Beranda ›› Foto & Video ›› Pengembangan Kesehatan Salah Satu Kebijakan Pembangunan Kota Gunungsitoli

Pengembangan Kesehatan Salah Satu Kebijakan Pembangunan Kota Gunungsitoli

Gunungsitoli | suarasumut.com  —   Pengembangan kapasitas layanan kesehatan yang terintegrasi menjadi salah satu arah kebijakan pembangunan Kota Gunungsitoli tahun 2019.

Secara umum, arah kebijakan pembangunan daerah Kota Gunungsitoli tahun 2019 difokuskan kepada peningkatan kapasitas pemanfaatan sumber daya pembangunan secara efisien dan efektif.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Gunungsitoli Ir.Lakhomizaro Zebua pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Gunungsitoli tahun 2018 di kantor Wali Kota Gunungsitoli, Jalan Pancasila, Desa Mudik, Kota Gunungsitoli, Rabu (4/4).

Selain pengembangan kapasitas layanan kesehatan, kebijakan pembangunan Kota Gunungsitoli juga fokus kepada peningkatan nilai tambah produk produk pertanian, perkebunan, peternakan, kelauatan dan perikanan berbasis jasa, perdagangan dan industri.

Pengembangan sistim pendidikan berkualitas, yang terintegrasi dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan kapasitas insfrastruktur dan prasarana wilayah serta pengembangan kapasitas tata kelola pemerintahan.

Pada pelaksanaan Musrenbang, Wali Kota juga mengingatkan jika Musrenbang Kota Gunungsitoli tahun 2018 pada hakekatnya merupakan upaya lebih lanjut penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap RKPD Kota Gunungsitoli tahun 2019.

“Kebijakan pemerintah tingkat atas serta pokok pokok pikiran DPRD, keseluruhannya digunakan sebagai bahan pemuktahiran RKPD Kota Gunungsitoli tahun 2019,” tegas Wali kota.

Maka menurut dia, musrenbang tahun ini merupakan forum strategis antar pelaku pembangunan, sehingga diharapkan bisa menjaga konsistensi usulan prioritas pembangunan sebagaimana telah disepakati bersama dalam berbagai forum penjaringan aspirasi masyarakat.

Dia juga mengakui jika secara umum kendala yang ditemui dalam penetapan prioritas program pembangunan adalah tingkat kesenjangan antara anggaran yang tersedia dengan kebutuhan yang sangat dinamis.

Untuk menyingkapi kondisi tersebut, diperlukan penajaman skala prioritas dan perencanaan yang terukur, karena mengingat tuntutan terhadap keadilan dan pemerataan pembangunan merupakan aspek yang wajib diimplementasikan secara arif , proposional dan mengutamakan kepentingan umum.(al/ss-gs)

Lihat Juga

Bupati Karo Hadiri Panel Diskusi Pengabdian 60 Tahun Profesor Meneth Ginting Di USU

Karo | suarasumut.com  –  Di usia ke 79 tahun Prof. Meneth Ginting menyelenggarakan Panel diskusi …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.