Beranda ›› Bisnis & Ekonomi ›› Masalah HET Elpiji Subsidi 3 Kg, Pemkab Labuhanbaru Kurang Transparan

Masalah HET Elpiji Subsidi 3 Kg, Pemkab Labuhanbaru Kurang Transparan

Rantauprapat, suarasumut.com – Untuk kesekian kalinya lagi-lagi urusan rakyat membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu tidak transparan alias bungkam, hal ini tentunya membuat rakyat bingung danbertanya-tanya.

Pasalnya, sudah beberapa kalipersoalan harga eceran tetap (het) gas elpiji 3 kg masih simpang siur danmenjadi polemic di masyarakat, hal ini lantaran pihak Pemda KabupatenLabuhanbatu tidak begitu mau terbuka terhadap public, padahal Bupati sendiritelah menetapkan het gas elpiji ini.

Namun ironisnya , peraturanyang dibuat untuk kemaslahatan masyarakat ini tidak transparan, sebab sampaisaat ini het elpiji di berbagai pangkalan bervariasi, mulai Rp 20.000 hingga Rp 25.000 ditambah lagi pengawasan yang dilakukan Pemkab Labuhanbatu sangat lemah,ini menyebabkan pasokan elpiji disejumlah daerah tidak tepat sasaran , dan membuat kelangkaan elpiji pada beberapa titik , khususnya daerah pesisir. Di Kecamatan Bilah Hilir sajaharga eceran tetap gas 3kg yang disubsidi

Pemerintah tidak menentu di pangkalan, Camat Kecamatan Bilah Hilir Saparuddin,SH saat dihubungi suarasumut.com, 26/10 mengatakan kalau pihaknya telah melakukan pertemuan kepada seluruh Kades untuk membahas masalah ini, dan membuat kebijakan kalau het di pangkalan mencapai Rp 16.000 pertabung sementara untuk pengecer ditetapkan Rp 18.000 pertabungnya.

Namun yang menjadi persoalannya, kebijakan ini saat ditanya wartawan apakah sesuai dengan peraturan Bupati, Saparuddin menjawab kalau kebijakan yang diambil adalah berdasarkan hasil rapat dengan para kades, dan mengenai peraturan Bupati Labuhanbatu terkait harga eceran tetap , ia nya kurang mengetahui.

“ Kalau peraturan Bupati mengenai HET tersebut Kabag Ekonomi yang lebih tahu, tanyakan aja sama Pak Adlin Tanjung,”pinta Camat.

Aneh memang persoalan gaselpiji ini, disisi lain kecamatan membuat kebijakan sendiri tanpa mengetahui pasti berapa pastinya peraturan yang ditetapkan oleh Bupati, lantas muncul pertanyaan, kemana hilangnya peraturan mengenai ketetapan tersebut.

Kabag Ekonomi Pemkab Labuhanbatu sendiri sampai saat ini masih bungkam mengenai hal tersebut, beberapa kali dilayangkan sms , tidak berbalas sementara itu Asisten III ,Nanda saat dihubungi guna keperluan konfirmasi menegenai hal ini 28/10 via sms juga tidak “membisu”.(ta/ss/ra)

Lihat Juga

Ir Umar Zunaidi: PKK Tebingtinggi Banyak Ukir Prestasi

Tebingtinggi | suarasumut.com  –  Walikota Ir Umar zunaidi mengatakan PKK banyak mengukir prestasi yang tidak …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.