Beranda ›› Foto & Video ›› Pembatalan Pemenang Proyek Alkes 2012: PN Gunungsitoli Tolak Eksepsi Bupati Nias

Pembatalan Pemenang Proyek Alkes 2012: PN Gunungsitoli Tolak Eksepsi Bupati Nias

Nias, suarasumut.com — Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli menolak Eksepsi Bupati Nias Drs.Sokhiatulo Laoli, MM (tergugat I) dan Direktur Rumah Sakit Umum Gunungsitoli (tergugat II).

Majelis Hakim PN Gunungsitoli menetapkan, Pengadilan Negeri Gunungsitoli berhak mengadili kasus gugatan direktur CV.Karya Sendoro Sonitehe Telaumbanua, SH terhadap Bupati Nias dan Direktur RSU Gunungsitoli, terkait pembatalan CV.Karya Sendoro sebagai pemenang proyek pengadaan Alat Kesehatan di RSU Gunungsitoli Tahun Anggaran 2012.

Penolakan Eksepsi Bupati Nias dan Direktur RSU Gunungsitoli diputuskan Ketua Majelis Hakim Khamozaro Waruwu, SH, MH, pada sidang putusan sela yang digelar di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Jalan Pancasila, Desa Mudik, Kota Gunungsitoli, Rabu (24/6).

Pada putusan sela, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli menetapkan jika gugatan CV.Karya Sendoro terhadap Bupati Nias dan Direktur RSU Gunungsitoli merupakan Yurisdiksi absolut Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Sehingga Pengadilan Negeri Gunungsitoli berhak mengadili kasus tersebut.

Majelis Hakim juga menolak seluruh Eksepsi Bupati Nias dan Direktur RSU Gunungsitoli karena semua yang disampaikan dalam Eksepsi Bupati Nias dan Direktur RSU Gunungsitoli tidak terbukti. Perbuatan para penggugat yang melakukan pembatalan sepihak terhadap CV.Karya Sendoro sebagai pemenang proyek Alkes Tahun 2012 juga terkesan tidak konsisten.

Ketua Majelis juga menetapkan, setelah putusan sela, sidang gugatan Direktur CV.Karya Sendoro terhadap Bupati Nias dan Direktur RSU Gunungsitoli terus dilanjutkan di pengadilan Negeri Gunungsitoli. Sidang selanjutnya digelar minggu depan, Rabu (1/7) dengan agenda masuk dalam materi pokok perkara.

Untuk diketahui, sebelumnya, Bupati Nias dan Direktur RSU Gunungsitoli menyatakan dalam Eksepsinya yang dibaca kuasa hukum Agusmar Zalukhu, SH menolak dalil dalil yang dikemukakan penggugat, kecuali hal hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh tergugat .

Dalil dalil yang disampaikan dalam Eksepsinya adalah tepat dan benar, karena yang menjadi objek gugatan penggugat dalam gugatannya adalah surat Bupati Nias nomor : 640/1512/adm.pemb tanggal 18 Desember 2012 tentang sanggahan banding dan surat keputusan direktur RSUD Gunungsitoli nomor : 027/827/PPK tanggal 27 Desember 2012.

Tentang pernyataan pembatalan pengumuman nomor : 20/PBJ-Alkes/RSDU-GS/XI/2012 tanggal 16 November 2012. Sehingga, hal tersebut jelas merupakan objek gugatan dalam sengketa tata usaha negara (TUN), sehingga bukan merupakan objek gugatan dalam perkara perdata peradilan umum/pengadilan negeri. Sehingga, sangat beralasan bagi majelis hakimyang memeriksa dan mengadili perkara untuk menolak gugatan penggugat, karena tidak sesuai dengan hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam pasal 102 Rv.

Penggugat juga dianggap sulit membedakan antara gugatan berbentuk perkara dengan yurisdiksi contentiosa, yaitu perkara sengketa dengan gugatan voluntair. Hal tersebut terlihat dari petitum gugatan penggugat yang merupakan petitum voluntair (permohonan) yang tidak sejalan dengan dalil/posita gugatan perkara dengan yurisdiksi contentiosa.

