Beranda ›› Bisnis & Ekonomi ›› Limbah PT CSR Cemari Lingkungan Masyarakat

Limbah PT CSR Cemari Lingkungan Masyarakat

Bilah Hilir | suarasumut.com  –  Usai melaksanakan sidak ke lapangan dengan membawa sampel yang dibutuhkan dan juga telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak terkait di Ruang Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu beberapa waktu lalu, selanjutnya, Pihak DPRD Labuhanbatu melalui Komisi D DPRD Labuhanbatu akan mengeluarkan Rekomendasi kepada pihak berwenang, guna menindaklanjuti permasalahan Pencemaran Lingkungan yang diperbuat oleh PT Cisadane Sawit Raya (CSR) selama beroperasi di Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu.

Pasalnya, limbah yang dibuang oleh perusahaan PT Cisadane Sawit Raya Panai Tengah yang merupakan bahagian dari PT Cisadane Sawit Raya Group yang didirikan pada tahun 1983 berlokasi di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara dan memiliki Visi dan Misi untuk menjadi sebuah perusahaan agribisnis Tbk. yang bereputasi dan berintegritas, menyediakan produk-produk agrikultur berkualitas yang memenuhi kebutuhan konsumen, menjalankan praktek-praktek bisnis yang efisien, beretika, berintegritas, menghargai sumber daya manusia, bertanggung jawab dan menjaga lingkungan hidup dan meningkatkan nilai tambah kepada seluruh stakeholders dengan cara diversifikasi usaha yang terkait dengan agribisnis. Dinilai telah mengangkangi komitmen dalam visi dan misinya. Dimana, keberadaannya di Panai Tengah tidak lagi ramah lingkungan tapi malah sebaliknya. Bahkan ironisnya, telah melanggar aturan dan peraturan terkait Pengolahan Sawit dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Limbah cair yang dibuang secara sembunyi dan tanpa melalui proses penyaringan oleh Perusahaan Raksasa ini ke aliran sungai Barumun di Kecamatan Panai Tengah, menimbulkan efek yang negatif bagi warga, sehingga aliran Sungai Barumun tidak dapat dimanfaatkan karena tercemar dan mengakibatkan gatal-gatal. Selain itu, kondisi tersebut juga menghapus sumber pencarian warga nelayan sekitar Sungai Barumun karena sulit mencari ikan. Pasalnya, keberadaan Sungai barumun tidak lagi bersahabat dikarenakan telah tercemar Limbah Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) PT CSR.

Ketua Komisi D DPRD Labuhanbatu Akhmat Saipul Sirait di dampingi Anggota Akhyar Simbolon kepada Wartawan mengatakan, dengan kondisi demikian, PT CSR dengan PMKS nya dinilai telah melanggar Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. “Selain itu, kondisi tersebut juga dianggap telah mengangkangi Peraturan Menteri Lingkungan hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah, ditambah adanya pengakuan pihak PT CSR pada saat pelaksanaan RDP di Ruang Komisi D DPRD Labuhanbatu hari ini, Selasa (25/10) lalu, bahwa Pihak PT CSR telah mengakui kesalahannya dan akan memperbaiki pengolahan limbahnya, adalah merupakan bukti yang cukup untuk memberikan tindakan dan sanksi terhadap pihak terkait di PT CSR Panai Tengah Labuhanbatu,”ujar Saipul.

