Beranda ›› Headline ›› LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati ‘Tak Beres’, DPRD Labuhanbatu Rekomendasikan Agar Dibentuk Pansus

LKPj Akhir Masa Jabatan Bupati ‘Tak Beres’, DPRD Labuhanbatu Rekomendasikan Agar Dibentuk Pansus

Rantauprapat, suarasumut.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu merekomendasikan perlunya dibentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait masalah lelang jabatan, kemudian masalah pengangkatan pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) menjadi pejabat definitif, masalah pengusulan tenaga dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), masalah lahan eks Pasar Baru Rantauprapat dan permasalahan minimnya tenaga dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) setempat.

Selain merekomendasikan agar dibentuk Pansus terkait permasalahan-permasalahan di atas, DPRD Labuhanbatu juga menghimbau kepada seluruh anggota dewan untuk menggunakan haknya, seperti hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat terhadap 5 point permasalahan tersebut. Dalam hal ini, DPRD Labuhanbatu menyatakan bahwa kepemimpinan Bupati, dr Tigor Panusunan Siregar SpPD, dan wakilnya, Suhari Pane SIP, tingkat kegagalannya mencapai angka 70 %.

Rekomendasi DPRD Labuhanbatu itu serta himbauan kepada seluruh anggota dewan untuk menggunakan hak-haknya tersebut, didasari hasil pembahasan laporan Pansus atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) akhir masa jabatan Bupati Labuhanbatu tahun 2010 – 2015, yang disampaikan dalam sidang paripurna istimewa penyampaian keputusan lembaga legislatif setempat di Rantauprapat, Selasa (23/6).

Saat sidang paripurna istimewa penyampaian keputusan DPRD Labuhanbatu yang dihadiri Muspida itu, anggota dewan yang membacakan rekomendasi, David Siregar menyatakan, roda pemerintahan Tigor – Suhari Pane diduga dicampuri oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab termasuk dalam hal memperjualbelikan proyek di Kabupaten Labuhanbatu. Kemudian dalam hal mutasi bagi PNS di lingkungan Pemkab Labuhanbatu sangat dipengaruhi oleh kondisi politik.

“Pejabat ditempatkan tidak sesuai dengan disiplin ilmunya. Penyeleksian mutasi tidak melalui baperjakat. Hal ini tidak sesuai dengan amanah UU No 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara,” bebernya. Selajutnya kata David, dibidang isfrastruktur agar mengembalikan alur sungai Aek tapa ke kondisi semula. Karena oknum pengusaha telah menggeser alur sungai itu sesuai keiginannya agar dapat membangun Ruko. Maka hal ini DPRD menilai menunjukkan ketidakberdayaan Bupati Tigor – Suhari melakukan penertiban perizinan.

“Melalui rekomendasi ini kami beri limit waktu sebulan untuk membongkar bangunan yang berdiri di areal tersebut yang melanggar daerah aliran sungai (DAS) dan tata ruang. Apabila ini tidak ditanggapi oleh saudara bupati, maka saudara bupati kalah dengan pengusaha,” tegasnya lagi.

Setelah menyampaikan beberapa catatan yang berbentuk rekomedasi keputusan DPRD, David Siregar kemudian menyerahkan catatan keputusan tersebut kepada Bupati Tigor Pansusunan. Tidak lama kemudian, Ketua DPRD Labuhanbatu Dahlan Bukhari mempersilahkan Bupati Tigor memberikan tanggapannya.

Bupati Labuhanbatu Tigor daam tanggapannya mengatakan, rekomendasi DPRD Kabupaten Labuhanbatu yang dituangkan dalam bentuk keputusan DPRD tentang catatan-catatan strategis yang berupa saran, masukan dan evaluasi. Maka itu dia menyambut baik dan positif karena merupakan masukan yang sangat berharga dan akan ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas urusan pemerintah daerah serta fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Hal ini katanya akan menjadi perhatian beserta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk memperbaiki pencapaian kerja kedepan. “Sedangkan hal yang sudah berjalan dengan baik tetap dipertahankan dan akan diupayakan peningkatannya dimasa yang akan datang,” tutur Tigor.

Menurut Bupati yang akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 19 Agustus 2015 ini, bahwa dengan telah ditetapkannya keputusan DPRD Kabupaten Labuhanbatu tentang Rekomendasi Terhadap LKPJ Akhir Masa Jabatan Tahun 2010-2015, menunjukkan bahwa mekanisme tahapan penyampaian, pembahasan dan penetapan keputusan DPRD telah dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 71 yang memerlukan pembahasan secara internal oleh DPRD guna menghasilkan rekomendasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

“Kewajiban tersebut telah kami penuhi dengan menyampaikan laporan keterangan pertanggung jawaban akhir masa jabatan tahun 2010-2015 pada Rapat Paripurna Tanggal 18 Mei 2015 lalu,” tegasnya.

