Beranda ›› Headline ›› Penegak Hukum Diminta Usut Biaya Perjalanan Dinas Fiktif Di SKPD

Penegak Hukum Diminta Usut Biaya Perjalanan Dinas Fiktif Di SKPD

KOTAPINANG, suarasumut.com – Pihak Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dan Polres Labuhanbatu diminta untuk mengusut tuntas kasus biaya perjalanan dinas enam satuan kerja perangkat daerah kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun anggaran 2013 yang berindikasi tidak dilaksanakan/fiktif sebesar Rp172 juta lebih.

Pasalnya ada kelebihan pembayaran perjalanan delapan dinas pada SKPD Labusel sebesar Rp714 juta lebih dan biaya perjalanan dinas fiktif Rp172 juta lebih yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp887 juta lebih.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Bela Rakyat Indonesia Fahruddin Hasibuan, Kamis (16/10) di Kotapinang mengatakan, Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK telah menerbitkan laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2013. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara (BPK-RI SU), Nomor 18.C/LHP/XVIII.MDN/05/2014.

Dalam temuan tersebut ditemukan dugaan adanya penyimpangan terkait pelaksanaan neraca pengelolaan keuangan daerah Pemkab Labusel Tahun Anggaran 2013 dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) resume hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan.

Sesuai rincian pertanggungjawabkan lebih tinggi dari yang sesungguhnya senilai Rp714 juta lebih pada biaya perjalanan delapan SKPD yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) berjumlah 6 orang dengan jumlah uang Rp20 juta lebih, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) berjumlah 6 orang dengan jumlah uang Rp13 juta lebih, Dinas Pendidikan berjumlah 2 orang dengan
jumlah uang Rp1,5 juta lebih. Selain itu, Dishubkominfo berjumlah 9 orang dengan jumlah uang Rp14 juta lebih, Dinas Pertanian, dan Peternakan berjumlah 2 orang dengan jumlah uang Rp9 juta lebih, RSUD Kotapinang berjumlah 3 orang dengan jumlah uang Rp7 juta lebih, Sekretariat Daerah (SETDAKAB) berjumlah 24 orang dengan jumlah uang Rp39 juta lebih, dan Sekretariat DPRD
berjumlah 53 orang dengan jumlah uang Rp608 lebih.

Kemudian dari enam SKPD pada biaya perjalanan dinas yang tidak dapat diyakini kejadiannya (Fiktif-Red) sebesar Rp172 juta lebih. Dengan rincian yaitu Badan Kepegawaian Daerah (BKD) berjumlah 10 orang dengan jumlah uang Rp42 juta lebih, Dishubkominfo berjumlah 5 orang dengan jumlah uang Rp19 juta lebih, Dinas Pertanian, Pertanian dan Peternakan berjumlah 5 orang dengan jumlah uang Rp10 juta lebih, RSUD Kotapinang berjumlah 7 orang dengan jumlah uang Rp30 juta lebih, Sekretariat Daerah (SETDAKAB) berjumlah 5 orang dengan jumlah uang Rp17 juta lebih, dan Sekretariat DPRD berjumlah 11 orang dengan jumlah uang Rp52 lebih.

Meskipun pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Labusel, BPK-RI mempertimbangkan sistem pengendalian Intern Pemkab Labusel. BPK-RI menemukan kondisi, kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas laporan keuangan Pemkab Labusel dan dalam laporan keuangan Pemkab Labusel. Sehingga menjadi temuan oleh BPK-RI dalam laporan neraca keuangan daerah tidak wajar.

Menurutnya, dari jumlah senilai Rp887 juta lebih. tersebut, merupakan temuan yang berdampak finansial yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan keuangan daerah.

“Jadi meski tanpa ada yang melaporkan masalah ini ke polisi atau kejaksaan, kedua lembaga penegak hukum bisa melakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap instansi terkait yang diduga terlibat dalam masalah tersebut,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Dispenda Labusel Marahalim Harahap ketika dikonfirmasi terkait temuan BPK-RI atas perjalanan dinas delapan SKPD sebasar Rp887 juta lebih mengatakan, untuk biaya perjalanan dinas delapan SKPD yang terjadi temuan memang sudah ada yang mengembalikan.

Tetapi secara rinci SKPD mana-mana saja yang sudah mengembalikan pihaknya belum menerima laporan. Dalam hal ini, pihak Inspektoratlah yang memiliki data akurat sebagai pengawas SKPD.(zr.t/ss/ls)

Lihat Juga

PD Gerakan Pemuda Alwashliyah Labusel Dilantik

Labusel | suarasumut.com  –  Pengurus Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Alwashliyah (GPA) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilantik …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.