Karena petitum tidak sejalan dengan posita gugatan, maka gugatan penggugat mengalami cacat formil dalambentuk obscuur libel (gugatan dianggap kabur), sehingga sangat beralasan hukum gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Kegiatan pengadaan Alkes dan kedokteran di RSUD Gunungsitoli tahun 2012 yang bersumber dari bantuan daerah bawahan (BDB) dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang/jasa RSUD Gunungsitoli T.A 2012.

Pada tanggal 2 November 2012, antara penggugat dengan panitia pengadaan barang/jasa RSUD Gunungsitoli, Kabupaten Nias T.A 2012, telah membuat berita acara penjelasan yang telah disepakati dan ditandatangani.

Karena panitia pengadaan barang/jasa tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara, maka gugatan penggugat kurang pihak, sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bupati Nias dan Direktur RSU Gunungsitoli dalam Eksepsinya juga menganggap gugatan Direktur CV Karya Sendoro cacat formil dalam bentuk obscuur libel, dalil gugatan kacau dan kabur serta kontradiktif. Dalil (posita) gugatan berbentuk perkara yang yurisdiksi contentiosa, yaitu perkara sengketa (ada pihak penggugat dan tergugat).

Menganggap gugatan CV.Karya Sendoro sebagai obyek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara (TUN), dan gugatan tersebut tidak termasuk yurisdiksi absolut Pengadilan Negeri Gunungsitoli, tetapi merupakan yurisdiksi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sedangkan Direktur CV.Karya Sendoro dalam repliknya yang disampaikan pada sidnag sebelumnya, telah menernagkan jika CV.Karya Sendoro telah mengajukan gugatan tersbeut sebelumnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan.

Setelah diadili, Majelis Hakim PTUN Medan memutuskan bahwa gugatan CV.Karya Sendoro tidak diterima atau Niet OnvakelijkVerkalard (NO, dan menyatakan PTUN Medan tidak berwenang mengadili perkara yang disengketakan.

Putusan tersebut diambil berdasarkan Yurispurdensi Mahkamah Agung RI no.252/K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000, putusan MA RI No.245/K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001, Putusan MA RI No. 189/K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008 dan putusan MA RI No.296/K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008.

Dimana dalam putusannya, MA RI menetapkan jika perbuatan lellang merupakan suatu rangkaian perbuatan bersifat keperdataan yang bukan merupakan objek sengketa TUN.

Sehingga, objek gugatan Direktur CV.Karya Sendoro atas keputusan yang diterbitkan Bupati Nias dan Direktur RSU Gunungsitoli dengan membatalkan CV.Karya Sendoro sebagai pemenang tender proyek pengadaan Alkes di RSU Gunungsitoli tahun 2012, merupakan keputusan perbuatan hukum perdata yang harus diselesaikan di Peradilan Umum/Pengadilan Negeri.

Putusan PTUN Medan kembali dikuatkan Pengadilan Tinggi TUN Medan di tingkat banding dengan putusan nomor : 102/B/2013/PT.TUN-MDN, serta Mahkamah Agung melalui putusan kasasi nomor : 547/K/TUN/2013 dengan pertimbangan bahwa putusan Jude Faxti telah benar dan tidak salah menerapkan hukum.

Karena objek gugatan penggugat merupakan keputusan dalam perbuatan hukum perdata sebagaimana pasal 2 UU nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN, sehingga kompetensi absolut yang mengadili perkara tersebut adalah kompetensi Peradilan umum/Pengadilan Negeri.(sw/ss/ni)

Lihat Juga

PD Gerakan Pemuda Alwashliyah Labusel Dilantik

Labusel | suarasumut.com  –  Pengurus Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Alwashliyah (GPA) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilantik …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.