Beranda ›› Headline ›› Naif, SP3 Perkara Plt Sekdakab Labuhanbatu Dalihkan PPID Sebagai Badan Publik

Naif, SP3 Perkara Plt Sekdakab Labuhanbatu Dalihkan PPID Sebagai Badan Publik

Rantauprapat, suarasumut.com – Sungguhlah naïf alasan penyidik Polri di Resor Labuhanbatu menghentikan perkara atas nama tersangka Ali Usman Harahap, Plt Sekdakab Labuhanbatu dengan dalihan bukan merupakan badan public. Padahal, sesuai Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, badan public tersebut yakni, lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara.

Informasi yang dihimpun suarasumut.com hingga Sabtu (11/4), pengaduan Lamhot J Sitorus atas perkara Ali Usman Harahap, Plt Sekdakab Labuhanbatu dikategorikan penyidik Polri di Resor Labuhanbat “Error In Persona”. Pasalnya, mereka menganggap Badan Publik pada Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (5) UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

“Hal tersebut bukan merupakan kewenangan dari terlapor Ali Usman Harahap, melainkan kewenangan dari PPID sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 UU RI 2008. Namun oleh karena PPID Kabupaten Labuhanbatu belum terbentuk, maka yang berhak menyampaikan informasi public adalah bagian informasi/komunikasi atau bagian kehumasan,” jawab Kapoldasu, Irjen Pol Drs Eko Hadi Sutedjo SH MSi, Kapolres Labuhanbatu, AKBP Teguh Yuswiardie SIK MH, dan Kasat Reskrim AKP Hendra Eko T SH SIK beberapa waktu lalu melalui kuasanya di PN Rantauprapat atas sidang Praperadilan yang diajukan Lamhot J Sitorus.

Tentunya dalihan penyidik Polri di Resor Labuhanbatu menghentikan perkara atas nama tersangka Ali Usman Harahap Plt Sekdakab Labuhanbatu itu sangatlah bertentangan dengan sidang sengketa informasi antara Lamhot J Sitorus dengan Plt Sekdakab Labuhanbatu. Dimana, Ali Usman secara tegas dan terang bersedia memberikan informasi public tersebut.”Perda lainnya dari tahun 2010-2013 dan Perda yang dibutuhkan pemohon (Lamhot J Sitorus,red) beserta produk turunannya yang dikuasai termohon (Plt Sekdakab Labuhanbatu,red) diberikan secara bertahap kepada pemohon dalam waktu paling lambat 3 bulan sejak kesepakatan perdamaian ini ditandatangani dalam bentuk soft copy,” bunyi surat Kesepakatan Perdamaian yang diterbitkan Komisi Informasi Provinsi Sumut, dengan register nomor 685/KIP-SU/IX/2013 tertanggal 10 September 2013.

Adapun hasil kesepakatan perdamaian tersebut dibuat oelh Komisi Informasi Provinsi Sumut atas permohonan Lamhot J Sitorus tanggal 30 July 2013 karena surat permohonan informasi tanggal 20 Mei 2013 dan surat keberatan permohonan informasi tanggal 6 Juni 2013 tak ditanggapi Plt Sekdakab Labuhanbatu.

Pada pemberitaan sebelumnya, sidang praperadilan Lamhot J Sitorus terhadap Kapolri, Kapoldasu, Kapolres Labuhanbatu, dan Kasat Reskrim sudah berlangsung 4 kali persidangan. Hingga saat ini, Kapolri selaku termohon I tak hadir di PN Rantauprapat sekalipun telah dipanggil sebanyak 2 kali. (ls/ss/lb)

Lihat Juga

Danramil 09/Sirombu Turut Sukseskan Program KB Manunggal

Nias Barat | suarasumut.com  –  Beberapa tahun belakangan pemerintah melibatkan TNI dalam mensukseskan program KB …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.