Beranda ›› Kabar Sumut ›› Dairi ›› Pemkab Dairi Gelar Rakor Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri

Pemkab Dairi Gelar Rakor Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri

Sidikalang, suarasumut.com – Pemerintah Kabupaten Dairi menggelar Rapat Koordinasi penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri tahun 2015. Rakor yang melibatkan lintas sektoral tersebut, berlangsung di ruang rapat Kesbang Linmas.

Rakor tersebut yang dibahas adalah masalah-masalah yang timbul yang menimbulkan konflik tentang pertambangan Galian C yang berakibat kerusakan jalan seperti di Desa Pamah, Kecamatan Tanah Pinem, juga Tambang Emas di Desa Lingga Raja II, Kecamatan Pegagan Hilir supaya ditertibkan penambang liar, dan yang paling Urgen adalah masalah tanah Ulayat dengan pihak TPL di Kecamatan Parbuluan.

Rakor penyusunan rencana aksi daerah yang dihadiri seluruh anggota tim terpadu penanganan gangguan dan keamanan dalam negeri (PGKDN) Kabupaten Dairi, yakni dinas dan instansi terkait, serta unusr TNI/Polri. Rakor tersebut sebagai tindak lanjut Intruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 2015 tentang pengelolaan Pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Ketua Tim Terpadu PGKDN Kabupaten Dairi, yang juga Kepala Kantor Kesbangpolinmas, Teruna Sembiring, Jumat(10/10) mengatakan, pembentukan tim terpadu itu untuk menguatkan koordinasi dan komunikasi dengan instansi dan dinas terkait yang merupakan anggota tim terpadu. Sehingga penanggulangan masalah keamanan bisa lebih maksimal. ”Kita disini melakukan koordinasi dengan Pimpinan SKPD yang tergabung didalam tim terpadu PGKDN,”terang Teruna.

Teruna menambahkan, dengan terbentuknya tim terpadu itu, pemetaan potensi permasalahan di masyarakat lebih cepat diketahui lebih awal, untuk melakukan preventif dan pencegahan. Sehingga tim terpadu Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri (PGKDN), dengan melibatkan peran serta dinas/instansi sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.

Mengambil langkah-langkah cepat, tepat, dan tegas serta proporsional, untuk menghentikan segala bentuk tindak kekerasan akibat konflik sosial , dengan tetap mengedepankan aspek hukum, menghormati norma dan adat istiadat setempat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

Melakukan upaya pemulihan pada pasca konflik yang meliputi penanganan pengungsi, rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi agar masyarakat dapat kembali memperoleh rasa aman dan dapat melakukan aktivitas seperti sediakala.

Merespon dengan cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial, guna mencegah lebih dini terjadinya tindak kekerasan.(vd/ss/dr)

Lihat Juga

PD Gerakan Pemuda Alwashliyah Labusel Dilantik

Labusel | suarasumut.com  –  Pengurus Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Alwashliyah (GPA) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilantik …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.