Beranda ›› Headline ›› Lima Tahun Dibiarkan Jarang Ngantor, Bupati Labusel Dinilai Lemah Tindak Oknum PNS Nakal

Lima Tahun Dibiarkan Jarang Ngantor, Bupati Labusel Dinilai Lemah Tindak Oknum PNS Nakal

Labusel, suarasumut.com – Bupati Labuhanbatu Selatan H Wildan Aswan Tanjung dinilai lemah dalam pengawasan dan penegakan disiplin pegawai negeri sipil (PNS) dijajaran Pemkab Labuhanbatu Selatan. Hal tersebut ditengarai mencuatnya persoalan okum PNS di kantor Camat Silangkitang, Nicxon, yang jarang masuk kantor lantaran merangkap jabatan sebagai Dekan di Universitas Islam Labuhanbatu (Unisla).

Tindakan melanggar disiplin yang dilakukan oknum PNS itupun disebut-sebut sudah berlangsung sejak 5 tahun terakhir, yakni sejak dirinya merangkap jabatan sebagai Dekan Fakultas Tehnik Unisla.

Meski jelas menyalahi aturan dan melanggar disiplin pegawai, namun tak sekalipun ada penindakan tegas dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Pemkab Labusel).

Sejumlah kalangan menilai, pembiaran terhadap pegawai indisipliner itu dikarenakan Bupati Labuhanbatu Selatan lemah dalam pengawasan serta penegakan disiplin para PNS dijajarannya.

“Ya, karena lemahnya pengawasan itu, Bupati dan pejabat berwenang lainnya sama sekali tidak tahu kalau ada PNS yang jarang ngantor karena merangkap jabatan. Dan sebaliknya, si PNS nakal ini tadi menjadi nekat dan bebas melanggar disiplin karena menurutnya tidak ada pengawasan ketat dari atasannya,”jelas Ketua Lembaga Pengawas Supremasi Hukum Republik Indonesia (LPSH-RI) Kabupaten Labuhanbatu Raya, A Siregar kepada wartawan, Minggu (5/7).

Menurutnya, selain lemah dalam pengawasan, Pemkab Labusel juga lemah dalam penegakan disiplin terhadap PNS nakal. Hal ini pun, menurutnya, menjadi penyebab hilangnya rasa takut hingga para PNS nekat dan terbiasa melanggar disiplin.

“Mereka (PNS) tidak pernah melihat atau mendengar adanya sanksi tegas yang diberikan Bupati terhadap pegawai pelanggar disiplin. Alhasil, mereka tidak takut lagi untuk tidak masuk kerja atau melakukan pelanggaran disiplin lainnya,” jelasnya.

Persoalan inipun, menurut dia, jelas berimbas pada buruknya pelayanan publik yang akan dirasakan masyarakat. “Ya, pasti masyarakat juga yang menjadi korban. Pelayanan terhadap publik tidak akan bisa optimal jika para aparatur negaranya tidak menegakkan disiplin,” tandasnya.

Untuk itu, dia menegaskan kepada Bupati Labuhanbatu Selatan H Wildan Aswan Tanjung agar dapat bertindak bijaksana dengan memperketat pengawasan dan serius menegakkan disiplin PNS dijajarannya.

“Dan berhubung Pilkada Labusel akan diselenggarakan, kita minta kepada masyarakat Labuhanbatu Selatan agar dapat bijak memilih pemimpin, yakni pemimpin yang tegas dalam penegakan disiplin PNS, karena hal ini sangat berpengaruh pada baik buruknya pelayanan publik yang akan diterima masyarakat,” tambahnya.

Sementara Bupati Labuhanbatu Selatan H Wildan Aswan Tanjung belum berhasil dikonfirmasi wartawan terkait tidak adanya tindakan tegas terhadap okum PNS kantor Camat Silangkitang yang jarang masuk kantor lantaran merangkap jabatan Dekan di Unisla tersebut.

Sama halnya dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Zulkifli yang enggan menjawab panggilan telepon wartawan yang ingin konfirmasi terkait penegakan disiplin PNS tersebut.

