasi sebagai penyidik yang berwenang menerima surat SP3 perkara Sekdakab Labuhanbatu, Ali Usman Harahap. Hal mana, penerbitan SP3 tersebut didasari oleh surat perintah penyidikan Nomor Sp.Sidik/86/I/2014/Reskrim tanggal 13 Januari 2014, sedangkan jabatan Kanit II Ekonomi saat itu masih dijabat oleh Iptu JF Simanjuntak.

Kapolres Labuhanbatu, AKBP Teguh Yuswardie dikonfirmasi via short massage service (SMS) mengaku telah menghentikan penyelidikan perkara Sekdakab Labuhanbatu, Ali Usman Harahap setelah giat penyelidikan (lidik) dan gelar perkara dilakukan penyidikan. Menurut AKBP Teguh Yuswardie, Atas giat lidik dan gelar perkara tersebut, penyelidikan dihentikan karena tidak menemukan adanya unsure perbuatan pidana seperti yang dilaporkan pelapor. “Kasus Sekda sudah dihentikan penyelidikannya karena setelah dilakukan giat lidik dan gelar perkara yang dilakukan penyidik tidak menemukan adanya unsure perbuatan pidana seperti yang dilaporkan sehingga perkara dihentikan penyelidikannya,” kata AKBP Teguh Yuswardie beberapa waktu lalu melalui SMS.

Tentunya penjelasan Kapolres Labuhanbatu, AKBP Teguh Yuswardie terkait penghentian penyelidikan dikarenakan tidak menemukan unsure perbuatan pidana sangatlah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dimana, penyelidikan dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur KUHAP.

Sementara, sesuai surat perintah penyidikan Nomor Sp.Sidik/86/I/2014/Reskrim tanggal 13 Januari 2014 jelas dan terang bahwa perkara Sekdakab Labuhanbatu Ali Usman Harahap telah ditingkatkan ketahap penyidikan.

Dalam hal ini, seyogyanya dikala suatu perkara telah ditingkatkan ke tahap penyidikan, penyidik melanjutkan kinerja penyelidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi.

Sekedar untuk diketahui, hingga 3 Desember 2014 surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) perkara tindak pidana yang menjerat Sekdakab Labuhanbatu, Ali Usman belum dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Rantauprapat. “Belum dikirimlah. Kan sudah ada perdamiannya,” kata Hendra Eko T saat itu dikonfirmasi melalui selulernya. (ls/ss/lb)

Lihat Juga

Tingkatkan Produksi Minyak, Pertamina Disarankan Fokus Kegiatan WOWS

JAKARTA | suarasumut.com  –  Menanggapi pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.