Tigor mengucapkan terimakasih kepada seluruh lapisan masyarakat Labuhanbatu yang telah mendukung dan ikut berperan aktif dalam pembangunan Kabupaten Labuhanbatu selama kurun waktu 2010-2015.

Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu Dahlan Bukhari dalam kesempatan itu berharap, setelah dilakukan pembahasan, agar saran dan catatan-catatan tersebut benar-benar dapat perhatian serius dari pihak eksekutif guna penyelenggaraan pemerintahan ke depan supaya lebih baik lagi.

Perwakilan Kapolres Kompol Ronny S yang hadir dalam paripurna itu ketika dikonfirmasi bagaimana mereka menyikapi keputusan dan catatan anggota DPRD yang ditengarai banyak masalah seperti dugaan jual proyek dan pengangkatan dokter PTT menjadi PNS yang tidak sesuai prosedur itu, mengatakan, belum bisa ditanggapinya.

“Saya ini apalah, harus lapor Kapolres dulu. Saya belum bisa memberikan komentar. Atasan saya lah nanti,”ungkapnya.

Kasi Intel Kejari Rantauprapat AP frianto Naibaho SH yang juga turut dalam paripurna itu saat dikonfirmasi mengatakan, catatan dan rekomendasi yang telah menjadi keputusan DPRD itu segera dilaporkan kepada Kajari Rantauprapat. “Saya nggak bisa berikan tanggapan. Ini saya sedang menunggu catatan dan rekomendasinya untuk saya sampaikan kepada Pak Kajari,” ujarnya.

Sementara itu, wakil Bupati Suhari Pane saat dimintai tanggapannya atas catatan dan rekomendasi DPRD tersebut,
terutama mengenai informasi adanya jual beli proyek dan pengangkatan dokter PTT menjadi CPNS tanpa prosedur, mengatakan hal itu menarik untuk diteliti.

“Menarik untuk diteliti dan agar tidak menjadi abuse of power atau terjadi penyalahgunaan wewenang kekuasaan apalagi ini menjalang pilkada. Dan bupati juga sudah bilang itu bagian daripada
berdemokrasi,” tandasnya.

Sekedar diketahui, sehari sebelumnya Sidang Paripurna penyampain laporan Pansus, kegagalan pemerintahan pasangan Bupati tigor -Suhari Pane 70 persen, sedangkan keberhasilan kedua pimpinan itu dinilai hanya 30 persen selama 5 tahun kepemimpinan mereka. Penilaian itu disampaikan dalam Sidang Paripurna Laporan Pansus DPRD atas pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban masa jabatan (LKPj) Bupati dan Wakil Bupati tahun 2010-2015 itu, langsung dipimpin

Ketua DPRD Dahlan Bukhari, Penilaian kegagalan pemerintahan bupati dan wakil bupati itu disertai dengan beberapa indikator yang disampaikan oleh anggota Pansus. Diantaranya dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, bidang insfrastruktur dan ekonomi kerakyatan.

Juru Bicara Pansus DPRD Muniruddin menegaskan, diantara indikator penilaian terhadap kegagalan pemerintahan Bupati Tigor – Suhari Pane itu, misalnya dibidang pemerintahan. Selama kurun waktu 5 tahun pemerintahan Bupati Tigor -Suhari tidak ada menyelesaikan sengketa tanah yang ada di Kabupaten Labuhanbatu. Kemudian, masyarakat tidak pernah mendapatkan lahan plasma sesuai Keputusan Menteri Pertanian No 26 tahun 2007.

“Dengan demikian Bupati Labuhanbatu dianggap tidak memikirkan rakyatnya,” kata Muniruddin dalam agenda sidang paripurna, Senin (22/6). Bupati Tigor- Wakil Bupati Suhari juga dianggap Anggota Pansus DPRD tidak mampu meningkatkan penertiban tentang perizinan, sehingga banyak potensi PAD yang tidak mencapai target seperti penangkaran sarang burung walet, izin galian c, pajak air bawah tanah dan izin lainnya yang tidak mampu ditutup pemkab meskipun sudah lama beroperasi tanpa izin.(ab/ss/rp)

Lihat Juga

PD Gerakan Pemuda Alwashliyah Labusel Dilantik

Labusel | suarasumut.com  –  Pengurus Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Alwashliyah (GPA) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilantik …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.