Namun Kabag Hukum Pemkab Labuhanbatu Selatan Sarbaini menegaskan tentang pelarangan seorang PNS merangkap jabatan menjadi dosen tetap disalah satu perguruan tinggi, terlebih menjabat sebagai Dekan.

“Kalau dosen jadi PNS itu memang boleh. Tapi kalau PNS jadi dosen itu dilarang. Apalagi jadi dekan,” tegasnya saat dikonfirmasi wartawan beberapa hari yang lalu.

Seperti diberitakan, meski menyalahi peraturan, seorang oknum PNS di jajaran Pemkab Labuhanbatu Selatan (Labusel) nekat menjalani jabatan rangkap sebagai Dekan Fakultas Tehnik di Universitas Islam Labuhanbatu (Unisla). Akibatnya, PNS bernama Nixcson tersebut jarang masuk kerja ditempat dinasnya di kantor Camat Silangkitang.

Camat Silangkitang, Jumilan, mengakui buruknya disiplin PNS bawahannya itu. Namun ia mengaku baru mengetahui jika Nixcson jarang masuk kantor lantaran menjalani jabatan rangkap sebagi Dekan Fakultas Tehnik di Unisla.

“Ya memang begitulah dia, kadang masuk kadang tidak. Tapi saya baru tahu ini kalau dia itu merangkap dekan, karena saya kan masih baru menjabat sebagai Camat Silangkitang ini,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan, Senin (29/6).

Jumilan pun mengaku sudah memberi teguran lisan kepada Nixcson yang jarang masuk kantor itu. “Memang baru teguran lisan. Jika terus begitu saya akan beri teguran tertulis,” ungkapnya.

Purek II Unisla, Ismail, yang dikonfirmasi juga mengakui jika Nixcson adalah pejabat Dekan Fakultas Tehnik yang telah beberapa tahun menjabat. “Ya Nixcson itu memang Dekan Tehnik, tapi kalau persoalan yang lain tanya saja ke rektor,” ucapnya saat dikonfirmasi wartawan beberapa waktu lalu.

Menanggapi persoalan ini, Ketua Lembaga Pengawas Supremasi Hukum Republik Indonesia (LPSH-RI) Labuhanbatu Raya, A Siregar, mendesak Bupati Labuhanbatu Selatan H Wildan Aswan Tanjung untuk menindak tegas oknum PNS tidak disiplin itu. Terlebih, katanya, tindakan oknum PNS yang nekat merangkap jabatan sebagai Dekan Fakultas Tehnik Unisla tersebut jelas menyalahi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan rangkap.

“Jadi Bupati harus segera menindak, karena didalam PP 47 itu, sangat jelas dan tegas tentang pelarangan PNS menduduki jabatan rangkap. Peraturan itu pun dibuat agar para PNS dapat bekerja dengan fokus, tidak lagi sesuka hati merangkap jabatan,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Siregar, pihaknya juga mendesak kepada pihak Kopertis Wilayah 1 dan Dirjen Dikti untuk memberikan sanski kepada PTS Unisla yang merekrut dekan berstatus PNS. “Jika perlu non aktifkan izinnya. Karena Dirjen Dikti juga telah mengeluarkan edaran pelarangan bagi PTS untuk merekrut dosen tetap berstatus PNS. Terlebih dijadikan Dekan,” ujarnya.

Koordinatro Kopertis Wilayah I (Sumut-Aceh) Dian Hermanto yang dikonfirmasi juga tak menyangkal tentang adanya larangan bagi PTS untuk merekrut dosen tetap ataupun dekan yang berstatus PNS. Namun anehnya, Dian mengaku pihaknya tidak dapat memberikan sanski apapun terhadap PTS yang melanggar peraturan itu. “Memang ada larangan, setiap PNS dilarang menjadi dosen tetap yang memiliki NIDN, apalagi Dekan. Tapi kita bisa beri sanski baik untuk oknum maupun PTSnya,” ungkapnya saat dikonfirmasi wartawan melalui sambungan telepon, Senin (29/6).(ab/ss/rp)

Lihat Juga

PD Gerakan Pemuda Alwashliyah Labusel Dilantik

Labusel | suarasumut.com  –  Pengurus Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Alwashliyah (GPA) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilantik …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.