Untuk itu, lanjut Saipul pihaknya juga akan memanggil instansi terkait dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Labuhanbatu guna melakukan perbandingan hasil croscek pengawasan pengolahan limbah PT CSR yang dilaksanakan oleh BLH Labuhanbatu dengan sampel yang dimiliki DPRD Labuhanbatu. Menurut Saipul, seharusnya dalam menanggulangi permasalahan limbah cair pada IPAL PMKS umumnya menggunakan unit – unit kolam pengolahan atau penyaringan melalui beberapa tahapan hingga mendapat hasil akhir limbah sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan pemerintah. Seperti, Kolam Fit Fat sebagai penampung sisa minyak terikat dalam limbah cair. Kemudian Kolam Pendingin atau Cooling Pond sebagai kolam penurun temperatur limbah cair yang dikeluarkan dari ruang produksi. “Selanjutnya, Kolam Netralisasi yang berfungsi untuk menetralisir PH limbah yang masih asam yang terdapat pada kolam – kolam sebelumnya hingga menjadi 6,5 – 7,0. Lalu Kolam Anaerobik yang didalamnya terdapat bakteri anaerobik dan berfungsi sebagai perombak senyawa organik yang kompleks seperti lemak, karbohidrat dan protein menjadi asam organik dan selanjutnya menjadi gas metana, karbondioksida, dan air. Berikutnya, Kolam Fakultatif berguna sebagai kolam peralihan, dimana proses pengolahan limbah disempunakan lagi di dalam kolam ini. Terakhir adalah Kolam Aerobik yang berfungsi sebagai oksidasi dimana cairan limbah di dalam kolam ini telah diperkaya oleh oksigen dan dapat dibuang ke sungai terdekat,”beber Saipul.

Namun kenyataannya, tambah Saipul, PT CSR Panai Tengah Labuhanbatu sama sekali tidak memiliki hal tersebut. Dari 8 Kolam besar yang terdapat pada areal instalasi pengolahan limbahnya, sama sekali tidak ditemui proses penyaringan sesuai apa yang dianjurkan oleh pemerintah. “Hal ini disebabkan, proses pengolahan limbah yang di lakukan oleh PT CSR adalah dengan sistem Over Full seperti apa yang diutarakan oleh Karyawan Penjaga Areal Lokasi Limbah PT CSR Erwin Sirait saat sidak belum lama ini. Dimana, kolam satu penuh, diover ke kolam dua, tiga hingga delapan, selanjutnya dialirkan ke parit menuju Sungai Barumun,”ucap Saipul mengakhiri.

Pada waktu bersamaan, Anggota Komisi D DPRD Akhyar Simbolon menambahkan, selain telah melanggar Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta mengangkangi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah, PT CSR Panai Tengah juga dinilai telah menginjak – injak Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 503.660/76/BLH/WAS/2013 tentang Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau mata Air Pada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Cisadane Sawit Raya Desa Sei Siarti Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhanbatu. “Pasalnya, tidak mengindahkan semua Diktum yang terdapat pada Keputusan Bupati Labuhanbatu dimaksud sehingga layak untuk dicabut izinnya dan direkomendasikan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku,”sebut Akhyar Simbolon.

Dilain pihak, Kepala Badan Lingkungan Hidup Labuhanbatu M Kahfi saat dikonfirmasi terkait hal ini via HP belum lama ini mengatakan, pihaknya telah melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pengolahan limbah PT CSR Panai Tengah setiap 3 bulan sekali. Menurutnya, BLH hanya dapat melakukan pengawasan dan monitoring tersebut sebatas administrasi, tidak dapat melakukan tindakan lainnya. “Dan kalau seandainya DPRD Labuhanbatu akan melakukan pemanggilan terhadap dirinya selaku Kepala BLH, pihaknya siap untuk memberikan hasil pemantauan dan monitoring terhadap proses pengolahan limbah PT CSR secara administrasi,”ujar Kahfi dari balik selulernya.

Pihak Manajemen PMKS PT CSR hingga berita ini dikirim ke meja redaksi belum dapat dikonfirmasi. Wahyu Humas PT CSR usai melakukan RDP di Ruangan Komisi D DPRD Labuhanbatu pada Selasa (25/10) lalu, saat hendak dikonfirmasi Wartawan ketika keluar Ruangan Komisi D berlalu begitu saja. Sementara, pihak terkait di Manajemen PMKS PT CSR hingga berita ini dikirim ke meja redaksi juga belum dapat dikonfirmasi.(ta/ss-lb)

Lihat Juga

Danramil 09/Sirombu Turut Sukseskan Program KB Manunggal

Nias Barat | suarasumut.com  –  Beberapa tahun belakangan pemerintah melibatkan TNI dalam mensukseskan program KB …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.