Beranda ›› Foto & Video ›› Pengelolaan Badan Publik Harus Dipertanggungjawabkan Kepada Masyarakat

Pengelolaan Badan Publik Harus Dipertanggungjawabkan Kepada Masyarakat

Nias, suarasumut.com — Semua pengelolaan badan badan publik, harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, sebagaimana kita ketahui dengan adanya Undang Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Maka, lembaga Legislatif, Eksekutif, Yudikatif dan organisasi masyarakat yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana publik, berkewajiban untuk menyampaikan informasi secara terbuka.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Nias Drs.Sokhiatulo Laoli pada sambutannya yang disampaikan asisten III Setda Kabupaten Nias pada acara Rapat Kordinasi Advokasi pelaksanaan Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang KIP yang dilaksanakan Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, bidang Informasi Publik di Kabupaten Nias yang digelar di Wisma Soliga, Kota Gunungsitoli, Rabu (15/10).

Tidak lupa, Bupati Nias mengucapkan terima kasih kepada tamu yang datang ke Kepulauan Nias untuk melaksanakan acara Rapat Koordinasi Advokasi mengenai Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang KIP, dan menjelaskan jika Rapat Koordinasi Advokasi tersebut merupakan salah satu bentuk program yang telah diprogramkan oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang pelaksanaannya dipusatkan di Kabupaten Nias.

Bupati Nias memberitahu, Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang KIPublik mempunyai makna yang luas, karna semua pengelolaan badan-badan publik, harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan wajib untuk menyampaikan informasi secara terbuka. Badan publik tersebut menurut Bupati adalah lembaga Legislatif, Eksekutif, Yudikatif dan organisasi masyarakat yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana publik.

Maka, dengan ditetapkannya peraturan pemerintah tersebut, implementasi keterbukaan informasi publik, dapat berjalan lebih efektif dan efisien dan bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pelaksanaan rapat koordinasi Advokasi Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik ini juga merupakan salah satu upaya pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat maupun pihak terkait untuk memberikan keterbukaan informasi.

Karena, layanan informasi publik yang prima akan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, dimana partisipasi masyarakat tersebut selanjutnya akan mendorong akuntabilitas pejabat publik, maupun kebijakan kebijakan publik yang dikeluarkan sehingga akan meminimalkan praktek praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.(sp/ss/ni)

Lihat Juga

PD Gerakan Pemuda Alwashliyah Labusel Dilantik

Labusel | suarasumut.com  –  Pengurus Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Alwashliyah (GPA) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilantik …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.