Beranda ›› Headline ›› Menteri Agraria RI Diminta Tindak Oknum Pegawai Yang Disinyalir Menjual BPN Melalui kepengurusan SHM Mencapai 8 jutaan

Menteri Agraria RI Diminta Tindak Oknum Pegawai Yang Disinyalir Menjual BPN Melalui kepengurusan SHM Mencapai 8 jutaan

Rantauprapat, suarasumut.com – Menteri Agraria RI Ferry Mursyidan Baldan diminta tindak oknum pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara yang menjadi calo dalam kepengurusan Surat Hak Milik (SHM) untuk masyarakat, permintaan itu disampaikan Patrisno kepada wartawan, Minggu (21/12) di Rantauprapat

Ditambahkan Patrisno bahwa masyarakat dalam setiap kepengurusan SHM dikenakan biaya setiap satu bidang (persil) hingga 8 (delapan) juta rupiah, dengan perincian biaya panitia A untuk kelapangan Rp 650.000 , Biaya pengukuran Rp. 400,000.-Biaya peta Bidang Rp 210.000.- Biaya Peta Tematic Rp 75.000-, pendaftaran 2x Rp.200.000.-biaya tidak tercantum, disinyalir bisa mencapai jutaan.

Sementara Peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2012 tentang BPN biaya untuk kepengurusan SHM hanya Rp 900,000.- biaya yang merupakan masuk ke kas negara, selebihnya disinyalir jadi anjang pungutan liar (Pungli) oknum BPN setempat. Lain lagi dalam kepengurusan Program Nasional (Prona) agraria untuk masyarakat yang disubsidi melalui APBN hingga mencapai 75% (persen), namun dalam pelaksanaan nya masyarakat dibebani biaya hingga Rp 3.000.000.-

“Oleh karena itu saya minta Menteri Agraria supaya turun ke daerah Kabupaten Labuhanbatu ,agar dapat menindak oknum menjadi calo dengan dalih menjual lembaga BPN melalui kepengurusan SHM, yang merugikan dan meresahkan masyarakat itu,“tegas Patrisno.

Menurut nya pungli yang dilakukan oleh Oknum Pegawai BPN tersebut sudah terlalu lama dalam prakteknya namun karena UU TIPIKOR no 31/1999 jo no 21/2001 tentang tindak pidana korupsi tidak berjalan, maka hingga kini oknum pegawai BPN tersebut leluasa dengan aksi nya tanpa ada halangan sedikitpun .

Dikatakan nya dalam dekat ini melalui LSM TIM Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) akan mengumpulkan berkas terkait kepengurusan SHM yang telah melanggar undang-undang serta disinyalir jadi anjang oknum pegawai BPN untuk memperkaya diri, untuk dilaporkan ke pihak yang berwenang agar segera di proses sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku di NKRI

Hingga kini pihak BPN labuhanbatu belum ada memberikan keterangan secara resmi terkait biaya dalam kepengurusan SHM masyarakat mencapai delapan jutaan rupiah, dan dalam kepegurusan SHM terlalu lama hingga berbulan-bulan, yang telah melanggar ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku (ta/ss/rp)

Lihat Juga

Banggar DPRD Dan TPAD Pemkab Labusel Bahas APBD 2020

LABUSEL | suarasumut.com  –  Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) bersama Tim Anggaran …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.