Beranda ›› Headline ›› Nurdin Sipahutar : Kepala Kejatisu Diminta Tindak Kepala Kejari Rantauparapat

Nurdin Sipahutar : Kepala Kejatisu Diminta Tindak Kepala Kejari Rantauparapat

Rantauprapat, suarasumut.com – Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Muhammad Yusni SH MH diminta menindak tegas Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Rantauprapat, Hermon Dekrsto SH MH. Pasalnya, sosok Hermon Derkristo SH MH tidak melaksanakan fungsi pengawasan melekat pada jabatannya sehingga penanganan perkara pidana umum dilingkungan kerjanya tanpa kepastian hukum dan batas waktu.

Kepada suarasumut.com, Selasa (16/12), Ketua Patriot Merah Putih, Nurdin Siaphutar SH menyebutkan, tidak tegasnya jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Rantauprapat terhadap batas waktu penyidikan tambahan yang dilakukan penyidik merupakan bentuk pelanggaran hak tersangka. Sejatinya, lanjut Nurdin, penegak hukum harus mampu memberikan nilai kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum terhadap pihak yang berperkara. “Penegak hukum sejatinya mengayomi hak-hak para pihak yang berperkara, bukan malah mengayomi penyidik yang tidak professional menangani perkara. Jika batas waktu penyidikan tambahan berakhir, seharusnya penuntut umum beritahukan kepada penyidik bahwa penyidikan tambahan itu sudah kadaluarsa (menjadi tidak sah,red),” kata Nurdin Sipahutar.

Ketentuan batas waktu penyidikan tambahan oleh penyidik secara jelas dan tegas diatur dalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ironisnya, penuntut umum,Maulita, Kepala Seksi Pidana Umum, Alan Baskara, bahkan Kepala Kejari Rantauprapat, Hermon Dekristo SH MH malah menafsirkan penyidikan tambahan tanpa batas. “Tidak logika Maulita, Alan Baskara, bahkan Hermon Dekristo tidak memahami Pasal 138 KUHAP. Bisa jadi, penuntut umum, Kasipidum, dan Kepala Kejari Rantauprapat itu ingin menyesatkan, tapi salah sasaran,” sebut Nurdin Sipahutar.

Selaku Kepala Kejari Rantauprapat, Hermon Dekristo memiliki fungsi pengawasan melekat untuk mengarahkan seluruh tugas rutin bawahannnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan Jaksa Agung. Ironisnya, fungsi pengawasan melekat tersebut yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor : PER- 022 /A/JA/03/2011. “Hermon Dekristo selaku Kejari memiliki fungsi pengawasan yang melekat pada jabatannya. Tapi itu tidak terkesan tidak berfungsi sehingga masih ditemukan penyidikan tambahan melewati 14 hari masih dianggap sah karena jaksanya tidak menerbitkan surat pemberitahuan kepada penyidik,” ucap Nurdin Sipahutar.

Untuk itu, Nurdin Sipahutar meminta Kepala Kejatisu, Muhammad Yusni SH MH menindak tegas Kepala Kejari Rantauprapat yang mempertontonkan ketidak patuhannya terahadap kebijakan Jaksa Agung. Menurut Nurdin, jika ketidakpatuhan Kepala Kejari Rantauprapat itu tidak ditindak, dapat berdampak terhadap ketidak pastian hukum bagi para pihak berperkara. “Kami minta Kejatisu menindak tegas Kepala Kejari Rantauprapat. Kita berharap Kepala Kejatisu memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada para pihak yang berperkara di wilayah tugasnya,” tegas Nurdin Sipahutar.

Hasil investigasi yang dilakukan di kantor Kejari Rantauprapat, dalam kurun waktu 2 hari terakhir terkesan menutup akses konfirmasi penanganan perkara pidana umum yang tidak berpedoman dengan Perja Nomor PER -036/A1JAl09/2011. Setiap kali kantornya dikunjungi untuk dikonfirmasi, Hermanto Dekristo selalu membuat alasan tidak bisa ditemui.

Demikian halnya Kepala Seksi Intel, AP Frianto, dalam kurun waktu 2 hari ini juga tidak ditemui di kantornya. Sebelumnya beliau beralasan tidak masuk kerja, dikonfirmasi kembali dikantornya beralasan turun kelapangan. Sedangkan dikonfirmasi melalui selulernya, AP Frianto enggan memberikan jawaban. “Nantilah itu,” kata AP Frianto melalui seluler pribadinya sembari mengaku dirinya sedang dilapangan tanpa menjeleskan lokasinya.

Sementara, staf Kasi Intel, AP Frianto yakni, Endang Br Siregar mengaku bahwa Kepala Kejari, Hermon Dekristo tidak dapat ditemui dengan alasan yang tidak jelas. Sedangkan hari sebelumnya, Endang telah menyarankan untuk menemui Hermon Dekristo dihari berikutnya. “Hari ini bapak (Hermon Derkristo,red) tidak menerima tamu,” kata Endang singkat.

Sebelumnya telah diberitakan, penuntut umum, Maulita, Kasipidum, Allan Baskara, serta Kepala Kejari Rantauprapat, Hermon Dekrito SH MH mengaku bahwa mereka bersifat menunggu penyidik mengembalikan berkas perkara yang telah diberikan petunjuk untuk dilengkapi. Bahkan para pejabat Kejari itu malah membantah penyidikan tambahan oleh penyidik hanya 14 hari. “Tidak benar itu. Gak ada,” kata Hermon Dekristo saat dijelaskan Pasal 12 ayat (5) Perja Nomor PER -036/A1JAl09/2011. (ls/ss/lu)

Lihat Juga

Tingkatkan Produksi Minyak, Pertamina Disarankan Fokus Kegiatan WOWS

JAKARTA | suarasumut.com  –  Menanggapi pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.